Kongres V PDIP: Pidato Megawati & Konsekuensinya
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
12 August 2019 12:16
Watyutink.com - Pidato Megawati pada pembukaan Kongres V PDIP di Bali, ditanggapi dengan berbagai komentar. Sayangnya, kebanyakan komentar terfokus hanya pada bagian ‘gurau politik’ seputar jatah menteri dalam Kabinet Kerja jilid dua nanti yang menjadi sorotan tajam. Padahal cukup menarik untuk disimak dan diminta konsistensi dan konsekuensi dari pidato politik Megawati, berikut pelaksanaannya di lapangan politik Nasional.

Sejak awal pidatonya penekanan pada pentingnya soliditas dan persatuan rakyat menjadi subyek utama arahan politik yang dipidatokan di depan ribuan kadernya. Pentingnya soliditas dan persatuan ini ditujukan kepada rakyat Indonesia; baik yang ada di tubuh PDIP sebagai kader partai, maupun rakyat Indonesia secara umum. Arahan ini merekat erat dengan kewajiban mendudukan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa yang belakangan mulai digoyang dan mengalami sejumlah rongrongan. Selanjutnya azas Gotongroyong (Eka Sila) dimintakan Megawati harus menjadi pijakan budaya kerja politik, ekonomi, sosial-budaya, dan seluruh gerak kinerja bangsa ini dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara substansi, arahan kepada para kader dan ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia yang disampaikan Megawati ini begitu indah dan menebar harapan kembalinya Indonesia ke jalan yang benar (jalan Pancasila). Hanya yang menjadi pertanyaan mendasar; bagaimana membangun masyarakat Pancasila di atas pilihan sistem politik yang liberal, bahkan hiper liberal yang serba kebablasan ini? Ditambah lagi feodalisme yang dibiarkan subur berkembang dan meroyannya Kapitalisme serakah yang menggerogoti perekonomian rakyat bangsa Indonesia.

Bagaimana rakyat bisa bersatu bila disparitas kaya-miskin kian lebar menganga? Bagaimana rakyat bisa menjalankan azas hidup bergotong royong ketika individualisme kian menguat sebagai dasar bangunan liberalisme yang dipuja puji dan dilestarikan oleh para elite politik di negeri ini? Bagaimana musyawarah-mufakat bisa terselenggara ketika kekuatan uang dan kepentingan pribadi dan kelompok menjadi dasar bangunan peradaban politik di negeri ini? Bagaimana masyarakat Pancasilais dapat terbangun bila struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, malah ditumbuh kembangkan untuk mengikis nilai-nilai yang terkandung dalam tubuh, jiwa, dan rohnya Pancasila? 

Ambil saja contoh yang sangat dan teramat sederhana tapi gamblang dan nyata terasakan. Cermati saja pola dan sistem Pemilu (utamanya Pemilu Legeslatif) yang baru saja berlangsung. Di tubuh partai sendiri saja, kerja gotong royong dan persatuan yang wajib menjadi acuan, semua hancur lebur diberantakkan oleh sistem yang diberlakukan. Dengan sistem memperebutkan suara terbanyak yang diwajibkan kepada para Calon Legislator (Caleg), saling sikut dan saling membusukkan antarkawan sesama kader partai, begitu nyata terjadi. Tak ada persatuan, apalagi gotong royong! 

‘Ada uang abang sayang tak ada uang abang melayang’ pun menjadi nyanyian terpopuler di kalangan masyarakat yang konon berpandangan hidup Pancasila pada setiap Pemilu digelar. Kader berbobot banyak yang tersingkir, sementara mereka yang pandai menyiram rakyat dengan uang menjadi juaranya. Copet, garong, preman dan pengusaha hitam  berikut mantan pejabat bermental korup pun, bisa menjadi Legislator. Selanjutnya merambah menjadi bupati-wali kota, gubernur, dan lebih tinggi lagi. Apa yang begini yang diinginkan oleh Pancasila sebagaimana harapan Megawati? Jawabannya pastilah hanya satu: TIDAK!

Dengan jawaban ‘TIDAK’ ini maka konsekuensi logisnya; para kader PDIP harus berjuang melalui lembaga Legislatif maupun eksekutif untuk mewujudkan mimpi Megawati ini. Utamanya untuk melakukan kaji ulang terhadap seluruh bangunan perundangan maupun aturan main dalam perpolitikan khususnya, maupun aspek kehidupan umum lainnya. Termasuk nasib dari UUD'45 sebagai batang tubuh Pancasila sekarang ini yang dalam UUD tahun 2002 mengalami perubahan cukup signifikan! Apakah sudah sesuai dengan jiwa, semangat, cita-cita dan tujuan dari UUD’45 sebagaimana saat dilahirkannya? 

Beberapa pertanyaan wajib kepada seluruh kader PDIP pun, menjadi perlu untuk dihadirkan. Pertama; apakah liberalisme-individualisme dan kapitalisme serakah yang jelas-jelas sebagai musuh bebuyutannya Pancasila dan nasionalisme Indonesia akan tetap dibiarkan tumbuh berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah hal yang sudah meroyan menggerogoti tubuh, jiwa dan sukmanya Pancasila sebagi pandangan hidup bangsa (weltanschaung) ini, masih dianggap bukan halangan untuk membangun masyarakat Pancasila? Pertanyaan kedua; apa mungkin dan bagaimana caranya membangun masyarakat Pancasila di atas pijakan Liberalisme-Individualisme dan Kapitalisme serakah?

Ketika jawaban secara lisan diberikan bisa saja terdengar indah dan meyakinkan. Akan tetapi yang diperlukan adalah gerakan solid yang nyata dalam menjawab pertanyaan di atas. Pola retorika dan untaian kata yang utopis hanya akan membawa bangsa ini lebih terpinggirkan dari cita-cita kemerdekaannya. Itulah sebabnya mengapa secara aksiomatik saya menempatkan Marhaenisme sebagai struggle theory, dan satu-satunya penunjuk jalan perjuangan rakyat bangsa ini. Marhaenisme lah merupakan pijakan dasar dalam bergerak solid menjawab tantangan dan jawaban nyata kepada para musuh Pancasila dan mereka yang berniat menghancurkan harapan terwujudnya cita-cita Kemerdekaan’45!

Tanpa memahami Marhaenisme ajaran Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi Bangsa, dikhawatirkan pidato Megawati pada pembukaan Kongres V PDIP dengan tema: ‘Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya’, bisa menjadi hanya untaian kata indah yang akan selalu mengambang di awang-awang. Atau mengundang celetukan; inikah cara PDIP mengatakan; welcome on board brother Gerindra! 

Gak salah juga kalau memang itu tema dibalik hakekat tema yang terbuka. Kalau memang itu, Marhaenisme memang tidak diperlukan!

Terlepas dari itu semua; selamat kepada Megawati atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum PDIP untuk kepemimpinan lima tahun mendatang. Semoga diberi kekuatan dan kesehatan yang luar biasa dari NYA, amin.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar