Beras Bukan Komoditas Politik
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid watyutink.com 04 December 2019 13:30
Watyutink.com - Malang nian nasib Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, alih-alih mendapatkan penghargaan atas kinerjanya menstabilkan harga beras dan menjamin tersedianya beras bagi rakyat miskin, lembaga yang dinakhodai Budi Waseso justru terbebani utang ke perbankan senilai Rp 28 triliun. Jika tidak segera dilunasi utang itu akan terus menggunung karena dikenakan bunga berjalan setiap hari.

Penyebabnya adalah penugasan pemerintah. Tidak boleh ada orang miskin yang kelaparan. Ada tidak ada uang, Bulog harus menyalurkan bantuan beras kepada rakyat miskin melalui program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Bulog harus punya uang untuk membeli beras petani, mengimpor, dan menyalurkan ke rakyat miskin. Penugasan pemerintah ini tidak bisa ditunda-tunda. Sayangnya, pemerintah tidak selalu siap dengan dana yang diminta. Ujung-ujungnya Bulog harus berutang. Di sinilah utang mulai melilit Perum Bulog.

Bulog juga harus menyediakan stok yang cukup agar tidak terjadi kelangkaan beras. Kelangkaan akan mendorong harga beras naik, yang berujung inflasi, lantaran komoditas ini menjadi komponen utamanya. Inflasi adalah penyakit menular yang bisa merembet ke mana-mana; menurunkan daya beli, meningkatkan suku bunga, mengurangi daya saing. Jangan sampai hal ini terjadi.

Stok yang cukup juga untuk menjamin rakyat miskin mendapatkan makan. Jangan sampai mereka kelaparan, bisa berabe akibatnya, kekuasaan menjadi taruhan. Berapa pun biayanya beras harus tetap ada dalam jumlah yang aman.

Saat produksi di dalam negeri diperkirakan ‘tidak cukup’ untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, impor jadi pilihan. Keputusan pemerintah untuk membuka kran impor yang menjadi pintu masuk terjadinya moral hazard.

Ada dugaan tindakan jahat di balik kebijakan impor beras yang dinilai tidak pro petani. Salah satunya adalah adanya komisi yang besar untuk pejabat yang melakukan impor beras. Dalam sejarah politik Indonesia, uang paling mudah dicolong dari impor komoditi, seperti daging, beras, gula, dan kedelai.

Wajar jika ada dugaan kebijakan impor dilakukan oleh kementerian perdagangan untuk memburu komisi besar impor. Nilainya tidak kecil, diperkirakan 20-30 dolar AS per ton melalui transaksi di luar negeri dengan akun bank di luar negeri juga.

Kecurigaan menguat karena impor dilakukan saat panen raya di Tanah Air. Pemerintah memutuskan untuk mengimpor 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam pada 2018, satu tahun sebelum Pilpres 2019 digelar, dengan alasan demi mengamankan pasokan. Kemendag beralasan tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan.

Kebijakan mengimpor beras saat terjadi panen raya dikhawatirkan meningkatkan cadangan sehingga terjadi kelebihan stok. Kekhawatiran ini pun terjadi. Stok menjadi sangat lama menumpuk di gudang sehingga terjadi penurunan mutu atau disposal stock beras sebanyak 20.000 ton.

Besarnya nilai disposal beras ini sebagai dampak dari pengadaan beras yang berlebihan oleh pemerintah, terutama, importasi beras yang mencapai 2,25 juta ton sepanjang 2018—naik tajam dari tahun 2017 dan 2016 yang hanya 0,71 ton dan 1,28 ton. Dari 1,8 juta ton beras yang diimpor Bulog pada tahun lalu, hanya 150 ribu ton yang terserap untuk menjaga stabilitas harga.

Nilai beras disposal itu mencapai Rp160 miliar dengan asumsi harga rata-rata pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kilogram. Saat ini, 100 ribu dari 2,3 juta ton beras yang tersimpan di gudang Bulog berusia di atas 4 bulan. Jika tidak cepat diserap, beras disposal akan lebih banyak lagi.

Secara komersial Perum Bulog seharusnya untung. Namun dugaan praktik pemburuan rente dalam impor beras telah melemahkan Bulog. Masalah ini akan terus ada selama beras tidak dikembalikan kepada jati dirinya sebagai komoditas pangan, bukan komoditas politik.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)