Ambivalensi Jokowi: Manusia vs Investasi
Farid Gaban
Jurnalis Senior, Praktisi Pertanian
berita
Berpikir Merdeka
24 August 2019 10:00
Watyutink.com - Pada periode kedua, Pemerintahan Jokowi bertekad menggenjot pembangunan manusia, setelah pada periode pertama nampak sangat terobsesi pada infrastruktur fisik. Tekad itu tercermin pada tagline peringatan Hari Kemerdekaan kita kemarin: SDM Unggul, Indonesia Maju.

Menomorduakan pembangunan manusia (dari infrastruktur) adalah langkah yang keliru. Lebih keliru lagi, jika tekad mendongkrak kualitas manusia Indonesia cuma omongan. Sejumlah pernyataan presiden menunjukkan tekad ini cuma main-main, bertabrakan dengan keinginan-keinginan yang lain.

Dibanding banyak negara lain, termasuk yang sering kita cibir, kualitas pembangunan manusia Indonesia boleh dikata sangat buruk. Presiden tidak membuat pernyataan tegas bahwa itu merupakan prioritas.

Setiap tahun, UNDP, sebuah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengeluarkan rapor Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Sejak 1990-an, peringkat Indonesia belum beranjak jauh. 

Indeks kita meningkat, namun negara-negara lain juga meningkat. Sehingga peringkat kita relatif stagnan di kisaran anak tangga 115-120, dari semua negara dunia. Seratus besar pun kita tak masuk.

Indonesia jauh ketinggalan dari Venezuela, negeri yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami krisis ekonomi-politik, serta sering disebut sebagai "negara gagal". 

Jokowi ambilaven. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi nampak masih menonjolkan obsesinya memikat investasi (asing maupun domestik). Setelah pada periode pertama melonggarkan banyak perizinan demi menarik investor, obsesi investasi Pemerintahan Jokowi pada periode kedua belum kendor.

Obsesi pada investasi potensial merusak pembangunan manusia. Pandangan lazim bahwa investasi akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, adalah mitos belaka.

Indonesia tidak sendirian memikat investor. Dalam perlombaan menggelar karpet merah investasi, kita akan cenderung menurunkan standar perlindungan sosial (upah buruh murah dan larangan mendirikan serikat buruh) serta standar perlindungan alam (mengabaikan dampak lingkungan). Kerusakan alam secara keseluruhan merusak kualitas pembangunan manusia.

Obsesi pada investasi adalah obsesi pada liberalisasi ekonomi. Dalam kaitan ini, kita layak belajar dari Amerika Latin. Ini kawasan yang mengalami gejolak besar di masa lalu akibat liberalisasi ekonomi dan investasi asing.

Bersama Orde Baru Indonesia, Amerika Latin adalah “kelinci percobaan” Washington Consensus pada 1970-an. Inilah konsensus yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat, Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional) untuk meliberalisasi ekonomi dan menjadikannya satelit politik Washington. Motif lain: membebaskannya dari jerat komunisme.

Eksperimen itu meliputi pemberian utang dan pembukaan investasi besar-besaran bagi perusahaan multinasional. Ini dibarengi dengan “stabilitas politik” lewat kediktatoran serta keterlibatan militer.

Jika Indonesia punya Jenderal Soeharto, Chile punya Jenderal Agusto Pinochet, dan Peru punya Jenderal Juan Velasco Alvarado. Hal serupa terjadi di Ekuador, Brasil, dan Argentina.

Sama seperti di Indonesia, alih-alih membebaskan, eksperimen Washington Consensus itu menciptakan ketergantungan baru: utang dan investor asing menindas kemandirian, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Era 1965-1990 sering disebut “Era Kegelapan” Amerika Latin, ketika ketimpangan ekonomi, pembelahan sosial (kaya vs miskin), dan keresahan politik akhirnya memicu pemberontakan serta perang saudara.

Setelah dua dasawarsa gejolak politik berdarah, pada 1990-an, Amerika Latin membalikkan arah. Dari sini muncul antara lain Revolusi Bolivarian ala Hugo Chavez (Venezuela) dan Gerakan “Pink Tide” di hampir seluruh negeri Amerika Latin yang memuncak populer pada tahun 2000, persis di pergantian abad. Itu sebabnya sering disebut “Sosialisme Abad 21”.

Di era baru sejak 1990-an, Amerika Latin mengadopsi pembangunan ekonomi-sosial ke corak yang lebih sosial-demokratis, meninggalkan Amerika tapi juga tidak membebek ke Soviet. Mereka menasionalisasi ekonomi, membatasi investasi asing, memperkuat modal sosial (social capital) lewat partisipasi dan pengorganisasian komunitas, buruh, petani serta masyarakat adat tradisional.

Tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mereka sekarang adalah berkat revolusi itu.

Bertentangan dengan propaganda sejumlah ekonom, investasi asing ke sebuah negara memang bukan faktor terpenting dalam membangun ekonomi, apalagi dalam mencapai kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik