Apa Yang Kau Cari Buzzer?
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
10 October 2019 15:15
Watyutink.com - Indonesia terbelah, bukan oleh ideologi, kelas sosial, atau kepentingan politik, tapi oleh buzzer. Proses pemilihan Presiden 2014 dan 2019 telah membelah warga dalam dua kubu pendukung loyalis yang bersikap antagonistis. Situasi ini diperparah dengan adanya platform  media sosial sebagai sarana mengekspresikan dukungan dan serangan.

Mereka dikenal sebagai Buzzer. Satu istilah yang praktis untuk mengidentifikasi orang atau akun media sosial yang aktif mendengungkan pertentangan wacana sosial politik. Perang opini, informasi, termasuk hoax terus berlangsung 24 jam non-stop. Banyak isu menjadi pertentangan, namun esensi pembelahan bukan pada isu, melainkan satu soal: pro-Jokowi atau kontra-Jokowi.

Dari soal Revisi UU KPK dan sejumlah RUU kontroversial hingga soal demonstrasi mahasiswa, pro-kontranya adalah apakah itu sejalan dengan kebijakan presiden Jokowi atau tidak. Buzzer sangat simpel cara berpikirnya. Bench-mark nya adalah mendukung atau melawan Jokowi. Jika ada indikasi mempersoalkan Jokowi, maka hanya ada dua kata: lawan dan serang.

Itu yang dialami, misalnya, oleh majalah Tempo. Serangkaian cover majalah dan opini redaksi Tempo yang dianggap “menyerang” Presiden Jokowi dibalas dengan serangan balik yang cukup agresif. Bukan cuma beropini, para buzzer berhasil menurunkan rating aplikasi Tempo di Google Play.

Dan buzzer kemudian menjadi istilah yang ramai dipolemikkan, khususnya kiprah ‘Buzzer Istana” yang dianggap bersikap defensif dan reaksioner terhadap sikap kritis publik. Tempo dalam editorialnya menyatakan tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo membahayakan demokrasi dan perlu “ditertibkan.”

Namun, bahkan di lingkaran istana tidak ada kesepakatan soal kiprah buzzer.  Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, yang kerap dijuluki “jubir” presiden, menilai tidak ada masalah buzzer mendukung kebijakan pemerintah. Ngabalin justru meminta buzzer antipemerintah yang perlu ditertibkan.

Lucunya, atasan Ngabalin, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menilai para buzzer memang perlu ditertibkan, baik kubu pendukung pemerintah atau kubu oposisi. Ia menilai buzzer Presiden Jokowi tidak satu komando dalam melakukan aktivitas di media sosial. Mereka, kata Moeldoko, merupakan para relawan dan pendukung fanatik Jokowi, yang tidak ingin idolanya diserang atau disakiti. “Ada aksi dan reaksi. Ini persoalan kita semua, kedua belah pihak," ujarnya.

Ini memang akar persoalannya: fanatisme, pengidolaan, dan antitesisnya. Politik kampanye pilpres yang tidak berkesudahan. Pro-kontra terhadap figur (calon presiden) hal yang lumrah pada masa kampanye pilpres. Namun ketika pilpres sudah usai mustinya pro-kontra berhenti. Ibarat laga tinju atau sepakbola, suporter boleh bersemangat mendukung idolanya  saat pertandingan. Ketika pertandingan usai dukungan fanatik mustinya selesai juga.

Sikap pendukung yang tidak mau berhenti berkompetisi, sebagai juru tempik sorak (cheerleaders) ini, membuat politik dalam situasi tegang terus menerus. Politik seolah menjadi rangkaian konspirasi adu siasat dan saling jegal, saling telikung. Buzzer-pro menyuarakan dramatisasi ‘ada upaya menggagalkan pelantikan presiden;” buzzer-anti terus mendengungkan “pemerintah menjual negara ke aseng”, dan berbagai isu tidak berdasar lainnya.

Politik akar rumput dan para buzzer terus berdengung saling serang, penuh pertentangan dan bernuansa  perang. Padahal politik elite, pada level formal, terlihat adem, ayem dan harmonis. Elite politik dengan riang berkompromi, berekonsiliasi, dan berbagi posisi di legeslatif dan berbagi jabatan di kabinet pemerintahan.

Para buzzer keasyikan berdengung seolah merasa “memperjuangkan” sesuatu, meskipun “sesuatu” itu tidak jelas dan juga tidak peduli dengan dengungannya. Percakapan politik nalar, sebagai manifestasi dialog demokrasi, tidak terjadi akibat ruang publik dipenuhi dengan dengungan buzzer melontarkan, opini, atau analisis politik yang panas dan penuh permusuhan. Dialog demokrasi tidak terjadi karena yang ada sekadar multi-monolog, masing-masing pendukung berdengung dan mendengungkan versi “kebenaran” sendiri.

Situasi seperti ini, jika dibiarkan, akan menggiring perpecahan atau menggerus semangat persatuan. Buzzer menggiring publik untuk terus saling berhadapan dan bermusuhan, melanjutkan kontestasi pilpres—sebagai ritual demokrasi lima tahunan—yang seolah tidak boleh berakhir.

Hasrat buzzer untuk terus mengidolakan figur politisi di satu sisi, dan menghantam figur di sisi lain, berpotensi mengancam demokrasi dan keutuhan republik. Politik telah menjadi soal emosi personal, bukan soal kemaslahatan publik. Dalam konteks ini buzzer menjadi berbahaya bagi demokrasi dan keutuhan Indonesia. Apa yang kau cari buzzer?

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong