Ekonomi Politik Perberasan 'Mematikan' Petani dan Bulog
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 23 March 2021 16:17
Watyutink.com - Tahun ini Indonesia akan impor beras lagi. Jumlahnya satu juta ton. Bulog yang akan melaksanakan impor. Buwas, Budi Waseso, direktur utama Bulog, terlihat berang. Beliau secara terbuka menolak impor. Dan mengatakan rencana impor itu bukan dari pihaknya. Tetapi, dari dua kementerian. Yaitu Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Alasannya, stok beras nasional masih cukup. Masih ada 906 ribu ton stok beras di gudang Bulog. Jadi, tidak perlu impor. Apalagi saat ini masuk musim panen raya.

BPS memperkirakan produksi beras tahun 2021 naik tajam. Produksi Januari hingga April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton. Naik 26,84 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 11,46 juta ton. Sebuah kenaikan fantastis. Dengan angka kenaikan ini, seharusnya memang tidak perlu ada impor.

Tanpa impor, harga gabah di tengah panen raya akan turun. Apalagi kalau dibarengi dengan impor. Harga akan anjlok. Dan itu yang terjadi. Harga gabah (kering panen) terjun bebas. Menjadi sekitar Rp3.300 per kg. Jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp4.200 per kg.

Artinya, pemerintah, dalam hal ini Bulog, diwajibkan membeli gabah petani yang sedang anjlok, dengan harga sesuai HPP yang lebih tinggi. Ini merupakan bagian dari tugas sosial Bulog. Tentu saja Bulog tidak senang, membeli harga tinggi ketika harga jatuh. Karena sebagai Perusahaan Umum (Perum) Bulog juga  diharapkan dapat memperoleh untung. Kalau harga gabah jatuh, Bulog rugi. Karena membeli gabah petani dengan harga relatif jauh lebih tinggi.

Bulog juga tidak bisa segera menjual penyerapan gabahnya. Bulog harus menunggu harga beras naik baru bisa menjual stok berasnya. Untuk menjaga agar harga beras tidak naik drastis. Dan ini memerlukan waktu cukup lama. Proses ini menjelaskan mengapa stok beras Bulog tinggi. Karena Bulog tidak bisa sembarang waktu menjualnya. Untuk itu, Bulog memerlukan modal kerja cukup besar.

Kalau ditambah impor, keperluan modal kerja Bulog naik  berkali-lipat. Untuk pembelian beras impor dan gabah petani yang harganya anjlok. Modal kerja ini diperoleh dari pinjaman bank. Sehingga Bulog harus menanggung beban bunga yang sangat besar.

Oleh karena itu, Bulog tidak suka kalau harga gabah jatuh. Bulog tidak suka kalau ada isu yang membuat harga gabah jatuh. Dan Bulog tidak suka isu impor karena membuat harga gabah jatuh. Buwas pasti jujur mengatakan bahwa rencana impor beras bukan ide Bulog. Karena mengusulkan impor beras sama saja dengan “bunuh diri”: menghancurkan keuangan Bulog. Dan kebijakan impor dari dua kementerian sama saja “menghancurkan” kinerja Bulog. Makanya Buwas terlihat berang.

Di lain sisi, ada pihak yang diuntungkan dalam kebijakan impor. Ada yang menikmati rente ekonomi impor. Seperti dikatakan mantan petinggi KPK. Berapa rente ekonomi satu juta ton beras? Rp1 triliun?

Ekonomi Politik perberasan di Indonesia juga “mematikan” petani. Kebijakan impor beras ditengah panen raya membuat nasib petani “sudah jatuh tertimpa tangga”. Karena panen raya membuat harga gabah jatuh. Dan impor membuat harga gabah jatuh lebih dalam. Jauh lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp4.200 per kg. Kebijakan ini membuat pendapatan petani anjlok. Membuat petani tambah miskin.

Di samping itu, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras juga membuat nasib petani tambah sengsara. Pendapatan petani dibuat pas-pasan. Karena HET beras pada akhirnya membuat harga gabah stagnan dan pendapatan petani tidak bisa naik. Apalagi HET ini tidak pernah naik sejak ditetapkan pertama kali pada 2017. Sedangkan biaya hidup dan biaya produksi beras setiap tahun naik. Membuat pendapatan riil petani turun. Dan tambah miskin.

Program swasembada beras akhirnya tidak bermakna. Swasembada tidak bisa dicapai dengan cara “memiskinkan” petani. Swasembada hanya bisa dicapai kalau petani sejahtera. Sedangkan program swasembada beras seperti menebar kemiskinan. Swasembada pun hanya menjadi khayalan.

Pemerintah tidak tinggal diam. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan petani agar produksi meningkat, dan swasembada tercapai, pemerintah malah langsung turut terlibat dalam bercocok tanam. Melalui food estate. Kalau ini berlanjut, maka pertanian di Indonesia akan menjelma menjadi command planning, atau central planning. Dan pasti akan gagal total.

Maka dapat disimpulkan, ekonomi politik perberasan selama ini salah arah. Melenceng. Tujuan utama ekonomi politik perberasan seharusnya bukan swasembada. Tetapi kesejahteraan petani. Swasembada hanya merupakan hasil turunan dari keberhasilan kebijakan ekonomi politik perberasan. Swasembada hanya merupakan buah manis dari keberhasilan kebijakan meningkatkan kesejahteraan petani.

Apa yang dimaksud dengan ekonomi politik perberasan? Dalam menentukan harga beras, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan. Pro petani atau pro konsumen. Pemerintah selama ini lebih memilih kebijakan pro konsumen, dengan mengorbankan kepentingan petani. Melalui penetapan HET yang tidak pernah naik sejak 2017, dan kebijakan impor ditengah panen raya.

Kebijakan ini dipilih karena pemerintah juga menikmati keuntungan. Yaitu pencitraan stabilitas harga. Terkesan inflasi terkendali. Meskipun semu, di atas penderitaan petani.

Semoga ekonomi politik perberasan di Indonesia dapat segera berubah, dapat segera mengangkat taraf hidup petani menjadi lebih layak. Bukan menempatkan petani sebagai penyedia pangan saja, dan membiarkan petani bertambah miskin.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF