Bijaksana Atau Menjadi Mantan
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
03 June 2019 10:30
Watyutink.com - Salah satu tema paling populer dalam berbagai diskusi politik adalah tentang upaya ingin menjadikan Indonesia seperti Suriah. Sesama anak bangsa saling baku bunuh sampai berjuta orang mengungsi ke segala penjuru dunia. Kehadiran para pembantai asing pun dielukan bagai juri selamat.

Tema di atas mungkin bisa saja bertolak dari kisah nyata. Dalam arti memang ada pihak yang serius menjadikan Indonesia sebuah negara Islam dengan cara apapun. Mereka mau menggulingkan pemerintahan dan menggantikan konstitusi yang ada dengan hukum agama.

Tak ada tempat bagi perbedaan agama. Yang tidak seagama harus dienyahkan seperti dilakukan oleh rezim Shogun Tokugawa terhadap umat Katolik di Jepang pada tahun 1637. Setelah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat Katolik, Tokugawa mewajibkan rakyatnya memeluk agama Budha. 

Dalam konteks Indonesia, memang kerap terdengar ada yang ingin mendirikan negara Islam eksklusif. Sebuah negara dimana kaum non Islam diianaktirikan. Sedangkan satu-satunya sumber adalah ajaran Islam.

Tak jelas seberapa besar kekuatan sosio politik gagasan radikal tersebut. Pastinya, sejak tumbangnya rezim Orba,  di semua pemilu sebagian besar pemilih menjatuhkan pilihan ke partai nasionalis. Partai Islam hanya menjadi pemain pinggiran. 

Bisa jadi, keradaan kaum garis keras tersebut sesungguhnya dibesar-besarkan. Ada muslihat politik di baliknya yang bertujuan menyuburkan Islamphobia. Motivasinya pun bermacam-macam.

Ada yang ingin memperkuat nasionalisme agar masyarakat tak termakan politik devide et impera. Mereka tak ingin Indonesia dijajah lagi orang asing. Mereka juga tak ingin kebudayaan Indonesia dilindas oleh Arabisasi.

Secara antropologi, phobia juga membangun solidaritas. Dalam kontek Islamphobia, yang terbangun adalah solidaritas orang Islam yang ingin wajah agamanya selalu tampak ramah, dan tolerans terhadap keragaman. Islam yang nasionalis dan Pancasilais.

Islamphobia juga membangun solidaritas di antara kaum non Islam. Solidaritas yang dilandasi oleh kecemasan pada Islamisasi garis keras, yang bertujuan menindas kaum minoritas. Islamisasi juga dilihat sebagai ancaman bagi kewajiban mereka melaksanakan perintah Tuhan untuk menyebarkan agama. 

Buah dari solidaritas di atas adalah dukungan politik kepada pemerintahan Jokowi. Ada dua alasan utamanya: Pertama,  Jokowi terbukti bersahabat kepada kaum nasionalis dan non Islam; Kedua, Jokowi sedang di bawah tekanan Islamis garis keras sehingga harus dibela. 

Pemerintah sendiri membangun citra sebagai representasi kaum nasionalis pro keragaman. Jauh dari fanatisme dan intoleransi. Kampanye 'Aku Pancasila' dan 'Aku Indonesia' bahkan sudah beberapa tahun berlangsung di seluruh pelosok Indonesia. 

Sikap ini juga tampak dalam komposisi kabinet. Kini lima posisi penting diduduki oleh orang Kristen. Tiga di antaranya beretnis Cina, yaitu kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Perdagangan Enggarkiasto Lukito, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Lainnya adalah Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menkumham Yasonna Laoly.

Namun komposisi itu justru dilihat oleh kubu oposisi, khususnya Islamis, sebagai indikasi bahwa orang Islam sedang dipinggirkan secara politik dan ekonomi. Mereka bahkan melihat bahwa, di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia menjadi bagian dari konspirasi global untuk memarjinalkan orang Islam di segala bidang.

Betapa hebatnya konspirasi tersebut juga tampak pada perlakukan sewenang-wenang Israel terhadap bangsa Palestina. Di hadapan Israel dan para pendukung di Barat yang didominasi umat Kristen, bangsa Arab dan Islam pada umumnya tampak bagai pecundang abadi. 

Negeri China juga dituding bagian dari konspirasi ini. Selain melakukan penindasan terhadap orang Islam di negerinya sendiri, China juga ditengarai melakukan sekularisasi orang Islam di Indonesia.

Kekhawatiran pada marjinalisasi Islam tersebut tentu juga dipicu oleh dominasi kaum non Muslim, khususnya orang Kristen beretnik China, di bidang ekonomi. Dominasi mereka terlalu sulit dipatahkan karena didukung oleh Barat dan RRC sekaligus. 

Dengan posisi seperti ini, mereka ikut menentukan arah kendali politik, baik secara langsung maupun tidak. Yang secara secara langsung adalah terjun sebagaj politisi bahkan mendirikan parpol. Yang tidak langsung adalah membeli politisi.

Maka sesungguhnya tak mengherankan bila, seperti Islamphobia, Christianphobia kian subur di Indonesia. Kedua phobia ini tampaknya cenderung makin parah karena isu Islamisasi terus diembuskan ke kalangan non Muslim dan Islam moderat. Di pihak lain, isu Kristenisasi diembuskan kalangan Islam.

Penegakan hukum yang tebang pilih, hanya keras kepada kubu pengritik pemerintah, jelas membuat masalah phobia di atas makin tak keruan. Korban dari penegakan hukum seperti ini, selain Islamis, adalah para pendukung demokrasi dan HAM yang  beroposisi. Kelompok kedua ini menginginkan agar demokrasi dan HAM tak diganggu dengan alasan apapun.

Dampak lainnya adalah meningkatnya popularitas jaringan Islamis transnasional. Pasalnya, jaringan ini bakal makin diharapkan sebagai sumber kekuatan dana dan politik untuk mencapai cita-cita membangun negara bersyariah.

Sementara itu, pembungkaman terhadap oposisi bakal memperluas simpati publik kepada kaum Islam politik. Ini karena secara anteopologis masyarakat pada umumnya mudah iba kepada pihak yang lemah atau tertindas.

Maka, berharap pengaruh transnasional akan nenurun pada saat ini tampaknya mustahil. Hal ini setidaknya tampak pada hasil penelitian Setara Institute yang dirilis pekan lalu. Radikalisasi di kampus-kampus perguruan tinggi, menurut penelitian ini, tak terpengaruh oleh pembubaran HTI. 

Hasil penelitian tersebut tampaknya juga dipengaruhi oleh kecemasan di kalangan umat Islam pada menguatnya pengaruh Kristen politik di Indonesia. Mereka yang cemas melihat, tanpa keterlibatan Islamis transnasional, akan terlalu berat menghadapi kekuatan Kristen politik yang yang didukung dana sangat besar sebagai penguasa bisnis di Indonesia, dan terkait dengan jaringan Kristen internasional yang berpusat di negara-negara maju.

Bagaimanapun Bola ada di tangan pemerintah, apakah akan meredam opini tersebut dengan terus bersikap keras  terhadap para pengritik,atau memilih jalan lain yang lebih bijak. 

Perlu juga ditengok ketersinggungan para prajurit akibat penahanan dua mantan Jenderal TNI AD. Jangan sampai Indonesia jadi mantan lantaran urusan politik.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar