• Rabu, 10 Agustus 2022

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

- Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

Kedua, hak menguasai negara (pasal 33 UUD 1945) terancam dilemahkan melalui omnibus law. Sebelumnya, lahan IUPK hasil perpanjangan wajib menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan izinnya harus dilelang terlebih dahulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum diperebutkan swasta. Dalam PBKP, perpanjangan tak perlu melalui lelang atau ditawarkan kepada BUMN. Isu terbaru adalah penghapusan pungutan royalti pada eksplorasi batu bara.

Kedua wacana tersebut tentu memiliki konsekuensi serius. Dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa: ...“untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dengan tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam”

Kemudian, dalam putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012: “…peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam…”

Selanjutnya, ...”pengelolaan langsung yang dimaksud di sini baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Di sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang…”, sehingga dalam upaya untuk kemanfaatan sumber daya dan tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam PKP2B yang berakhir wilayahnya tetap diusahakan ke BUMN dan/atau BUMD.

Selain itu, menghapus pungutan royalti tidak lah tepat. Negara lain seperti Korea Selatan bahkan telah menetapkan pungutan yang terus meningkat untuk batu bara dari sekitar 0,1 dolar AS per MMBTu pada 2013 menjadi 1,6 dolar AS per MMBtu pada 2019. Selain menggerus penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam, rencana penghapusan royalti menunjukkan pemerintah abai terhadap usaha pemerataan manfaat sumber daya alam. (msw)

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB

Terpopuler

X