Bangsa Xenophobia
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
13 June 2019 10:30
Watyutink.com - Di tengah perayaan Idulfitri pun bentrokan terus berlangsung. Puluhan rumah dibakar, dan tiga nyawa melayang. Untunglah tak ada isu SARA terlibat karena mereka yang terlibat beragama Islam. Tawuran ini terjadi di Buton, Sulawesi Tenggara.

Bertolak dari catatan sejarah yang ada, tampaknya mustahil berharap bahwa tawuran di atas akan menjadi yang terakhir kali. Indonesia adalah sebuah negara di mana tawuran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. TKP-nya bisa di desa maupun di kota, di dalam maupun luar negeri.

Ada tawuran antar kampung/desa, antar suku, antar pendukung parpol atau politisi, antarpelajar, antarmahasiswa, antar-TKI di luar negeri, antarpenjahat jalanan, warga lokal versus pendatang, tentara lawan polisi, tentara lawan tentara, polisi lawan Satpol PP, dan masih banyak lagi jenis tawuran lagi. Maka, bila ada survei tentang bangsa paling doyan tawuran, Indonesia mungkin berada di papan teratas.

Semua itu menunjukkan bahwa urusan fisik masih sangat kental dalam kehidupan. Dalam arti, kekuatan fisik masih dianggap sangat penting untuk menyelesaikan persoalan. Maka tak mengherankan bila perkelahian atau tawuran bukan monopoli penjahat jalanan atau anak remaja. Mereka yang seharusnya menjadi teladan masyarakat seperti penegak hukum pun bukan pengecualian.

Perasaan tidak aman secara ekonomi dan sosial adalah salah satu faktor utamanya. Secara antropologis, hal ini terkait dengan rendahnya tingkat keterampilan dan pendidikan. Akibatnya rasa percaya diri, demikian pula dengan kemampuan berpikir logis, kerap hilang menghadapi meningkatnya persaingan ekonomi akibat pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi.

Perubahan ini juga ditandai dengan perpindahan penduduk yang makin cepat dan masif. Pusat-pusat ekonomi baru, baik yang formal maupun informal, pun bermunculan. Orang kaya baru (OKB) ikut bermunculan, dan menimbulkan kegundahan di kalangan orang kaya lama yang takut tergilas oleh perubahan jaman.

Kegundahan ini kian menjadi-jadi bila banyak OKB tersebut adalah para pedatang. Sebab, bila dibiarkan berkembang, para OKB ini akan membuat warga lokal terpinggirkan bahkan terusir dari kampung halaman.

Di tengah modernisasi dan liberalisasi ekonomi seperti sekarang, perubahan struktur sosial memang tak terhindarkan, bahkan terjadi kian cepat. Perubahan ini membuat siapa saja terjungkal dari atas ke bawah atau sebaliknya, dari juragan menjadi kuli atau sebaliknya, dari bangsawan menjadi rakyat jelata atau sebaliknya dan sebagainya.

Konflik-konflik sosial ikut marak karena tak semua orang bisa menerima kenyataan. Diawali dengan tebaran stereotip dan hoaks tentang kaum pendatang, kelompok etnik saingan, pedagang dan berbagai hal yang mengandung kebencian lainnya. Lalu ketika saatnya tiba, bagaikan bom waktu, meledak menjadi kerusuhan.

Sesungguhnya tak ada yang baru dalam bentrokan antara warga pendatang dan warga setempat. Lihat saja, selain terjadi di Buton seperti di atas, namun juga di kota Sidoarjo, Jatim pada 2018; di Tulangbawang Barat, Lampung pada 2016; di Bandung, Jawa Barat pada 2014, di Timika Papua pada 2014, dan masih bayak lagi bentrokan sejenis di berbagai daerah.

Ada pula bentrokan antarsesama pendatang seperti kerap terjadi pulau Batam. Di antaranya adalah preman dari suku Batak melawan NTT pada 2012 gara-gara berebut lahan parkir; dan anggota TNI AD lawan polisi pada 2014 gara-gara gudang penyimpanan BBM ilegal.

Di luar negeri sama saja. Di Malaysia pada 2015, tiga orang tewas dalam bentrok antarsesama TKI asal Madura. Sebelumnya pada 2008, bentrokan terjadi antara TKI asal Aceh lawan Jawa.

Bentrokan melawan tenaga kerja dari negara lain juga terjadi. Di Malaysia pada 2015 terjadi bentrokan antara TKI melawan pekerja asal Bangladesh. Di Arab saudi antara TKI lawan pekerja asal Mesir pada 2012 dan 2015 di kota Madinah dan Mekkah.

Persamaan dari berbagai bentrokan di atas terletak pada jenis pekerjaan yang lebih mengandalkan otot, dan dominasi emosi atas akal sehat. Hal ini tentu saja tak bisa dilepaskan dari catatan di Kementerian Tenaga Kerja dimana 58 persen dari 131 juta tenaga kerja berpendidikan paling tinggi SMP, dan belum tentu tamat pula.

Dengan kata lain, dari 10 tenaga kerja hanya empat yang pernah mengenyam pendidikan SMA ke atas. Runyamnya lagi,  dari yang empat ini, menurut Menaker Hanif Dakhiri, hanya dua yang memiliki keterampilan sesuai dengan dunia kerja.

Dengan kualitas seperti itu, secara umum, bidang pekerjaan orang dewasa Indonesia praktis terbatas pada yang mengandalkan otot. Bidang pekerjaan yang kian digerus oleh kemajuan teknologi sementara jumlah pekerjanya membludak tak kunjung reda.

Para petani sama saja. Kemiskinan kian menghantui kehidupan akibat merosotnya lahan pertanian dan kepemilikan tanah. Dalam catatan BPS, tahun lalu sekitar 55 persen petani tergolong gurem karena hanya memiliki kurang dari 0,5 hektar.

Maka tak ada yang aneh bila masyarakat mudah termakan oleh hoaks dan stereotip, lalu terlibat tawuran. Runyamnya lagi, di tingkat nasional, mereka dibingungkan standar ganda terhadap penebar hoaks dan kebencian. Ada yang bebas merdeka, ada pula yang selalu waswas karena diincar oleh aparat penegak hukum, tergantung pada sikap politik yang bersangkutan apakah beroposisi atau sebaliknya.

Semua itu mendorong masyarakat untuk hidup eksklusif dengan memperkuat solidaritas SARA, status sebagai warga asli atau pendatang, seragam polisi atau tentara, sikap politik dan sebagainya. Karena wawasan yang sempit dan lemahnya akal sehat, mereka juga kerap dihinggapi xenophobia, yaitu mencurigai bahkan menganggap apa saja yang berasal dari luar sebagai ancaman. Sialnya lagi, masyarakat juga harus berhadapan dengan inflasi janji muluk dan perubahan kebijakan nasional yang membuat negara tampak makin ruwet.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat