Ancaman Krisis Ekonomi Masih Ada!
YB. Suhartoko, Dr., SE., ME
Dosen Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dan Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya Jakarta
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 30 June 2021 17:00
Watyutink.com - Menurut Market Business News, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis, mengalami penurunan PDB, kenaikan harga bahan pokok, inflasi tinggi, konsumsi dan investasi turun, pemutusan hubungan kerja (PHK) tinggi, depresiasi nilai tukar, anjloknya harga properti, anjloknya harga saham.

Definisi lain menyatakan resesi ekonomi terjadi jika pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 triwulan atau kuartal berturut-turut. Pasar uang juga memberikan sinyal potensi terjadinya resesi ekonomi. Selisih imbal beli surat berharga jangka panjang (tenor 10 tahun) dengan surat berharga jangka pendek. Berbagai variabel seperti penurunan PDB, konsumsi dan investasi turun, PHK, anjloknya harga properti paling tidak bisa menjadi indikasi akan adanya potensi ancaman krisis ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal I-2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian di tiga bulan pertama tahun ini minus 0,74 persen (yoy). Perekonomian pada tahun 2021 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020.

Pada kuartal II-2020, ekonomi terkontraksi sehingga pertumbuhannya minus 5,32 persen (yoy), mulai membaik pada kuartal III-2020 yang minus 3,49 persen (yoy), dan kuartal IV-2020 kontraksi kembali mengecil menjadi minus 2,19 persen (yoy). Walaupun sudah menunjukkan perbaikan pertumbuhan yang cukup berarti, namun pertumbuhan negatif pada kuartal 1- 2021 masih menunjukkan perekonomian Indonesia masih dalam kondisi resesi. Resesi yang berkepanjangan merupakan ancaman yang serius terjadinya krisis keuangan yang berlanjut ke krisis ekonomi.

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 pemicunya bukan hanya kebijakan pembatasan sosial dan perubahan mobilitas dan perilaku masyarakat, namun ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh perang dagang antar negara yang dimulai dari perang dagang AS-Tiongkok mempunyai andil cukup kuat. Keberhasilan Vaksinasi Covid 19 paling tidak akan menjadi solusi meningkatnya mobilitas masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan selanjutnya pemulihan ekonomi dapat terjadi dengan cepat.

Namun demikian, vaksinasi berkaitan dengan penyediaan vaksin, distribusi vaksin, kesediaan masyarakat untuk divaksin dan kemujaraban vaksin. Kegagalan kegiatan vaksinasi dalam menghentikan penyebaran Covid-19 akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kembali kebijakan pembatasan sosial dan tentu saja pemulihan ekonomi yang diharapkan sulit terjadi.

Jika kita mengasumsikan kegiatan vaksinasi berhasil, maka pemulihan ekonomi diharapkan akan berhasil juga. Pemulihan ekonomi membutuhkan waktu relatif lama dan dana utang besar yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian waktu. Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan posisi variabel ekonomi dan keuangan saat ini dan sebelumnya

Kondisi lain yang juga perlu diperhatikan saat ini hampir seluruh negara di dunia ini juga mengalami krisis, sehingga membutuhkan dana pemulihan ekonomi yang besar dengan menjual obligasi pemerintah. Kompetisi pencarian dana pemulihan ekonomi akan mendorong suku bunga obligasi meningkat.

Ekonom dari lembaga pemeringkat global, Moody's Investor Service menilai membengkaknya jumlah utang dapat menyebabkan semakin tertinggalnya pasar negara berkembang (emerging market) dibandingkan negara-negara maju dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Kepala Ekonom Asia-Pasifik di Moody's Analytics, Steve Cochrane mengatakan sebagian besar kenaikan utang terjadi pada pos utang pemerintah.

Pemulihan Ekonomi Indonesia

Pemerintah telah meningkatkan defisit menjadi 6,34 persen PDB (Rp1.093,2 triliun) untuk memitigasi dampak penyebaran Covid-19, termasuk biaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp582,15 triliun. Pada tahun anggaran 2021, defisit anggaran diperkirakan akan menurun menjadi 5,70 persen PDB. Walaupun menurun, perlu dicatat di sini defisit tersebut masih di atas 3 persen PDB yang masih akan berlangsung sampai dengan tahun 2022 jika kondisi penanganan Covid-19 berjalan mulus.

Dari sisi penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN, dalam jangka pendek ini, nampaknya sulit untuk ditingkatkan penerimaannya di tengah lesunya perekonomian ekonomi saat ini. Tak dapat dipungkiri hal ini merupakan ancaman keberlangsungan fiskal ke depannya.

Perjalanan kinerja keuangan pemerintah perlu juga mendapat perhatian serius. Beberapa indikator keuangan pemerintah menunjukkan penurunan tingkat kesehatannya. 

Walaupun masih batas aman kurang dari 60 persen PDB, utang pemerintah menunjukkan kenaikan yang signifikan dari 24,7 persen PDB menjadi 30,2 persen (2019), 38 persen (2020), 40,2 persen (Maret 2021). Rasio utang terhadap ekspor (Debt Service Ratio (DSR)) sudah di atas batas aman 25 persen. Pada tahun 2015 sebesar 50,33 persen, walaupun pada tahun kuartal III tahun 2020 turun menjadi 29,50 persen dan pada kuartal IV 2020 menjadi 27,3 persen, namun masih di atas 25 persen dan adanya potensi meningkat mengingat fakta meningkatnya utang pemerintah.

Neraca Primer yang merupakan penerimaan negara dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang mengalami defisit, artinya untuk membayar utang saja pemerintah harus berutang lagi. Kondisi aman neraca primer, jika surplus atau positif. Data menunjukkan pada tahun 2014 neraca primer defisit Rp93,2 Triliun dan pada tahun 2020 defisit Rp700,4 Triliun.

Biaya utang (cost of borrowing) seharusnya lebih kecil dari pertumbuhan PDB nominal agar secara makro kemampuan membayar utang tidak menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 rata-rata biaya utang sebesar 8,4 persen sedangkan pertumbuhan PDB nominal sebesar 10,7 persen, namun demikian indikator ini memburuk. Pada tahun 2020 rata-rata biaya utang menjadi 8,25 persen sedangkan pertumbuhan PDB nominal menjadi 7,1 persen.

Ukuran lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah. Jika semakin panjang, maka berarti semakin baik, karena beban beban pembayaran utang bisa terbagi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Pada tahun 2014  rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah 9,8 tahun, sedangkan pada tahun 2019  memendek menjadi 8,6 tahun. Ancaman akan lebih memendek dan berbunga tinggi mungkin terjadi,  jika surat utang negara yang dikeluarkan berjangka pendek juga, karena sulitnya kompetisi dalam menjual obligasi dalam jangka panjang dan kebutuhan untuk mendapatkan dana APBN lebih cepat.

Dari sisi penerimaan secara makro menunjukkan penurunan kinerja. Indikasinya terlihat dari semakin menurunnya rasio pajak. Rasio Pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara.

Komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas, dan PNBP Pertambangan Umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan Rasio Pajak. Jika rasio pajak semakin besar, secara makro kinerja penerimaan penerimaan pemerintah semakin baik. Data menunjukkan terjadi penurunan rasio pajak. Pada tahun 2014 rasio pajak sebesar 11,6 persen dan semakin menurun, 10,24 persen (2018), 7,90 persen (2020) dan proyeksi 2021 8,18 persen.

Lembaga-lembaga global seperti OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,9 persen,  meningkat dari sebelumnya sebesar 4 persen. IMF dan Bank Dunia masing-masing memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen dan 4,4 persen pada tahun 2021. Fitch Ratings menilai, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority belum mampu menurunkan utang badan usaha milik negara dalam jangka pendek.

Rekomendasi

Perekonomian tahun 2021 masih akan mengalami berbagai  ketidakpastian. Pengelolaan ekonomi dan kesehatan pada tahun 2021 serta situasi ekonomi kesehatan dunia akan menjadi poin awal membaik atau memburuknya perekonomian ke depan. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan berbagai hal berikut.

1. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan “game changer” bagi pemerintah. Keberhasilan vaksinasi dalam berbagai aspeknya akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha domestik dan internasional serta konsumen sehingga pemulihan ekonomi dapat segera terjadi, namun jika gagal turunnya kepercayaan akan semakin mendorong ekonomi ke jurang resesi lebih dalam. Oleh karena itu manajemen pelaksanaan vaksin seperti memastikan ketersediaan vaksin, distribusi vaksin, sosialisasi manfaat vaksin, serta tenaga vaksinasi perlu dilakukan secara baik.

2. Meningkatkan  penerimaan pajak dan penjualan obligasi jangka pendek merupakan solusi sulit diterapkan mengingatkan ancaman perlambatan ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah yang kurang baik. Mengintensifkan skema investasi dalam berbagai proyek yang menggunakan dana APBN perlu dilakukan. Salah satu kesulitan mengundang investasi asing dalam berbagai proyek di Indonesia adalah dangkalnya skema traksaksi keuangan di Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi skema transaksi keuangan internasional yang berkembang, oleh karena itu lembaga-lembaga investasi bentukan pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memperdalam skema transaksi keuangan.

3. Pemerintah perlu menjalin kerja sama bilateral atau multilateral dalam kerangka mendapatkan utang baru mempunyai masa tenggang pembayaran awal pokok dan cicilan  lebih panjang, berbunga murah dan berjangka panjang.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF