Catatan Penting Buat Presiden Terpilih
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
29 July 2019 10:55
Watyutink.com - Gaung tentang keberhasilan Jokowi selama menjalankan tugas sebagai Presiden pada periode pertama kepemimpinannya ( 2014-2019), cukup menggema. Berbagai pujian membanjiri pemberitaan yang datang dari para pendukungnya. Semua bicara tentang cerita sukses Jokowi. Bahkan terkadang berlebih, atau istilah gaulnya lebay. Karena di lingkaran istana, biasanya tak sedikit pun ada kritik atau masukan yang bersifat menyuarakan harapan agar yang sudah baik menjadi lebih baik. 

Dari pengalaman pribadi selama menggeluti dunia politik, khususnya kehidupan dalam budaya kekuasaan, salah satu racun yang mengasyikan bagi seorang pemimpin adalah pujian. Racun pujian ini akan bekerja sangat efektif ketika sang pemimpin menjadi anti kritik dan masukan yang bersifat jauh dari tujuan Asal Bapak Senang (ABS). Karena yang ingin didengar hanyalah pujian dan komentar atau laporan yang menyenangkan dan sejuk ditangkap oleh telinga sang pemimpin. Dalam kaitan ini saya tak perlu menghadirkan contoh soal, karena hal ini tercatat dalam sejarah kekuasaan dari dulu (klasik) hingga sekarang (modern).

Dengan ilustrasi di atas, ketika Jokowi terpilih kembali untuk memimpin Indonesia untuk kurun waktu 5 tahun ke depan, ada sedikit kekhawatiran, Jokowi akan dikelilingi oleh manusia-manusia yang pandai mengolah kata-kata indah sebagai puja-puji kepada sang pemimpin. Gejala itu sudah mulai terasakan. Setidaknya oleh saya yang telah memilih untuk selalu bersikap kritis. Karena sikap inilah yang saya yakini justru akan membantu Jokowi selamat dari ‘racun’ yang mematikan itu. Yang menjadi pertanyaan; apakah lingkaran satu kekuasaan, cukup kuat mengantar Jokowi untuk berpendapat sama tentang kritik dari kawan dan pendukungnya?

Pertanyaan ini muncul dalam pikiran didorong oleh kenyataan kinerja para pembantunya dalam Kabinet Kerja jilid satu. Banyak yang kiprah kerjanya diliput media massa maupun pemberitaan di dunia sosmed yang semuanya mencitrakan serba sukses dan gencar menebar harapan. Sementara dalam realita, sama sekali berlawanan. Di bagian permukaan dan kulit sangat tebal dan indah, tapi manakala isi dalamnya dan muatan ditelusuri, ternyata kosong melompong. Memang tidak semuanya, tapi celakanya justru yang langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil, yang justru kinerja para pembantunya sangat memprihatinkan. 

Ambil saja satu contoh konkrit mengenai cerita sukses pertanian dalam kerangka Ketahanan Pangan Nasional dan Daulat pangan. Bagaimana mau berdaulat, dari yang paling mendasar saja, masalah ketersediaan benih, hampir sepenuhnya para petani tergantung pada belas kasihan para importir dan pengendali kartel dunia perbenihan. Sampai untuk menanam padi saja harus dilakukan lewat pembelian benih yang dikuasai para pengusaha sebagai penguasa dunia perbenihan. Ada yang berupaya memproduksi benih sendiri dan memakainya, malah berurusan dengan hukum (kasus petani di Aceh) alias dikriminalisasi. 

Juga seorang pejuang pengadaan benih secara mandiri, yang memproduksi jenis tanaman padi dengan tujuan agar para petani terbebas dari ketergantungan benih, Pak Surono Danu, dengan padi MSP dan SERTANI-nya, sampai hari ini dianggap ilegal karena bertahun-tahun (puluhan tahun) tetap tak mendapatkan sertifikasi. Alasannya macam-macam, tapi yang pasti para penjaga keberadaan kartel (kolusi antara pejabat dan pengusaha) terlalu kuat menguasai pasar pangan. Bila terganggu penghasilan yang sudah menjadi tradisi sumber tambahan pemasukan bagi penguasa, pastilah dicegah tumbuh dan bahkan wajib dimusnahkan. 

Masalah petani lokal yang kian terpojok oleh kebijakan impor pangan, masih terus menjadi isu: tiada hari tanpa keluhan para petani. Begitu juga para petani garam yang masyaallah, sangat menyedihkan nasibnya. Bisa ditengok langsung di Jawa Timur dan daerah lain sebagai lokasi produksi garam rakyat. Sementara di sisi lain, impor garam menjadi andalan pemenuhan kebutuhan garam kita. Pengadaan terigu malah mendesak negara dan bangsa Indonesia untuk makin tergantung pada impor terigu besar-besaran, karena rakyat dididik dan diarahkan menjadikan mie sebagai salah satu pangan utama rakyat. Sementara menemukan sepetak tanah di negeri ini yang ditanami pepohonan gandum, sulit. Lalu, bagaimana caranya ber-swasembada pangan dan berkedaulatan pangan, dalam kerangka Ketahanan Pangan Nasional?!!!

Belum lagi jeritan para nelayan yang mengalami nasib berton-ton hasil tangkapannya membusuk karena tidak tersedianya tempat pendingin (cold storage). Dari zaman kuda gigit besi hingga zaman besi menggit kuda, tak juga berubah nasib para nelayan. Mendambakan uluran tangan pemerintah menyediakan kebutuhan mereka, tetap menjadi mimpi di siang bolong. Sehingga mereka tetap melarat, hidup susah, dan semakin susah.  

Hal yang sama melanda industri rakyat (kecil-menengah) kini semakin melemah. Diserbu produk impor (utamanya asal China) yang begitu murah karena masuk seenaknya tanpa adanya upaya proteksi yang signifikan. Begitu juga dengan warung-warung tradisional milik rakyat. Mereka ludes diserbu dan disapu habis oleh pasukan toko kelontong modern yang menjual berbagai kebutuhan rakyat sehari-hari. 

Toko swalayan serba ada yang berlogo dengan akhiran serba ‘mart ’, membunuh sempurna ribuan pedagang eceran tradisional. Dengan demikian para pedagang kecil sekarat, sementara para konglomerat semakin memperlebar jaringannya untuk menyedot uang rakyat ke pundi-pundi mereka. Sehingga kurang pantas bila ada yang berkoar-koar bahwa ekonomi kerakyatan menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya!  

Bila diurut satu persatu, tentunya masih banyak lagi. Dengan demikian Nawacita yang dicanangkan pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, rasanya perlu dipertajam dan dilakukan perbaikan mutu capaian yang lebih membumi. Niat Pak Jokowi dengan Visi Indonesia yang begitu indah, jangan sampai bernasib menyedihkan. Hanya karena para pembantunya terlalu asyik berkampanye tentang sukses kerjanya lewat dunia pemberitaan media-sosmed dan pencitraan yang dikemas canggih, namun jauh dari realita sesungguhnya.

Hal yang juga sangat mendasar dan penting adalah kegagalan revolusi mental yang begitu nyata. Masih ramainya OTT dan pungli di sana-sini berikut mental ingin cepat sukses dengan cara menghalalkan segala cara merupakan budaya kehidupan bangsa ini yang bisa dijadikan bahan penilaian. Erosi nasionalisme dan patriotisme bisa juga dijadikan bahan penilaian akan gagalnya revolusi mental. Tentunya bila dikaitkan dengan tujuan Nation and Character Building yang bersifat sangat mendasar bagi bangunan kebudayaan ideal bangsa Indonesia.

Tanpa berniat memojokan siapa pun dalam jabatan apa pun, begitulah catatan kecil dari sebagian besar permasalahan yang harus dijadikan tantangan pemerintah lima tahun mendatang. Salah pilih menteri, Pak Jokowi akan bernasib sama dengan para pemimpin yang harus berhadapan dengan rakyat pendukungnya sendiri. 

Oleh karenanya bila pembentukan kabinet masih saja berkiblat pada keharusan menghadirkan Kabinet Pelangi, dikhawatirkan apa yang tidak kita inginkan akan terjadi. Karena pelangi hanya indah bila hadir di pagi yang ceria dan sore yang cerah. 

Nah, karena pagi dan sore kita belakangan ini tak demikian adanya, maka jangan hadirkan juga Kabinet Pelangi! Cukup Pak Jokowi saja yang ber-Pelangi! Karena masih bersih dan berpotensi untuk cerah.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar