Kebijakan Tak Tegas, Pandemi Makin Beringas
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 01 July 2021 15:40
Watyutink.com – Pedagang Pasar Anyar, Tangerang, bersorak gembira mendengar rencana renovasi tempat mereka berdagang. Gedung tiga lantai yang dibangun hampir 30 tahun lalu itu akan diperbaiki seiring dengan habisnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) pada 2026.

Renovasi bangunan pasar rencananya dilakukan pada tahun ini dengan dana Rp80 miliar dari bantuan presiden. Pasar Anyar termasuk yang dikunjungi Presiden Joko Widodo saat berkampanye dalam Pilpres 2019 dan menjadi salah satu tempat kampanye nasionalnya saat itu.

Namun rencana yang sudah cukup matang itu kini tinggal harapan seiring meningginya kembali kasus baru harian orang yang terinfeksi Covid-19. Dana Rp80 miliar itu kabarnya direalokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mungkin ada banyak proyek lain yang bernasib sama dengan Gedung Pasar Anyar Tangerang, tidak jadi dilaksanakan renovasi atau pembangunannya, lantaran dananya direalokasikan untuk penanganan Covid-19. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa pemerintah tengah melakukan refocusing anggaran.

Belanja yang berpotensi untuk di-refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini. Anggarannya akan disalurkan untuk belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Belanja yang tidak akan diganggu dalam refocusing anggaran adalah belanja kementerian atau lembaga (K/L) pemerintah seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears kontrak, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid 19, serta belanja penanganan bencana.

Pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan menambah anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp744,75 triliun dari semula senilai Rp699,43 triliun. Refocusing tahap keempat tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2021.  

Refocusing tahap dua yang terdiri dari Rp26,2 triliun dari belanja K/L dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp6 triliun ditargetkan rampung pada akhir Juli ini. Saat ini tahap tiga sedang berjalan dan diharapkan rampung pada Juli.

Upaya refocusing anggaran akan terus dilakukan pemerintah agar tidak menimbulkan pelebaran defisit APBN yang ditetapkan sebesar Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari PDB pada tahun ini.  Namun dapat realisasinya pemerintah berupaya dapat menekan defisit sebesar Rp939,6 triliun hingga akhir tahun.

Kalau melihat angka yang diutak-atik pemerintah dalam recofusing anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 sangat besar. Namun uang yang besar menjadi tidak efektif jika cara menangani wabah corona tidak tepat. Pemerintah cenderung menekankan aspek ekonomi ketimbang faktor kesehatan sehingga pandemi menjadi tidak tuntas ditangani, ekonomi pun tertatih-tatih dibuatnya.

Pemerintah lebih menekankan pada akibat, bukan sebab dalam menangani pandemi Covid 19. Kepentingan ekonomi lebih kental dibandingkan aspek kesehatan. Itu pun dilakukan dengan tidak terfokus karena lemahnya tata kelola pemerintahan dan lambannya birokrasi. Dampaknya, Covid-19 masih terus merebak, sementara ekonomi jalan di tempat, bahkan mundur.

Kebijakan pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) justru menuai tiga masalah baru, yakni menurunkan daya beli masyarakat, memperlemah ekonomi kecil, dan menyetop konsumsi kelompok menengah atas.

Banyak pedagang kaki lima bangkrut. Mereka berhenti berjualan akibat penyekatan jalan yang membuat jumlah konsumen mereka turun drastis. Pedagang kecil sangat bergantung kepada pemasukan harian untuk menyambung hidup. Mereka tidak memiliki deposit sebagai bantalan untuk bisa bertahan selama pandemi Covid-19.

Pembatasan yang diberlakukan juga membuat masyarakat menengah bawah menderita. Perusahaan tempat mereka bekerja melakukan PHK atau merumahkan tanpa gaji, menyebabkan daya beli mereka anjlok.

Sementara masyarakat kelas menengah atas bersikap wait-and-see sambil melihat perkembangan situasi. Mereka menahan konsumsi dan cenderung menempatkan dananya di perbankan sebagai tindakan berjaga-jaga.

Kebijakan PPKM akan dirasakan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi triwulan III dan IV. Hal ini mengulang kejadian yang sama pada saat pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020 yang membuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 turun 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah perlu mengubah kebijakan untuk menyelamatkan rakyat dan ekonomi melalui penerapan UU karantina kesehatan dengan segala konsekuensinya, termasuk kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan tegas, terukur, dan efektif yang diambil pemerintah diharapkan dapat menurunkan tingkat penularan virus corona secara signifikan dan memberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai penanganan pandemi yang lebih baik. Jika kebijakan pemerintah tak tegas maka pandemi Covid-19 akan semakin beringas.

Dengan bantuan sosial yang terus digelontorkan dengan tata kelola yang lebih baik, menjadikan protokol kesehatan sebagai menu wajib sehari-hari masyarakat, mempercepat dan memperluas vaksinasi agar terbentuk herd immunity maka Indonesia akan kembali sehat, ekonomi kembali kuat.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF