Babat Suku Bunga, UMKM Kembali Jaya
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 06 April 2021 13:15
Watyutink.com - Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Pada pagebluk kali ini yang terdampak pertama dan paling awal adalah UMKM dan sektor informal. Mereka ambruk seketika ketika pemerintah mengumumkan diberlakukannya kebijakan PSBB pada Maret 2020.

Lima bulan setelahnya, tepatnya Juli 2020, studi Asian Development Bank melaporkan sedikinya 48,6 persen atau sekitar 32 juta UMKM di Indonesia mengalami kebangkrutan dan memberikan dampak hebat pada perekonomian rakyat.

Data terbaru menunjukkan sebanyak 50,5 persen UMKM bangkrut. Sisanya sebanyak 35 persen tengah terancam kebangkrutan. Dengan demikian secara riil hanya sekitar 15 persen yang masih bertahan dan empat persen mengalami perkembangan.

Kebangkrutan usaha UMKM dan sektor informal tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena akan menimbulkan dampak yang sangat siginifikan terkait dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia dan terjadinya masalah sosial yang akan sulit dikendalikan.

Saat ini yang menjadi pilar utama ekonomi Indonesia adalah sektor konsumsi meliputi kuliner dan kebutuhan pokok. Di luar bidang ini hampir semuanya ambruk, termasuk industri rumah tangga, transportasi, dan pariwisata.   

Secara kasat mata kebangkrutan UMKM bisa dirasakan di jalan-jalan di mana semula banyak pedagang kaki lima, penjual asongan berkeliling berjualan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kini menyusut tajam dalam jumlah pedagang maupun penghasilannya.

Namun fakta tersebut kadang direkayasa dengan menampilkan kisah 15 persen UMKM yang masih bertahan dan empat persen yang berkembang, tetapi tidak mengangkat kebangkrutan massal UMKM sehingga muncul anggapan tidak ada masalah dengan UMKM.

Kebangkrutan massal UMKM jangan dilihat sebagai dampak pandemi saja, tetapi juga mencerminkan kebijakan ekonomi yang digelindingkan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya.  

UMKM kehilangan penghasilan harian semenjak pemerintah menerapkan kebijakan PSBB pada Maret 2020. Semestinya pemerintah ketika itu memberikan stimulus ekonomi agar mereka dapat bertahan, karena kalau dibiarkan dalam dua-tiga bulan mereka bangkrut.

Kemampuan bertahan sektor UMKM sangat singkat hanya dalam hitungan minggu, sementara program stimulus ekonomi baru gencar dijalankan menjelang akhir tahun 2020. Bantuan diberikan sekaligus untuk empat bulan bagi sekitar 600.000 UMKM masing-masing Rp2,4 juta  per bulan. Namun program stimulus ini gagal karena terlambat. Di samping ada masalah tidak tepat sasaran.

Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 19 juta UMKM dari total 64 juta UMKM dalam bentuk subsidi bunga justru larinya ke sektor keuangan, sementara usaha-usaha gurem masih dibebankan bunga sekitar 10 persen, bahkan lebih. Subsidi tersebut tidak masuk ke UMKM secara langsung.

Seharusnya pemerintah mengurangi tingkat suku bunga KUR sedemikian rupa sehingga UMKM dapat menikmatinya di level 3-5 persen. Dengan diskresi sebesar 5 persen dari total dana KUR senilai Rp 1.000 triliun, maka ada dana Rp50 triliun yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha kecil, lebih tinggi dari nilai stimulus ekonomi pemerintah.

Stimulus ekonomi sebesar Rp2,4 juta per UMKM  dengan total dana Rp28,8 triliun pada APBN 2020 sebagian besar juga salah sasaran, tidak memberikan dampak positif. Begitu juga dengan stimulus kredit dan leasing yang justru membebani rakyat. Pokok pinjaman digabung pada saat debitur tidak mencicil pembayaran kredit sehingga periodenya menjadi lebih panjang.

Untuk itu perlu ada pemutihan dalam BI checking atau syarat untuk mendapatkan akses permodalan diperlonggar oleh BI atau Otoritas Jasa Keuangan. Sepanjang tidak ada kebijakan tersebut maka akses permodalan akan tetap sulit dan ekonomi rakyat tidak akan berjalan efektif.

Berikutnya adalah penurunan suku bunga yang saat ini masih tinggi, mempersulit masyarakat mendapatkan dana murah. Alhasil, mereka lari ke rentenir, membuat perekonomian mereka terjerat di dalamnya.

Pemerintah memang bertekad menaikkan porsi kredit UMKM menjadi 30 persen dan plafon KUR  tanpa jaminan naik jadi Rp100 juta. Namun jika kebijakan tersebut tidak diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga oleh bank dan relaksasi administrasi kredit maka tidak akan berjalan efektif.

Melesunya kredit UMKM bukan tidak ada dana untuk mereka, namun karena para pelaku usaha kecil khawatir tidak mampu membayar kreditnya di tengah tingkat suku bunga tinggi. Tingkat suku bunga KUR sebesar enam persen efektif per tahun relatif tinggi di tengah suku bunga acuan BI yang telah turun ke tingkat 3,5 persen.

Pemerintah, BI dan OJK perlu segera merumuskan dan menjalankan kebijakan tingkat suku bunga rendah untuk membangkitkan UMKM yang telah mati, mempertahankan yang masih ada, dan mendorong lebih maju lagi bagi yang telah berkembang.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI