Jkw Rangkul PS, Penunggang Gelap Pusing!
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
17 June 2019 14:30
Watyutink.com - Sulit membayangkan, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai keberanian untuk mengabulkan apa yang dimohonkan kubu Paslon 02 ( PS-Sandi) dalam persidangan sengketa Pilpres 2019. Sekalipun ada bukti yang cukup, diperlukan keberanian dan pertimbangan panjang untuk memutuskan perkara yang penuh risiko politik tegangan tinggi ini.

Apalagi, ketika seluruh bukti yang dijadikan alasan kubu Paslon 02 untuk memohon MK mendiskualifikasi Paslon 01 (Jkw-Ma’ruf), maupun mengabulkan permintaan untuk Pemilu ulang, tidak cukup kuat dan bahkan oleh sejumlah pengamat dinilai cenderung lemah. Sehingga  putusan MK agaknya sudah dapat diperkirakan bagaimana hasil akhirnya nanti. Kecenderungan keputusan dihadirkan justru untuk memperkuat hasil akhir perhitungan suara KPU, agaknya itulah yang akan terjadi.

Bahwasanya semangat para pendukung kubu Paslon 02 tidak pantas untuk disurutkan, keharusan menjaga spirit itu menjadi kewajiban BPN PS-Sandi untuk melakukannya. Hanya saja mempersiapkan para pendukung untuk menerima realitas politik yang berjalan, sepertinya merupakan tugas berat yang harus direncanakan dikelola dengan baik oleh PS sebagai pemegang komando tertinggi. Hal mana berkaitan dengan pidato arahan dari PS sendiri yang telah meminta untuk menyerahkan segala keputusan akhir --dari upaya mempermasalahkan hasil Pilpres 2019, sepenuhnya dipercayakan kepada putusan MK. 

Dengan demikian tindakan pihak atau kelompok yang setelah keputusan MK dijatuhkan, melakukan protes bahkan gerakan turun ke jalan, menjadi di luar tanggungjawab dan arahan PS. Ajakan sejumlah tokoh pro Paslon 02 yang pernah menyemangati massa pendukung untuk melakukan gerakan turun ke jalan (‘people power’) bila tuntutan Paslon 02 dikalahkan, tidak lagi menjadi pilihan. Dengan sendirinya menurunkan massa ke jalan bukan lagi kebijakan politik yang diarahkan oleh PS sebagai pemegang kendali komando tertinggi dalam kubu Paslon 02. 

Dengan arahan PS ini saja, kegiatan para provokator politik yang sering diistilahkan sebagai ‘para penunggang gelap’, menjadi redup dan nyaris hilang suaranya. Karena melakukan kegiatan yang memanas-manasi massa rakyat, tanpa pijakan dan politik dan hukum yang memadai, akan menuai akibat berhadapan dengan aparat negara yang belakangan bertindak sangat tegas melakukan pengamanan. Bahkan terkesan ‘over’, walau hasilnya cukup efektif. Penangkapan sejumlah tokoh memberi efek tak nyaman walau masih jauh dari rasa jera kepada para porovokator untuk melakukan aksinya. Apalagi ketika ujaran kebencian telah dinyatakan sebagai tindakan yang sudah layak dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum.

Para provokator dan para penunggang gelap ini, akan semakin terpuruk dan kehilangan ruang gerak ketika Jokowi (Jkw) mau dan berhasil merangkul Prabowo (PS), untuk bergandeng tangan membangun Indonesia ke depan. Dengan langkah ini, tujuan untuk memperkuat kubu barisan Nasionalis sekaligus dirintis untuk mempersiapkan koalisi permanen kelompok partai berbasis Nasionalis. Sehingga ketika PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, Nasdem berada dalam satu kubu kekuatan, maka pemerintahan yang dilahirkan oleh koalisi ini memiliki kekuatan nyata yang sangat efisien-efektif dalam menjalankan dan mengelola kekuasaan.

Kalau toh ada selentingan yang melecehkan PS ketika menerima rangkulan Jkw, pastilah mereka itu adalah yang secara politik maupun aspek lainnya merasa sangat dirugikan. Sebaliknya bila ada yang mencemooh langkah Jkw merangkul PS sebagai  inkonsistensi politik yang merusak sistem check and balance dalam khasanah politik demokrasi, kelompok ini bisa jadi merupakan kumpulan orang atau kelompok yang merasa diuntungkan bila terjadi ‘usreg permanen’.

Lewat langkah in yang paling merasa tereliminasi adalah para ‘penunggang gelap’ yang belakangan ini sangat kuat mewarnai gerak politik kubu Paslon 02. Mereka akan kehilangan platform politik formal (legal) yang dapat mereka jadikan tunggangan. Kegiatan mereka pun kembali akan bergerak sebatas memperkuat barisan ‘pendemo jalanan- gerakan non parlemen’ yang dampak politiknya tidak lagi sekuat ketika mereka berhasi menjadikan salah satu partai besar (Nasionalis) sebagai kuda tunggangan gerakan politik mereka.

Langkah dan terjadinya momen politik ‘Jkw merangkul PS’ ini, di mana mereka berhasil  melakukan kesepakatan kerja sama politik demi kejayaan Indonesia ke depan, kedengarannya sangat mustahil dan utopis. Benar begitu ketika yang dijadikan kacamata untuk melihat dan menilai langkah ini adalah  nilai-nilai politik yang tidak berpijak pada natur dan kultur kita sendiri sebagai sebuah bangsa yang khas berpandangan hidup Pancasila. Karena bila yang dijadikan landasan melakukan penilaian adalah menghidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi dasar budaya bangsa kita, niscaya hal ini bukanlah sesuatu yang utopis. 

Apalagi sistem politik dalam tata kehidupan masyarakat berpandangan hidup Pancasila, tidak dikenal istilah oposisi. Berbeda dengan masyarakat yang terbiasa hidup dalam kehidupan yang menempatkan demokrasi liberal sebagai dasar pembangunan nilai-nilai dalam berpolitik.

Dengan langkah menyiapkan koalisi permanen ini, suatu hari gerak ini akan mewujud menjadi sebuah gerakan dari koalisi ideologis dari satu kubu partai nasionalis yang kuat dan kokoh. Sehingga upaya melaksanakan amanat UUD’45 yang mengharuskan sistem presidensial menjadi satu-satunya pilihan, akan lebih dapat diwujudkan sesuai harapan. 

Masalahnya, siapkah para pendukung dari dua kubu menerima ‘kemesraan ini’ (Jkw merangkul PS)? Bagi yang merasa kepentingan politik dan bahkan ekonominya dirugikan, pastilah yang akan paling nyaring menyatakan ketidak-setujuannya. Sementara rakyat kebanyakan, saya yakin akan menyambutnya dengan gembira. Karena hidup aman dan nyaman merupakan impian dari rakyat kebanyakan selama ini. Apalagi bagi mereka yang sudah lelah menyaksikan usreg dan ribut para elite politik di sepanjang tahun 2018-2019 ini. Mudah-mudahan saya tidak salah!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?