Memburu Rente, Melupakan Ekonomi Rakyat
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
13 August 2019 12:45
Watyutink.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terkait rencana impor bawang putih ke Indonesia. Salah satu dari 12 orang yang ditangkap adalah anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra. Selain itu, ada pula pengusaha yang berkepentingan atas impor komoditas tersebut.

Kejadian tersebut menegaskan adanya penyelenggara negara yang menggunakan posisinya  untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mencari rente melalui wewenang yang dimiliki dan memanfaatkan celah korupsi dari hubungan kelembagaan negara yang kolutif, miskin etika, lemah check and balance, dan tidak transparan.

Korupsi tersebut tentu tidak dilakukan sendiri. Dalam kasus impor bawang putih, dia membutuhkan kerja sama dengan kelembagaan lain yang terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Sebelum mengimpor dibutuhkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Di sini terbuka celah yang bisa dimanfaatkan melalui kesepakatan khusus importir dengan oknum di kementerian tersebut. Bahkan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan bisa mendapatkan rekomendasi.

Celah juga terbuka di Kementerian Perdagangan. Aturannya tidak semua importir bisa mendapatkan jatah sebanyak yang mereka ajukan. Kementerian akan mengecek kembali permintaan tersebut dan mencocokkan dengan kebutuhan pasar. Apalagi jika komoditas tersebut memiliki pengaruh dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, maka pertimbangan pemberian izin harus benar-benar teliti.

Jumlah yang diimpor harus sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pertanian. Namun tidak ada jaminan hal itu ditaati karena tidak ada transparansi di sini. Kementerian Perdagangan dan pelaku usaha dapat mencapai kesepakatan khusus yang tidak diketahui publik. Perusahaan yang mengajukan impor diberikan kuota impor sesuai dengan keinginannya.

DPR sebagai mitra pemerintah juga bisa terlibat di dalamnya dengan mempengaruhi keputusan di Kementerian Pertanian maupun di Kementerian Perdagangan. DPR membentuk beberapa komisi dalam kaitan kerja dengan pemerintah. Sesuai pembidangan, Komisi VI menjadi mitra Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Para penyelenggara negara ini ‘sangat sibuk bekerja’ jika sudah menyangkut komoditas ‘strategis’ seperti bawang putih, garam, gula, minyak, beras, dan daging sapi. Volume impor diatur, importir harus berizin, dan persyaratan harus dipenuhi. Semakin strategis komoditas tersebut, semakin khusus kesepakatan yang dibuat.

Padahal komoditas tersebut menjadi istimewa di mata para penyelenggara negara bukan karena peran pentingnya dalam perekonomian bangsa, tapi karena ada celah korupsi di dalamnya. Beberapa komoditas yang ‘tidak strategis’ seperti ayam tidak diatur  dengan baik tata niaganya.

Masih segar dalam ingatan sejumlah peternak ayam di beberapa daerah membagikan secara gratis ayam mereka kepada masyarakat. Pasalnya, harga ayam anjlok hingga Rp7.000 per kg, padahal biaya produksinya berkisar Rp16.000 per kg. Dijual tidak dijual, peternak mengalami kerugian.

Aksi peternak ayam tersebut merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang nyaris tidak memperhatikan nasib mereka. Peternak rakyat dibiarkan bertarung di pasar bebas, bersaing dengan peternakan modern milik pemodal besar yang sangat efisien yang mampu menekan biaya produksi serendah mungkin. Akibatnya, satu per satu peternak rakyat gulung tikar, digantikan oleh peternakan modern yang serba canggih.

Seorang pengurus asosiasi peternak rakyat menuturkan mengapa mereka tidak diurus oleh pemerintah dan tata niaganya dilepas bebas, karena tidak ada rente yang bisa didapat dari sektor perunggasan. Para pejabat acuh tak acuh terhadap kondisi banyaknya peternak rakyat yang gulung tikar.

Ketika terjadi kondisi kelebihan pasokan ayam, pemerintah seolah diam seribu bahasa. Tidak ada kebijakan yang segera membatasi kuota, menyerap kelebihan produksi, atau bantuan teknis pelatihan bagaimana membuat produk olahan berbahan baku ayam kepada peternak rakyat.

Begitulah nasib komoditas yang tidak lagi seksi di mata penyelenggara negara. Tidak ada kepedulian terhadap mereka. Padahal ia menyangkut hajat hidup orang banyak, para peternak yang menggantungkan harapan agar hidupnya menjadi lebih baik.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar