Amarah di Tengah Wabah
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 02 July 2020 14:15
Watyutink.com - Wabah bukan hanya membuat banyak orang menderita, namun juga memicu berbagai amarah sepanjang bulan Juni ini. Dari presiden, anggota DPR, hingga umat beragama, marah untuk persoalan dan alasan masing-masing. Presiden marah pada para pembantunya, menteri-menteri, yang dinilainya tidak memiliki “sense of crisis”. Anggota DPR kalap memarahi, bahkan mengusir, salah satu direksi BUMN karena menilai buruk kinerja dan penjelasannya dalam rapat. 

Sekelompok umat muslim marah-marah dan berunjuk rasa di halaman DPR terkait RUU HIP yang dianggap akan mengubah Pancasila. Kelompok yang sebelumnya getol mempromosikan sistem khilafah, mendadak begitu menyayangi Pancasila. Dan menyatakan siap berjihad untuk mempertahankan Pancasila, sembari—anehnya—menyerukan untuk menurunkan Presiden Jokowi.

Kemarahan Presiden Jokowi menjadi yang paling menarik, dan bisa dipastikan akan memunculkan polemik dan wacana politik yang panjang. Cuplikan pidato pendek menjelang rapat kabinet yang “telat tayang” (terjadi 18 Juni, di-upload 28 Juni) itu memunculkan bermacam analisis psiko-politis dan pertanyaan soal kompetensi manajerial (leadership) presiden.

Kemarahan Presiden Jokowi boleh jadi akan berkonsekuensi panjang dalam jagad politik. Tentu, jika diasumsikan presiden serius dengan apa yang ia ucapkan dalam pidato "marah dengan teks” itu. Kemarahan pada pembantunya cukup dramatik, sampai perlu menyatakan akan “mengeluarkan Perppu, membubarkan lembaga, atau me-reshuffle kabinet” jika dirasa perlu. 

Penekanan kemarahan Jokowi pada minimnya penyerapan anggaran selama situasi krisis pandemi Covid-19, adalah soal serius. Satu “evaluasi terbuka” terkait tingkat keseriusan dan kebecusan kinerja aparat pemerintahannya. Cuplikan rekaman rapat kabinet itu menjadi semacam event pertunjukkan “reality show” yang cukup suspense.

Bisa dipastikan, gema kemarahan presiden, akan bergaung panjang pada beberapa minggu ke depan. Para menteri akan gelisah dan waswas soal keberlanjutan posisinya. Para petinggi partai politik akan berkasak-kusuk, melakukan konsolidasi, melakukan lobi-lobi. Juga menyiapkan pengganti, atau memastikan “jatah” posisi menteri dari partainya tidak berkurang.

Pidato kemarahan presiden mengaitkan ketiadaan "sense of crisis” aparatnya dengan “kecilnya penyerapan anggaran". Bisa diduga dalam beberapa hari ke depan, soal menyerap anggaran akan diterjemahkan dengan aksi bagaimana “menyedot anggaran”. Agar kecaman presiden soal “tidak adanya progres signifikan kinerja para menterinya dalam menanggulangi pandemi“, segera tertanggulangi. Penekanan “tertanggulangi” pada penyerapan anggaran, tentunya. Bukan pada pandeminya.

Uniknya, kemarahan presiden soal minimnya penyerapan anggaran dana krisis sebesar 70 triliun (baru terserap satu setengah persen) selama pandemi, mendapat tafsir penjelasan yang berbeda dari aparatnya. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, serapan anggaran kesehatan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dan nilainya bukan cuma 70 triliun, namun 695 triliun. Dana sebesar ini dialokasikan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral kementerian serta pemda.

Penjelasan Dirjen Anggaran itu mengindikasikan, ada yang “tidak nyambung” antara isu kemarahan presiden dengan pemahaman aparat pembantunya. Antara “krisis pandemi’ dengan “pemulihan ekonomi nasional”. Entah bagian mana yang tidak nyambung, Penjelasan Dirjen Anggaran bukannya membantu menjelaskan, malah justru meningkatkan eskalasi ketidakjelasan soal besarnya anggaran “krisis pandemi”. Berapa sebenarnya nilai yang dianggarkan, berapa persen yang sudah terserap, dan bagaimana perencanaan “penyedotan” anggaran, setelah episode kemarahan ini?

Dan yang lebih penting dari sekadar penjelasan teknis-administratif soal penyerapan anggaran (serta kompetensi manajemen pemerintahan) adalah bagaimana dengan upaya penanggulangan wabah Covid-19? Adakah pendekatan atau strategi baru mengatasi pandemi? Khususnya ketika PSBB telah begitu dilonggarkan, rakyat terasa makin kurang peduli, dan jumlah penderita dan kematian terus membumbung tinggi?

Jika presiden merasa reshuffle kabinet adalah solusi yang dianggap bisa memperbaiki situasi, sebaiknya segera dilaksanakan. Proses kocok-ulang kabinet sebaiknya tidak perlu diprogramkan sebagai semacam tontonan “reality show” berkepanjangan. Umumkan di televisi, atau cukup melalui media sosial, ketika menteri yang diganti sudah teridentifikasi dan susunan kabinet baru sudah terbentuk. Tanpa perlu alur dramaturgi pemanggilan calon ke istana, untuk wawancara atau tes kompetensi. Proses reshuffle yang berkepanjangan hanya akan menjadi ironi ketiadaan “sense of crisis”, membuang energi, dan memunculkan spekulasi politik yang tidak penting.

Amarah presiden sebagai “tontonan nasional” mungkin akan bisa efektif dan produktif jika benar-benar mampu memicu kinerja aparatnya untuk lebih sigap, cermat, dan kreatif dalam merespon situasi krisis akibat pandemi. Namun bisa juga menjadi tidak produktif, hanya menjadi drama pemicu gosip dan spekulasi politik, menambah suasana lelah dan pedih akibat wabah.

Kemarahan presiden dalam rapat kabinet, kemarahan anggota DPR dalam rapat dengar pendapat dengan BUMN Inalum, juga kemarahan sekelompok umat pada DPR yang membahasa RUU HIP, adalah kemarahan yang tidak perlu. Sedikitnya tidak perlu menjadi tontonan publik. Alih-alih mempertontonkan amarah, boleh juga ditiru aksi teatrikal Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menangis dan bersujud di hadapan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

Risma menangis saat mendengarkan keluhan para dokter rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 di Surabaya. Para dokter mengeluhkan kondisi rumah sakit yang overload, banyak pasien tak tertangani. Atas situasi mengenaskan itu Risma, alih-alih marah, justru bersujud memohon maaf. “Saya memang goblok, enggak pantas saya jadi Wali Kota Surabaya," ujar Risma. Aksi ini mungkin teatrikal, mungkin juga tulus. Namun, setidaknya aksi spontan yang terekam di media ini—bagi penonton—membangkitkan rasa terharu, dan meredam emosi amarah. Agar tidak mewabah.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila