Doping Pertumbuhan Itu Bernama Omnibus Law
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 15 October 2020 19:30
Watyutink.com - Pemerintah dengan penuh keyakinan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan mencapai sekitar 5 persen. Tahun ini boleh saja pendemi coronavirus diseases 2019 (Covid-19) mengoyak ekonomi sehingga limbung dan terjerembab di zona merah, namun ‘badai pasti berlalu’.

Banyak faktor yang mendukung keyakinan pemerintah bahwa ekonomi akan bangkit kembali tahun depan. Setidaknya empat komponen utama ini yang menjadi cantelan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi: Ekspansi fiskal melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) lanjutan, akselerasi reformasi, kebijakan penanganan Covid-19, dan pertumbuhan ekonomi global.

Meski Covid-19 belum dapat dipastikan akan enyah dari Tanah Air pada tahun depan, disiplin masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan akan semakin meningkat. Ditambah lagi kehadiran vaksin virus.  Alhasil, wabah virus corona dapat dikendalikan. Sah saja jika kemudian pemerintah optimistis ekonomi akan bergerak lagi.

Penanganan virus corona yang lebih baik pada tahun depan membuka jalan bagi pemulihan ekonomi lebih lebar lagi. Dukungan ekspansi fiskal melalui kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), berupa penguatan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) akan meningkatkan sisi permintaan yang dibutuhkan untuk menggerakkan kembali ekonomi.

Mengimbangi perbaikan di sisi permintaan, pemerintah menyiapkan jurus pemberian insentif kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi yang akan memperbaiki sisi penawaran. Bak dua sejoli, keduanya menambah kekuatan fondasi pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Strategi mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan semakin lengkap dengan kemunculan omnibus law UU Cipta Kerja. Dukungan perundang-undangan ini akan memberikan kepastian kepada investor yang jatuh hati menanamkan modalnya di Indonesia.

Tak cukup membenahi internal. Harus ada kekuatan eksternal yang akan menarik gerbong ekonomi lebih cepat lagi lajunya, yakni pertumbuhan ekonomi global.  Pemerintah akan mencari negara mitra yang memiliki pertumbuhan ekonomi bagus, agar dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Salah satu yang diincar adalah China sebagai negara dengan recovery tercepat di masa pandemi.

Skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah tampak begitu lengkap, menyeluruh, tertata rapi, dan taktis. Kalau begitu, mengapa pemerintah tidak mematok pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih optimistis lagi di kisaran 6 – 6,5 persen?

Bukan sekali ini pemerintah mematok target yang optimistis tetapi melempem dalam realisasi. Pada periode pertama pemerintah Presiden Joko Widodo (2015-2019), tidak tanggung-tanggung pertumbuhan ekonomi dipatok 7 persen per tahun. Namun realisasinya mentok di 4,9 persen.

Target pertumbuhan 7 persen diupayakan dengan berbagai cara. Sejak duduk di kursi kepresidenan, berbagai paket kebijakan ekonomi dikemas untuk mencapai target tersebut. Total ada 16 paket kebijakan ekonomi yang entah kemana bermuaranya, tidak tampak perbaikan dibuatnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tanpa doping macam-macam aturan baru. Pertumbuhan rata-rata pada periode 2005-2009 dan 2010-2014 masing-masing 5,6 persen dan 5,8 persen per tahun.

Sekalipun berbagai aturan yang dibungkus di dalam paket kebijakan ekonomi sebelumnya gagal menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah masih mengandalkan peraturan sebagai senjata utama. Pemerintah kini mencoba keberuntungan dengan menerbitkan beleid baru, omnibus law UU Cipta Kerja.

Harus diakui dan perlu diberikan apresiasi upaya mendorong investasi dan meningkatkan daya saing di dalam UU Cipta Kerja. Dalam hal pemberian izin, misalnya, pemerintah berpatokan pada faktor risiko. Artinya, jika usaha tersebut tidak berdampak siginifikan maka tidak diperlukan izin.

Sebuah terobosan besar, namun investasi adalah sebuah proses yang kompleks, tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Indonesia masih harus mengatasi masalah struktural yang akut. Kalau penyelesaiannya lagi-lagi mengandalkan UU atau aturan, sulit untuk bisa menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.  

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF