• Jumat, 9 Desember 2022

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

- Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB
Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh
Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Watyutink.com – Rapor ketimpangan dan kemiskinan di Tanah Air membaik dalam tiga tahun terakhir. Ini merupakan prestasi yang patut mendapatkan acungan jempol. Pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir membuahkan hasil.

Angka ketimpangan yang diukur melalui indeks gini per September 2019 sebesar 0,380. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Maret 2019  (0,382) dan gini ratio September 2018 (0,384). Capaian indeks gini tersebut menempatkan distribusi pengeluaran di Indonesia dalam kategori sedang. Indikator kemiskinan juga mengalami perbaikan. Per September 2019, angka kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,22 persen.

Pertanyaannya, apakah prestasi tersebut bakal berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang? Apakah ini merupakan prestasi yang berkesinambungan? Apakah ada hal-hal yang patut dicurigai akan berdampak negatif terhadap prestasi yang sudah dicapai tersebut?

Di tengah membaiknya rapor ketimpangan dan kemiskinan, sebenarnya ada dua hal yang mengganggu keberlanjutan pencapaian tersebut di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni korupsi dan perlambatan ekonomi.

Agenda pemberantasan korupsi di Indonesia redup dengan adanya pelemahan KPK. Revisi UU tentang KPK yang baru lalu membuat lembaga antirasuah ini kehilangan marwah. Kasus OTT salah satu kader partai berkuasa menjadi bukti nyata pelemahan KPK.

Di luar soal korupsi, faktor yang dapat membuat tingkat ketimpangan dan kemiskinan berbalik arah, meningkat lagi, karena adanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2019. Ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,02 persen, menjadikan perjalanan agenda pemberantasan kemiskinan semakin berat.

Jangan dianggap sepele kesenjangan dan kemiskinan, karena ia seperti bensin yang siap berkobar, membakar apa saja, jika terpantik sedikit saja oleh ‘api’ yang berasal dari hal-hal sepele. Kesenjangan dan kemiskinan dapat memicu kecemburuan sosial yang berujung perpecahan, bentrokan, pengrusakan, hingga disintegrasi bangsa.

Kesenjangan dan kemiskinan juga menjadi cawan yang subur bagi tumbuhnya embrio radikalisme. Rakyat miskin cenderung mudah diprovokasi untuk melakukan satu tindakan anarkis, melawan hukum, merusak ketertiban demi perut.  Radikalisme tidak selalu muncul karena alasan ideologi atau paham keagamaan yang keliru.

Agar radikalisme tidak berubah menjadi tumor ganas yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan, pemerintah perlu mengatasi sumber masalah yang menjadi pemicunya antara lain kesenjangan dan kemiskinan. Tentu banyak faktor yang bisa menaikkan kembali tingkat kesenjangan dan kemiskinan.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X