Jokowi 3X atau Seumur Hidup?
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 24 March 2021 12:50
Watyutink.com - Wacana Jokowi 3 periode sudah digelindingkan. Isu ini ramai disebarluaskan melalui tebaran di berbagai WA group maupun media sosial lainnya. Gunjingan seputar Yes or No Jokowi 3 periode sudah mulai muncul di sejumlah pertemuan para pegiat politik dan bisnis. Narasi pengantar untuk menawarkan Jokowi 3 periode ini, cukup lugas, tegas, dan joss. Seakan Indonesia 2024 tanpa Jokowi, akan kembali ke zaman ‘jahiliah’ dan menjadi luluh lantak, berantakan. Seremlah pokoknya!

Manuver politik Jokowi 3 periode ini pastilah datangnya dari mereka yang sekarang tengah berada di zona nyaman bersama Jokowi. Bukan dari mereka yang masih menginginkan kehidupan berkonstitusi berjalan berdasarkan konvensi politik nasional semasa awal pemerintahan Reformasi dicanangkan. Dengan kata lain, biarlah berjalan secara wajar, baik dan benar. Hanya sialnya di wilayah politik, yang baik, wajar, dan benar, menjadi sangat relatif. Baik untuk siapa, wajar bagi siapa, dan benar menurut pihak maupun kelompok yang mana? 

Dalam kaitan pertanyaan ini, pada akhirnya, kekuasaanlah yang menjadi faktor dominan untuk menentukan mana yang baik, benar, maupun buruk dan salah. Apalagi ketika kekuasaan telah menguasai seluruh lini yang diperlukan untuk menyatukan kekuatan politik, ekonomi, maupun institusi media yang diperlukan untuk meng-golkan desain politik Jokowi 3 periode ini. Dan terbukti, hari ini hegemoni politik dan ekonomi telah berada dalam kontrol dan penguasaan sang penguasa. 

Tinggal lagi digelindingkan melalui ruang politik lembaga MPR, maka suara YES and Amen terhadap tawaran Jokowi 3 periode, akan menggema nyaring. Ketuk palu persetujuan pun akan menjadi langkah akhir dari manuver politik Jokowi 3 periode ini. Tentunya ketika siapa mendapat apa, semuanya telah diatur rapi. Selama kue kekuasaan dibagi rata secara ‘adil’ dalam ukuran sesuai target politik masing-masing kelompok kepentingan, Wacana Jokowi 3 periode pun, mungkin sekali menjelma menjadi realita politik dalam bentuk kesepakatan politik nasional.

Untuk memuluskan hajatan politik Jokowi 3 periode ini, langkah awal sebagai pembuka pintu konstitusi adalah merubah UUD-45 versi 2002 untuk kembali ke UUD-45 secara utuh, maupun sebagian. Untuk menggolkan langkah ini, rasanya akan cukup berpotensi lancar karena terjadi semacam langkah politik ‘gayung bersambut’. Dalam kasus ini, ada dua kelompok beda niat dan kepentingan yang sama-sama menginginkan langkah politik kembali ke UUD-45. 

Kelompok pertama adalah kelompok puritan ideologis yang menginginkan kembalinya diberlakukan UUD-45 sebagaimana aslinya dan yang dilaksanakan sebagaimana amanat dan cita-cita Indonesia merdeka 1945. Kelompok kedua adalah kelompok kepentingan-pragmatis yang melihat terbukanya pintu untuk menjadikan diri sebagai penguasa (Presiden-Wakil Presiden) melalui pemilihan ala SUMPR seperti yang terjadi sebelum era Reformasi. 

Salah satu faktor utamanya, karena ada sejumlah partai besar dan signifikan yang tidak memiliki calon layak jual ketika pemilihan presiden dilakukan secara terbuka sebagaimana yang dilakukan selama beberapa periode terakhir ini. Sementara lewat pemilihan ala MPR, untuk mengkondisikan anggota pemegang suara dalam sidang MPR, relatif lebih mudah dan biaya murah. Lewat hitungan per kepala maupun jual beli transaksi pembagian kursi kekuasaan kepada kelompok yang bersekongkol, biaya politiknya sangat rendah dan ‘bisa diatur’ secara terencana, tertata, dan terkendali. Toh sejumlah partai besar keberadaannya sudah mirip seperti halnya keberadaan sebuah Perusahaan Terbatas (PT). Bahkan dipertajam menjadi perusahaan (politik) milik keluarga.

Langkah untuk lebih menggiring publik untuk merasa takut ditinggal Jokowi tentunya dengan meniadakan calon ideal yang bisa maju sebagai Capres-dan Cawapres. Para pemilik partai keluarga ini sudah pasti akan mengunci pintu rapat-rapat kepada kader partainya yang moncer dan memiliki elektabilitas tinggi sekalipun, untuk gigit jari tak memiliki tiket. Karena tiket untuk maju sebagai Capres maupun Cawapres dari partainya, telah diblok hanya untuk kalangan keluarga. Dalam keluarga pun dengan catatan, garis keluarga tertentu!

Dalam kondisi gayung bersambut inilah, suasana yang dibangun lewat manuver penggelindingan isu Jokowi 3 periode bukan tidak mungkin menjadi sebuah keniscayaan. Kekuatan uang, politik, dan media, mereka ada dan bisa semua. Tinggal lagi seberapa besar pengaruh pihak tentara dan kelompok publik yang waras terhadap masalah ini. Jika pihak tentara tak begitu tertarik dengan tawaran Jokowi 3 periode, dan sebagian petinggi Polri bersikap sama, gelombang hambatan yang terjadi akan cukup tinggi. Apalagi ketika mayoritas rakyat menganggap Jokowi 3 periode adalah sebuah penghianatan terhadap perjuangan Reformasi 1998. Maka semakin menyempit kemungkinan Jokowi 3 periode menjadi kenyataan.

Bagaimana sikap Jokowi sendiri sebagai figur sentral dari power game play 2024 politik? Konon Jokowi sendiri telah menyatakan keberatan dan penolakannya. Tapi lagi-lagi, dari catatan perjalanan langkah politik Jokowi menuju istana, kata ‘NO‘ dari Jokowi tidak bisa lagi diterima sebagai ‘NO’ yang berhenti dan titik begitu saja. Sebagai orang Solo yang santun dan mengenal kata ‘saru’ sudah pasti lontaran kata ‘NO’ yang berkonotasi menolak, pasti lah diluncurkan secara publik dan terbuka. Pertanyaannya; bagaimana sebenarnya jawaban yang dilontarkannya di ruang tertutup? 

Tidak sedikit yang berpola pikir konspiratif justru membaca lontaran Jokowi 3 periode ini datangnya justru dari ‘pintu belakang’ istana. Dalam kaitan ini bukan suatu yang perlu dinilai sebagai sebuah manuver licik dan tidak benar. Sah-sah dan wajar-wajar saja bila manuver Jokowi 3 periode dilakukan oleh kelompok istana lewat pintu belakang. Namanya juga usaha, boleh-boleh saja. 

Tinggal publik-rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggilah yang berhak menentukan hasil akhir dari permainan ini. Apakah mayoritas rakyat dan  TNI-POLRI membiarkan hal ini terjadi, atau malah sebaliknya, memutar balikkan semuanya hingga terjadi suasana kocok ulang…semua!

Nah, kepada para pemilik partai sebaiknya bermawas dirilah untuk tidak ngotot memaksakan diri mendorong hanya sosok keluarga yang ditampilkan. Bila ternyata elektabilitas rendah jangan pula bermoral rendah dengan sikap politik yang akan merendahkan diri sendiri!

Kepada Pak Jokowi yang sudah dengan baik berusaha menjadi yang terbaik dalam dua periode kepemimpinannya, mudah-mudahan dapat jeli melihat tawaran Jokowi 3 periode sebagai ‘jebakan Batman’. Atau upaya menihilkan legacy-nya yang sudah terbangun dalam dua periode kepemimpinannya ini. 

Jadi yang wajar-wajar sajalah. Kalau sudah 3 periode, kenapa tidak seumur hidup saja. Seperti yang terjadi di China sana!

Kalau mau perubahan jangan tanggung-tanggung. Ubah sekalian yang tuntas dan menuntaskan. Masih  banyak kebusukan dan kebobrokan yang terselimuti oleh kekuasaan selama puluhan tahun ini. Kita bantu Pak Jokowi dalam periode keduanya ini untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Sebelum, beliau dijerat sendiri masuk perangkap kaum kotor yang sangat anti politik pembersihan yang amat didambakan oleh seluruh rakyat bangsa ini! 

Hal yang sangat bisa terjadi ketika ambisi yang berlebihan ditanamkan ke benak Pak Jokowi oleh para pembisik dan sirkel satunya yang saat ini sangat menikmati ‘zona nyaman’ di mana mereka berada sekarang. Yah…, sing eling lan waspodo…becik kethitik olo ketoro! Silakan diterjemahkan masing-masing…        

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI