Watyutink.com – Terungkapnya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh gang Irjen Ferdy Sambo mencoreng nama Kepolisian Republik Indonesia dan memunculkan tudingan bahwa lembaga tersebut dipenuhi mafia.
Namun Polri tidak sendirian. Mafia ada di mana-mana, di bidang pertanahan, pertambangan, minyak goreng, dan ekspor impor sehingga sebagian masyarakat menganggap Indonesia sudah menjadi negara mafia.
Tudingan bahwa Indonesia sudah menjadi negara mafia disampaikan oleh seorang veteran kepada budayawan Erros Djarot melalui chatting di sebuah aplikasi komunikasi. Erros menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk luapan amarah melihat kondisi Indonesia saat ini.
“Semua itu, termasuk kematian Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo hanya akibat dari tidak adanya etika bernegara. Etika bernegara Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Semua ini terjadi karena satu hal, kehidupan kita berbangsa dan bernegara berjalan tanpa nilai. Sebuah bangsa yang kehilangan nilai-nilai seperti ini jadinya,” kata Erros dalam kanal Youtube https://www.watyutink.com/video/detail/18064/erros-djarot-apakah-indonesia-sudah-menjadi-negeri-mafia yang diunggah sebagai bahan renungan merayakan Hari Kemerdekaan ke-77 RI.
Erros mengungkapkan beberapa peristiwa berbangsa dan bernegara yang betul-betul tidak masuk akal. Padahal para pendiri Republik Indonesia sudah mengajarkan begitu jelas bagaimana budaya Indonesia harus dibangun, etika apa yang harus dijaga bersama, idealisme seperti apa yang harus dibangun. Itu semua ada di pembukaan UUD 45. “Itulah kehendak kebudayaan kita sebagai bangsa.”
Jika orang mengatakan telah terjadi krisis politik, ekonomi dan sebagainya, maka yang sebenarnya terjadi sangat mendasar lagi yakni terjadi krisis kebudayaan. Rusaknya bangunan kebudayaan Indonesia sebagai bangsa, hilangnya nilai-nilai kehidupan berbangsa bernegara, sehingga menjadikan Indonesia seperti saat ini.
Kondisi Indonesia seperti saat ini bukan kesalahan siapa-siapa. Menurut Erros, ini adalah kesalahan yang sifatnya komunal, kesalahan bersama yang membiarkan semua ini terjadi.
Erros mencontohkan soal supremasi hukum. Tugas hukum adalah mengusahakan tegaknya bangunan kedaulatan rakyat sehingga selayaknya yang harus ditegakkan adalah supremasi kedaulatan rakyat. Hukum hanya alat untuk menegakkan kedaulatan rakyat.
Namun yang terjadi sekarang kedaulatan rakyat diberangus untuk kepentingan hukum. Dia mencontohkan partai-partai bersatu untuk sepakat bagaimana menaikkan presidential tresshold 20 persen agar nanti hanya mereka saja yang bisa mencalonkan siapa yang harus dipilih oleh rakyat, bukan pilihan rakyat.
Akibatnya seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Saat itu hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal pengalaman sejarah sejak Orde Baru sudah dipahami bahwa kalau hanya dua calon saja, maka yang terjadi hanya satu, tidak bisa lain, nasionalis lawan Islam.
Kalau islam dan nasionalis diperhadapkan, seolah-olah harus dipisahkan maka yang lahir adalah terpilihnya presiden tapi yang kemudian terjadi ada komunitas ‘cebong’ dan ‘kadal gurun’ yang saling berhadapan.
.jpeg)
