Watyutink.com – Rapor ketimpangan dan kemiskinan di Tanah Air membaik dalam tiga tahun terakhir. Ini merupakan prestasi yang patut mendapatkan acungan jempol. Pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir membuahkan hasil.
Angka ketimpangan yang diukur melalui indeks gini per September 2019 sebesar 0,380. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Maret 2019 (0,382) dan gini ratio September 2018 (0,384). Capaian indeks gini tersebut menempatkan distribusi pengeluaran di Indonesia dalam kategori sedang. Indikator kemiskinan juga mengalami perbaikan. Per September 2019, angka kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,22 persen.
Pertanyaannya, apakah prestasi tersebut bakal berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang? Apakah ini merupakan prestasi yang berkesinambungan? Apakah ada hal-hal yang patut dicurigai akan berdampak negatif terhadap prestasi yang sudah dicapai tersebut?
Di tengah membaiknya rapor ketimpangan dan kemiskinan, sebenarnya ada dua hal yang mengganggu keberlanjutan pencapaian tersebut di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni korupsi dan perlambatan ekonomi.
Agenda pemberantasan korupsi di Indonesia redup dengan adanya pelemahan KPK. Revisi UU tentang KPK yang baru lalu membuat lembaga antirasuah ini kehilangan marwah. Kasus OTT salah satu kader partai berkuasa menjadi bukti nyata pelemahan KPK.
Di luar soal korupsi, faktor yang dapat membuat tingkat ketimpangan dan kemiskinan berbalik arah, meningkat lagi, karena adanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2019. Ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,02 persen, menjadikan perjalanan agenda pemberantasan kemiskinan semakin berat.
Jangan dianggap sepele kesenjangan dan kemiskinan, karena ia seperti bensin yang siap berkobar, membakar apa saja, jika terpantik sedikit saja oleh ‘api’ yang berasal dari hal-hal sepele. Kesenjangan dan kemiskinan dapat memicu kecemburuan sosial yang berujung perpecahan, bentrokan, pengrusakan, hingga disintegrasi bangsa.
Kesenjangan dan kemiskinan juga menjadi cawan yang subur bagi tumbuhnya embrio radikalisme. Rakyat miskin cenderung mudah diprovokasi untuk melakukan satu tindakan anarkis, melawan hukum, merusak ketertiban demi perut. Radikalisme tidak selalu muncul karena alasan ideologi atau paham keagamaan yang keliru.
Agar radikalisme tidak berubah menjadi tumor ganas yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan, pemerintah perlu mengatasi sumber masalah yang menjadi pemicunya antara lain kesenjangan dan kemiskinan. Tentu banyak faktor yang bisa menaikkan kembali tingkat kesenjangan dan kemiskinan.
Apa sebenarnya yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan sulit diberantas di Tanah Air? Apakah pemerintah punya andil atas terjadinya kesenjangan dan kemiskinan di Tanah Air? Apakah kesenjangan dan kemiskinan juga diakibatkan oleh praktek korupsi yang masif? Bagaimana dengan kebijakan redistribusi aset?
Apakah faktor politik turut mempengaruhi kondisi kesenjangan dan kemiskinan? Apakah diperlukan partiisipasi publik yang lebih luas lagi untuk mengatasinya? Model pembangunan seperti apa yang cocok di Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan?
Apa pendapat Anda? Watyutink?
OPINI PENALAR
.jpeg)
