Ketika Korupsi Menjadi 'Keharusan'
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
02 November 2018 11:45
Ketika tindak pidana korupsi menjadi musuh negara paling bahaya yang wajib diperangi dan diberantas, ironisnya koruptor justru malah makin subur berkembang biak. Buktinya sangat banyak koruptor yang berhasil dijaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK begitu sering muncul dalam pemberitaan yang menanandakan bahwa korupsi masih digemari oleh sejumlah pejabat publik. Baik di lembaga eksekutif, legeslatif, dan bahkan sering terjadi juga di lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi tempat yang bersih dan terbebas dari praktik korupsi.

Korupsi dan perilaku korup menjadi seperti penyakit menular yang bakteri maupun virusnya melekat di kursi-kursi para pejabat negara yang tengah berkuasa. Hampir di seluruh strata kehidupan yang berkaitan dengan masalah keharusan berinteraksinya masyarakat dengan institusi negara, perilaku korup dan praktik korupsi terbuka maupun tertutup sudah menjadi rahasia umum. Budaya setor kepada pejabat terkait dalam semua urusan perizinan usaha misalnya, sudah merupakan hukum wajib dilaksanakan oleh para pengusaha, baik di pusat maupun daerah. Jatah sejumlah dana untuk para pejabat selalu dianggarkan. 

Lalu mengapa para pelaku tidak semua ditangkap atau tertangkap? Pasalnya perbuatan korupsi memang mudah dilakukan, tapi sangat sulit dibuktikan. Apalagi ketika para penegak hukum merupakan bagian dari tindak kejahatan luar biasa ini. Makanya, dihadirkanlah lembaga anti rusuah Komisi Pemberantasan Korupsi yang belakangan terkenal dengan Operasi Tangkap Tangan-nya. Yang terjaring sebatas mereka yang ceroboh, lengah, dan sial. Seperti terjadi pada peristiwa tertangkap tangannya para hakim, pengacara, dan para pejabat tinggi negara. Mereka tertangkap karena sial di hari apes mereka. 

Lalu bagaimana dengan yang tidak sampai tertangkap tangan? Ya korupsi dijalankan sebagaimana istilah… business as usual. Dengan kata lain, seseorang baru dinyatakan sebagai koruptor, hanya ketika ia tertangkap dengan bukti yang sangat kuat. Seseorang, atau sorang pejabat, sekalipun sehai-harinya adalah pelaku korupsi kelas kakap, tapi penegak hukum tak dapat membuktikan praktik korupsi yang ia lakukan, maka ia tetap menjadi warga negara terhormat dan sangat dihormati. Karena disamping pejabat, ia seorang yang gemar beramal karena banyak duit. Sementara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, mereka langsung mati kutu, dan mereka ini dikategorikan sebagai para pelaku korupsi yang tertimpa apes. 

Pada hakekatnya tidak susah menandai seorang pejabat apa ia bersih atau seorang gembong korupsi. Telaah saja dengan cermat, misalnya tentang gaji pejabat tinggi sipil, katakan lah setaraf menteri, atau seorang berpangkat jenderal full dalam militer, berapa sih gaji mereka? Dengan memiliki mobil lebih dari satu saja, dan rumah mentereng di kawasan elite, sudah perlu dipertanyakan dari mana ia dapat memiliki kemewahan semua itu. Berdagang atau kerja sebagai pengusaha, tak pernah ada dalam riwayat hidupnya. Lalu bagaimana ia bisa seakan berpenghasilan 100 kali lipat dari aktual gaji yang diterimanya? 

Jawabannya sederhana sekali…kalau bukan dari warisan orang tua atau nenek moyangnya, ya apa lagi kalau bukan dari hasil korupsi. Kok tak ditangkap? Karena tak ada bukti cukup. Kalau pun pernah terserempet ‘apes’, disewanya pengacara pembela para koruptor dengan bayaran sangat ‘wah’ untuk membersihkan segala dosa lewat segala dalih atau celah kelemahan hukum yang ada untuk membebaskannya dari musibah ‘apes’ yang menimpa. Hanya tuhan dan kemungkinan besar istri atau suami sang pejabat yang mengetahui perbuatan kotor, atau kejahatan luar  biasa yang dilakukannya ini.
Lalu mengapa Undang-Undang pembuktian terbalik selalu tak tersentuh untuk dihadirkan? Seperti tidak ada keinginan sama sekali untuk menuju ke araah itu. Salah satu sebabnya bisa jadi seperti yang disimpulkan secara seloroh…mana mungkin maling membangun penjara untuk dirinya sendiri? Dengan mengatakan ini bukan berarti hingga sekarang pun, kepala pemerintahan yang di komandoi Jokowi, sami mawon. Paling tidak presiden kita yang satu ini memang telah teruji dan pantas berpredikat bersih! Hanya masalahnya melakukan pembiaran merupakan hal yang dalam hukum bisa dinyatakan juga sebagai fihak yang terkait.

Oleh karenanya, berbagai praktik di lembaga-lembaga pemerintahan, terkhusus di wilayah kerja BUMN, perlu perhatian dan penanganan khusus Pak Presiden berkaitan dengan upaya membangun citra ‘Jokowi Zero Corruption Leader’. Untuk itu, sejumlah perusahaan negara yang baunya sudah lama tercium sebagai tempat dimana kolusi, korupsi, dan praktik nepotisme nyata terjadi, jangan malah ditutup-tutupi. Sekali pun, kalau toh ada, rekan kerja terdekat yang menjadi pengaman dan backing utamanya.  Masalahnya, bersih di lingkungan kerja istana, bukan berarti bersih yang genuine. Kembali pada masalah…melakukan korupsi itu mudah, tapi untuk menangkap dan membuktikannya, sangat dan teramat sulit. Apa lagi bila ada raksasa politik yang melindunginya sehingga apparat penegak hukum pun tak cukup nyali untuk kibarkan bendera menyatakan perang!

Akhirnya, yang empuk-empuk dan bebas hambatan saja yang digempur oleh KPK. Bayangkan saja, sudah seratus lebih Kepala Daerah (Bupati, Wali Kota, Gubernur) yang sempat terjaring dan meringkuk di rumah tahanan KPK. Begitu juga pejabat tinggi yang gak punya backing. Mereka lah sasaran utama operasi brantas korusi selama ini. Smentara yang punya backing kuat, tetap santai menjalankan amanat korupsi sebagai ‘business as usual’!

Nah mengapa banyak kepala daerah dan politisi yang melakukan korupsi? Karena itu lah yang ‘harus’ mereka lakukan untuk membayar balik ongkos dirinya mencapai posisi sebagai Kepala Daerah atau anggota DPR-D. Sistem politik mengamanatkan hal ini sebagai lagu wajib seorang politisi yang mau menduduki kursi jabatan tinggi. Semakin tinggi semakin mahal ongkos politiknya. Memberantas perilaku korupsi ini, ya perlu juga mengganti sistem politik yang menyuburkannya!

Atau agar KPK tak terlalu diperlukan lagi, hadirkan saja Undang-undang Pembuktian Terbalik. Sehingga yang repot dan disibukkan  bukan lagi instistusi penegak hukum, tapi para koruptor untuk membuktikan dari mana kekayaan A,B,C,D, mereka dapat?! Bila tidak, ya sandiwara tangkap menangkap ‘ikan teri’ ini akan menjadi kian seru. Yang terjaring bakal sedikit kakapnya, dan makin banyak terinya Dan itu sangat ramai, juga berisik!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF