Indonesia Pion
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
11 July 2019 14:00
Watyutink.com - Pertanyaan terbesar terkait dengan tim ekonomi dalam kabinet baru yang akan terbentuk dalam beberapa bulan ke depan adalah, apakah akan tetap memacu liberalisasi ekonomi demi peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) atau punya pilihan lain?

Kalau liberalisasi ekonomi tetap dianggap sebagai pilihan terbaik, maka rangkaian paket-paket kebijakan ekonomi bakal bergulir lagi. Padahal dalam lima tahun pertama kepresidenannya, Jokowi telah melakukan liberalisasi ekonomi tercepat dalam sejarah Indonesia. 16 paket kebijakan ekonomi yang hampir seluruhnya berisi liberalisasi ekonomi dia luncurkan.

Tahun lalu, dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD, Jokowi mengungkapkan bahwa kemudahan berusaha sebagai kunci meningkatkan investasi. Hal ini, menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi. Jokowi juga mengungkapkan, kemudahan berusaha melompat 48 peringkat ke posisi 72 selama tiga tahun terakhir.

Liberalisasi ekonomi memang menyenangkan para pemodal, terutama yang besar. Bagi mereka ini ibarat 'pucuk dicinta ulam tiba'. Dalam arti mereka memang sudah lama menghendaki agar diberi kebebasan menguasai sektor produksi dan distribusi dari hulu sampai hilir hingga tingkat eceran.

Dengan keleluasaan ini modal mereka bisa berkembang pesat. Maklum, mereka juga bisa lebih mudah menumbangkan para pesaing yang lebih kecil sampai tingkat kaki lima. Lihat saja, para pedagang kecil kini banyak yang kalang kabut menghadapi toko-toko eceran milik konglomerat papan atas yang bertebaran di pelosok negeri.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa menjadi masalah ketika tidak tejadi pemerataan. Kecemburuan sosial akan terus bertumpuk, dan suatu saat bisa meledak menjadi aksi jalanan. Inilah mengapa liberalisasi harus segera direm.

Pengereman juga lerlu dilakukan karena terbukti babwa liberalisasi yang dilakukan tak menunjukkan dampak positif bagi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia di tingkat global. Lihat saja, pada April lalu defisit neraca perdagangan tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu 2,5 miliar dolar AS.

Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi yang terjadi tak memperkuat daya saing perkenomian Indonesia di tingkat global. Maka, bila kenyataan ini tersebut berlanjut, bukannya menjadi aktor, Indonesia bisa menjadi korban globalisasi yang berjalan kian kencang.

Hal ini mirip dengan China di era 1980-an ketika ditekan habis-habisan oleh negara-negara Barat untuk mereformasi sistem perekonomiannya. China pun melakukan banyak kompromi dan akhirnya menjadi anggota WTO pada 2001.

Tekanan terbesar datang dari Amerika yang melihat besarnya jumlah penduduk China sebagai peluang besar untuk memperluas pasar bagi industrinya. Maka tak mengherankan bila ketika itu banyak yang melihat China sebagai korban globalisasi yang dikendalikan oleh Amerika.

Namun yang terjadi kemudian sebaliknya. China tumbuh menjadi perekonomian terkuat kedua di dunia, dan menjadi pesaing serius negara-negara maju Barat termasuk Amerika. Perang dagang dengan Amerika pun tak terelakkan.

Namun China sudah terlalu kuat dan menjadi pemain kuat dalam globalisasi. Maka Presiden Donald Trump yang tampak garang dan yakin bisa mengalahkan China dengan mudah akhirnya bersedia melakukan 'gencatan senjata'.

Trump dan pendukungnya, yang kebanyakan pemuja supremasi kulit putih, tampaknya kuatir kalau dibiarkan terus China bisa mengancam posisi Amerika sebagai superpower tunggal di bidang ekonomi dan militer. Mereka tentu mencatat bahwa abatara tahun 1978 dan 2015, China berubah dari sebuah negara miskis,  terbelakang,  menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Dalam periode ini sumbangan China pada PDB dunia melesat dari tiga menjadi 20 persen.

Bisakah Indonesia tumbuh seperti China atau akan menjadi korban atau pion negara lain dalam menghadapi globalisasi. Dalam hal buku Erzats Capitalism (kapitalisme semu) in Southeast Asia karya Kunio Yoshihara perlu disimak. Kaum kapitalis di Asia Tenggara, menurut Yoshihara, adalah pemburu rente.

Kaum kapitalis yang diandalkan sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional ini dibesarkan oleh hubungan spesial dengan para penguasa negara. Karenanya mereka sesungguhnya adalah pemburu rente dan tak menguasai teknologi yang sangat dibutuhkan untuk sebuah lerekonomian yang mandiri. Mereka hidup dengan menyewakan atau menjual ijin usaha bahkan hak istimewa seperti monopoli yang diperoleh dari pemerintah.

Di Indonesia para kapitalis semacam ini tumbuh subur di era Orba,  dan sampai sekarang mereka masih mendominasi jajaran orang terkaya Indonesia.

Runyamnya, meski buku Erzats Capitalism diterbitkan pada 1988, sampai sekarang masih klop dengan situasi Indonesia. Maka jangan heran bila ekonomi Indonesia rapuh karena didukung oleh industri yang tak menguasa teknologi, tergantung pada modal dan bahan baku impor. Bahkan untuk yang low-tech seperti kain tenun, menurut catatan Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia (KTTI), sebagian besar - sekitar 70 persen - bahan bakunya masih impor dari berbagai negara!

Di bidang farmasi, yang sangat dibutuhkan oleh kesehatan massyarakat, hampir 90 persen bahan bakunya masih diimpor. Maka, secara umum,  tak sulit membayangkan payahnya penguasaan teknologi industri Indonesia. Catatan di Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sebagaian besar bahan baku untuk industri manufaktur Indonesia masih harus diimpor.

Dengan demikian tak sulit membayangkan kenapa sektor industri Indonesia demikian mudah digoyahkan oleh pasar global. Lihat saja, pemicu defisit neraca perdagangan April lalu yang memecahkan rekor tertinggi, adalah anjloknya ekspor industri pengolahan yang mencapai 13,1 pesen dibanding bulan yang sama tahun lalu.

Maka berharap Indonesia bisa tumbuh dengan cepat dan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada saat ini ibarat masih 'mimpi di siang bolong'. Apalagi bila liberalisasi ekonomi terus dilanjutkan secara agresif seperti beberapa tahun belakangan,  yang membuat para pemodal mancanegara leluasa melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Indonesia hanya akan menjadi obyek bagi mereka seperti pernah dilakukan oleh VOC kepada tanah jajahannya.

Maka, Siapapun yang nanti masuk dalam tim ekonomi pemerintah sebaiknya berpikir dua kali bisa masih ingin melanjutkan liberalisasi. Jangan sampai Indonesia sekadar menjadi pion di tengah globalisasi yang kian tak terbendung.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter