Justru Sekarang Jokowi Baru Mulai
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
22 July 2019 12:24
Watyutink.com - Banyak yang berkomentar bahwa sejak detik pertemuan Jokowi-Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus, hingar bingar politik dinyatakan selesai sudah. Secara pribadi saya justru memaknai pertemuan itu merupakan dimulainya babak baru politik antah berantah. Kalau kata ‘selesai sudah’ merupakan kesimpulan bahwa bahwa langkah politik Prabowo telah selesai, atau Prabowo telah selesai, tak sepenuhnya salah. Apalagi bila dikaitkan dengan ‘The Next Game’ 2024.

Berbeda dengan Jokowi, justru pertemuan itu merupakan awal dari permainan ‘the real power game’ di mana seluruh kartu permainan di atas meja telah diraup semuanya oleh Jokowi. Dan sekarang seluruh kartu berada di dalam genggaman tangannya. Kapan kartu akan dikocok dan dibagikan kembali untuk membuka permainan baru, semua pemain masih menunggu. Salah satunya menunggu bagaimana langkah bangsa ini ke depan ketika Pancasila dinyatakannya sebagai IDEOLOGI BANGSA! Dalam kaitan ini badan negara yang mengurusi masalah Pancasila (BPIP) harus aktif memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi yang selama ini memahami Pancasila sebagi Dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum. 

Mengapa saya menjadi sangat ingin tahu apa yang akan terjadi di penghujung tahun ini, semata karena ‘kesengsem’ oleh pidato Jokowi di Sentul mengenai Visi Indonesia. Begitu banyak yang dijanjikan sebagai langkah politik dan program kerja yang akan ia tuntaskan dalam periode keduanya sebagai Presiden. Sementara realita hari ini sehubungan dengan kinerja birokrasi, misalnya, bak sebuah jalan keadaannya sangat mengerikan. Banyak kelokan berliku, penuh lumpur, terjal dan licin. 

Sementara itu, para sopir kendaraan yang ditunjuk selama ini seringkali malah menambah kebecekan dan sejumlah hambatan yang membuat jalan macet, dan pungli pun menjadi subur. Korupsi masih mengakar dalam kinerja di lembaga-lembaga negara. Dari lembaga eksekutif, legislatif, sampai lembaga yudikatif, semuanya tidak ada yang absen berkorupsi ria. Sedangkan penegakan hukum yang konon tak pandang bulu, ternyata bulu itu masih saja punya warna dan wibawa. Bulu yang warnanya banyak bukan malah disikat tapi justru dipelihara. Hanya bulu yang tanpa warna, tak punya kawan, dan tak punya kuasalah yang begitu cepat dibabat ketika hukum dilanggar.

Adalah suatu tekad yang mulia untuk menghidupkan kembali semangat persatuan, gotongroyong dalam kebhinekaan, dan hidup rukun damai dalam semangat kekeluargaan antar sesama anak bangsa. Hal yang sungguh terdengar indah dan sangat melegakan hati. Hanya saja jangan sampai menjadi sebatas retorika politik yang beku di ruang utopia. Maka pilihan untuk menyudahi liberalisme harus menjadi kewajiban Jokowi dalam memulai semua yang ia pidatokan dalam Visi Indonesianya.

Catatan di atas sengaja berulang saya ingatkan, karena dalam pidato Visi Indonesianya, tekad untuk kembali pada semangat dan jiwa UUD’45 yang murni dan konsekuen, tidak terlalu dinyatakan dan disuarakan. Padahal hanya dengan melalui pemahaman dan pelaksanaan yang benar-benar dilakukan sesuai cita-cita dan amanat UUD’45 lah maka apa yang dipidatokan Jokowi dapat terwujud mendekati sempurna. 

Mengingat begitu mulianya kerja besar yang akan Jokowi lakukan, ajakan ini akan lebih bisa dipahami dan direalisasikan sesuai impian, jika sebuah blueprint berikut petunjuknya (seperti atau sejenis Garis Besar Haluan Negara), dapat dihadirkan. Di samping agar tidak terjadi multi interpretasi, diturunkannya acuan sejenis GBHN akan menjadi koridor pelaksanaan kerja yang dipahami bersama sebagai arah dan langkah untuk mencapai tujuan. Ditambah lagi dihadirkannya ‘GBHN’ akan memenangkan sisi program berkelanjutan yang berketahanan. Karena tekad dan ajakan Jokowi membangun Indonesia ke depan lewat Visi Indonesianya, membuka pintu lebar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif membangun negeri.

Besaran partisipasi rakyat ini akan sangat dimotivasi naik turunnya oleh bentukan Jokowi terhadap Kabinet Kerja jilid duanya. Bila yang muncul adalah nama-nama masa lalu penuh catatan ‘gak jelas’ dan miskin prestasi, maka celakalah Jokowi. Gejala yang mengkhawatirkan ini sudah terasa ketika partai-partai dan para relawan pendukung sudah mulai kusak kusuk memperebutkan kue kekuasaan. Belum lagi para anggota TKN yang merasa punya andil besar memenangkan Jokowi-Ma’ruf, terdengar selentingan tengah juga kusak kusuk mengincar kursi jabatan politik maupun pundi-pundi ekonomi atas nama kekuasaan.

Di sisi lain, kaum oposan yang tak tau diri dan lupa diri, turut pula minta bagian kue kekuasaan. Seorang tokoh gaek dalam barisan oposisi malah dengan lantang menyuarakan pembagian dengan porsi 45:55 yang dianggapnya proporsional dan adil. Sehingga bisa dibayangkan betapa Jokowi sangat disibukkan untuk hal-hal yang sangat mengganggunya ini. Sehingga kita tentunya hanya berharap agar keputusan yang akan diambilnya sebagai presiden, bakal sekeras dan selantang pidatonya saat menyampaikan Visi Indonesia versi Jokowi.

Bila nanti jokowi tercatat banyak tunduk kepada para pimpinan partai pendukung maupun oposan (berdamai) atas nama kesantunan ala timur (Jawa), maka gelombang politik yang akan menyerangnya dipastikan akan sangat besar. Sebesar harapan dan riuh rendahnya gemuruh massa pendukung yang mengengelu-elukan dan menyambut penuh antusias isi pidato Visi Indonesia yang disampaikannya. 

Oleh karenanya menentukan pijakan anti Liberalisme-Kapitalisme yang selama ini menyuburkan individualisme plus mental korup yang luarbiasa meroyan, merupakan pilihan yang bersifat wajib. Termasuk saat membuka pintu lebar-lebar terhadap masuknya investasi asing. Tentunya dengan catatan dilarang anti investasi yang memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat semesta. 

Sebaliknya tolak investasi yang hanya berpihak kepada segelintir orang dan para konglomerat yang selama ini tercatat sebagai pemegang sah monopoli kesejahteraan dari segala hasil perekonomian bangsa! Bila mimpi buruk ini yang terjadi, jangan sampai nanti ada celetukan; Oh…ini yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Ideologi kita…ala Jokowi? 

Nah kita tunggu saja, dengan kartu yang ada di tangan Jokowi, permainan Bridge, Poker, Black Jack, Remi, atau sekadar permainan 41 yang akan digelar. Atau jangan-jangan malah diganti dengan permainan kartu Domino. Main gaple atau Ceme?! Yang mana saja lah…asal Rakyat menang Indonesia Jaya! Mainkan Pak!

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik