Mati Demi Demokrasi?
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
08 May 2019 13:50
Watyutink.com - Sebanyak 554 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bawaslu, atau personel Polri mati terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Jumlah itu data sampai 7 Mei, dan sepertinya korban akan terus bertambah, mengingat petugas pemilu yang terbaring sakit tercatat lebih dari 3.800.

Korban yang begitu besar untuk sebuah perhelatan memperebutkan kursi kekuasaan politik, yang di Indonesia dijuluki sebagai “Pesta Demokrasi”, menyisakan pertanyaan: ada apa dengan penyelenggaraan Pemilu 2019? Salah satu TV swasta bahkan merasa perlu membuat acara talk-show terkait tragedi kemanusiaan ini dengan judul yang beraura mistis: “Misteri Kematian Ratusan Petugas KPPS”.

Aura “misteri” ini muncul akibat ketiadaan informasi atau penjelasan yang komprehensif menyangkut penyebab kematian, selain opini-opini yang bersifat anekdotal. Satu kata, “kelelahan”, dianggap telah menjelaskan penyebab kematian ratusan petugas itu. Seolah sebagai satu kewajaran, sebagai “occupational hazard”; mati adalah konsekuensi risiko pekerjaan sebagai petugas pemilu. 

Dan, karena tragedi itu terkait dengan urusan politik, pro-kontra muncul dan politisasi terjadi. Opini menyangkut misteri kematian ini terpolarisasi pada kecenderungan dukungan politik. Satu kubu akan cenderung mengamini “kelelahan” sebagai penjelasan yang cukup memadai, atau bersikap religius dengan menyatakan “takdir Tuhan”. Kubu yang lain berupaya mayakinkan bahwa banyaknya kematian itu sebagai rangkaian konspirasi kecurangan “yang masif, terstruktur, dan sistematis” atas penyelenggaraan pemilu.

Yang lebih menyedihkan dari tragedi kematian ratusan petugas pemilu, adalah persoalan ini menjadi isu politik partisan, yang berkembang akibat ketidakjelasan fakta. Dalam dunia informasi terdapat adagium: Facts are sacred, comment is free. Terlalu banyak komentar tanpa basis faktual menyuburkan prasangka dan pertentangan. 

Analisa konspirasi, atau komentar hiperbolik atas tragedi “misteri kematian petugas KPPS”, menjadi semakin dramatik, ketika tersebar info adanya kasus (individual) penyebab kematian itu karena diracun atau dibunuh. Ketidakjelasan dan ketidaktersediaan informasi yang valid menyangkut identifikasi penyebab masing-masing kematian, kasuistik, menjadi lahan subur berkembangnya desas-desus dan spekulasi liar.

Dalam situasi seperti ini, KPU terkesan “taking it lightly”, menganggap bukan soal serius. Hal ini terlihat dari tidak adanya akses informasi yang mudah bagi publik untuk mengetahui atau mengkonfirmasi, dengan pasti, data tragedi kematian petugas Pemilu yang bekerja di bawah tanggung jawab mereka. Di websites KPU, misalnya (di halaman beranda dan berita terkini) tidak terpampang data atau informasi apapun soal ratusan petugas yang meninggal itu. Kalaupun ada info, sekadar berita sambil lalu bahwa KPU telah memberikan santunan pada korban—berita kehumasan yang tidak substansial.

Boleh jadi KPU memang sibuk dan fokus dengan proses teknis dan administratif menyangkut Pemilu. Namun mungkin ini juga soal mindset, menganggap ratusan korban meninggal dan ribuan petugas sakit selama proses Pemilu sebagai situasi yang tak terelakkan, dan bukan dianggap sebagai kejadian luar biasa. Komisioner KPU, Hasyim Asyari, misalnya, menganggap meninggalnya ratusan petugas KPPS tidak terkait dengan sistem pemilu serentak. "Meninggal itu urusannya Tuhan. Makhluk semua pasti akan meninggal." Sembari mengatakan fokus KPU adalah menyelesaikan rekap suara, bukan meminta maaf atau mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019. 

Jika KPU (atau Bawaslu) agak abai dengan tragedi kemanusiaan ini, ada baiknya pemerintah mengambil alih inisiatif untuk menangani persoalan ini dengan lebih serius. Misalnya dengan membentuk Tim Pencari Fakta independen, terdiri dari para profesional yang tidak bersikap partisan.  

Sebagaimana lazimnya setiap tragedi atau bencana kemanusiaan, perlu ditangani secara taktis dan strategis, untuk mengidentifikasi, menangani, dan memastikan apa yang terjadi dan merumuskan solusi agar tidak berulang. Kematian ratusan petugas perlu ditelusuri, diurai, diteliti, diidentifikasi, dijelaskan ke publik secara memadai. Bukan sekadar data statistik soal jumlah korban. Karena setiap korban nyawa berharga, dan perlu pertanggungjawaban.

Perhelatan Pemilu 2019, bagi sebagian kalangan, adalah satu kebanggaan keberhasilan Indonesia menyelenggarakan ‘Pemilu terumit se-dunia” dengan baik dan lancar. Namun ironi terbesar, keberhasilan itu meminta korban ratusan nyawa dan ribuan kesakitan. Pesta demokrasi 2019 sungguh melelahkan, menyakitkan, dan mematikan. 

Jika pemilu serentak yang rumit ini diidentifikasi sebagai penyebab kematian tak terelakkan ratusan petugas, maka lesson learned adalah: perlu evaluasi total pelaksanaannya, perlu revisi sistem pemilu, serta perlu rekrutmen komisioner KPU yang benar. Pastikan bukan mereka yang berpola pikir rumit—dan bangga dengan kerumitan—yang terlibat dalam proses itu.

Ratusan petugas pemilu “mati demi demokrasi,” terasa sangat ganjil. Mati karena memperjuangkan atau mempertahankan demokrasi dari tirani, bisa dipahami. Namun mati karena kelelahan menjadi panitia dari proses pemilu “yang terumit se-dunia” dan letih menghitung tabulasi suara, adalah mengenaskan. Pemilu 2019 sungguh memilukan.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan             People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan