Memerangi atau Merangkul Radikalisme?
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
14 October 2019 13:45
Watyutink.com - Ada dua pilihan yang secara tegas harus pemerintah ambil. Merangkul radikalisme, artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap berkembangnya benih dan akar radikalisme menjalar ke seluruh tubuh bangsa ini.  Hal mana telah menjadi pilihan 10 tahun saat pemerintahan SBY dan lima tahun terakhir ini. 

Pembiaran ini terjadi karena sikap penguasa yang cenderung berpijak pada kepentingan politik yang bertumpu pada moto: Selama tidak mengganggu kekuasaan dan kursi jabatan yang diduduki, biarkan saja! Maka berbagai kelompok yang belakangan ditandai sebagai kelompok ‘Islam radikal’, benihnya tersemai di seluruh penjuru Tanah Air. Bahkan istilah ‘Islam radikal’ dibiarkan untuk ditiadakan ketika kelompok yang terhimbas cap radikal ini berkampanye; tidak ada itu istilah Islam radikal!

Bahwasanya Islam itu ya Islam, sementara predikat radikal bisa ditempelkan pada kegiatan ekstrem kelompok mana pun, benar adanya. Hanya saja terlalu nyata bahwa ada sejumlah kelompok yang mengatasnamakan dan bernaung di bawah bendera Islam melakukan praktik radikalisme dalam kegiatannya. Sehingga idiom politik ‘Islam radikal’ pun menjadi bahasa umum (social language) di ranah publik.

Kegiatan yang bermuatan atau berdiri di atas paham  radikalisme, tidak bisa dipungkiri memang ada. Praktik bom bunuh diri yang beberapa kali telah terjadi, sebenarnya telah cukup untuk membuka mata dan pikiran kita bahwa mereka memang ada. Hanya saja penempelan kata ‘teroris’ pada kegiatan yang telah banyak menelan korban ini, dijadikan pemahaman umum bahwa para pelaku adalah para penjahat negara yang pengertiannya diarahkan kepada kegiatan yang serba fisik. Sehingga pemerintah pun lebih menekankan pemberantasan yang serba fisik pula. 

Maka satuan anti teroris pun (Detasemen Khusus- Densus 88) dibentuklah dengan tampilan yang sangat meyakinkan; siap tempur kapan saja-di mana saja, dengan kelengkapan persenjataan yang cukup impresif dan meyakinkan. Maka penggerebekan terhadap warga yang terindikasi sebagai salah satu mata rantai gerakan kaum teroris, dilakukan secara intensif. 

Kegiatan seperti ini sangat terasa dan sangat demonstratif digelar sesaat setelah setiap peristiwa tragis terjadi. Seperti pada kasus peledakan bom bunuh diri atau setelah peristiwa tragis yang baru-baru ini terjadi; penikaman Wiranto oleh sepasang suami istri yang kesehariannya tampil sebagai warga biasa-biasa saja. Tapi ternyata suami istri pelaku penusukan ini terindikasi sebagai penganut paham radikalisme dan anggota jaringan dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah. 

Dari paparan ini sangat dan lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa pendekatan secara fisik dalam mememerangi radikalisme hanya akan menghasilkan sensasi besar dengan hasil relatif Zero! Radikalisme adalah sebuah paham.yang menjadi lebih ekstrem ketika dipadukan dengan keyakinan buta. Sehingga memeranginya yang  hanya melulu melalui pendekatan fisik, tak akan mencapai hasil yang diharapkan. Karena yang diperlukan adalah pembersihan paham yang ada dalam benak, pikiran, dan keyakinam yang tertanam begitu mengakar dalam jiwa mereka.

Kalau sekarang lingkaran kelompok ini telah meroyan dan tumbuh di mana-mana; dari pelosok desa hingga ke kampus-kampus, lembaga pegawai negara dan bahkan di lembaga TNI-Polri, semua ini terjadi akibat lebih dari satu dekade telah terjadi pembiaran. Di zaman Orba, harus diakui, penanganannya lebih jeli, teruji dan terukur. Mulai dari tahapan adanya indikasi dalam bentuk symptom (gejala) saja, pembasmian dilakukan secara intens dan sistemik. Bukan sekadar action sebatas pencitraan dan  sejenisnya.

Kalau mereka sekarang semakin kuat, bisa jadi penyuburnya adalah sikap lunak dan tindakan tidak tegas pemerintah. Seperti terjadi pada kasus pelarangan kegiatan organisasi yang bernaung di bawah panji-panji Hizbut Tahrir (HTI). Sudah jelas-jelas pemerintah menetapkan HTI sebagai organisasi terlarang, tapi kegiatan fisik di lapangan yang gerak dan muatannya sangat HTI, dibiarkan terus berjalan dan berkembang. 

Pernyataan sikap para mahasiswa yang jelas-jelas pro Khilafah yang artinya menolak Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dibiarkan merebak dan meroyan ke seluruh kampus di negeri ini dengan bebasnya. Terkesan pemerintah takut menghadapi kelompok ini karena ketakutan akan hilangnya dukungan dari kelompok Islam. Padahal NU dan Muhammadiyah jelas-jelas memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam hal menjaga Pancasila dan UUD-45 untuk tetap hidup dan tumbuh sebagai satu-satunya dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Jadi agak menyedihkan juga menyaksikan rentetan peristiwa penusukan Wiranto, hingga kegiatan sensasional yang menyusul pasca musibah yang mengerikan tersebut. Setidaknya ada dua perwira menengah TNI yang dicopot dari jabatannya dan bahkan harus menjalani penahanan fisik. Semua karena ulah sang istri yang ‘iseng’ atau lebih dramatiknya diduga terhimbas faham radikal yang membuat dirinya nyinyir di media sosial mengomentari musibah Wiranto.

Mengharap adanya efek jera lewat tindakan yang mengatasnamakan penegakan disiplin ini, pasti berimbas dan ada hasilnya. Tapi dipastikan api yang akan tampak padam di permukaan, tidak serta merta mematikan bara yang akan terus hidup dalam sekam. Karena selama sumber utamanya, radikalisme sebagai paham, tidak dimatikan hingga ke akar-akarnya, maka usaha pemberantasan yang tampak gagah secara fisik, dipastikan tak akan membuahkan hasil sebagaimana harapan.

Dalam kaitan ini diperlukan sikap dan tindakan tegas pemerintah. Jika Pak Jokowi hanya sebatas bicara memerangi radikalisme hingga ke akar-akarnya, maka musibah Wiranto versi berikut akan tetap akan terjadi. Menjadi bertanya-tanya apakah BIN dan Polri tidak memberikan data dan fakta lapangan sebagai laporan kepada presiden? Karena terkesan presiden cukup santai-santai saja dengan berbagai ceramah ‘mubalig provokator’yang muncul di sejumlah tayangan lewat WA, Youtube, instagram, dan lain-lain. 

Padahal belakangan metode yang digunakan seorang orataor untuk meng-hipnotis publik adalah sebuah ilmu. Secara akademik telah dikaji dan dinyatakan sebagai metode pencucian otak agar pesan yang disampaikan dikunyah oleh otak tanpa sadar, merasuk hingga ke tulang sungsum. Metode ini diterapkan oleh banyak para calon pemimpin dalam melakukan kampanye politiknyanya, di Amerika dan Eropa. Dalam bentuk tulisan dikenal sebagai hypno writing.

Pilihan Pak Jokowi menjadi sangat sempit; habisi dan berantas radikalisme, termasuk kelompok ‘Islam maupun Kristen radikal’ dan sejenisnya, hingga ke akar-akarnya. Lakukan dengan tanpa rasa takut kehilangan dukungan suara, pasti lancar. Atau pilihan lain, seperti yang terjadi bertahun-tahun; biarkan saja terus berlarut seperti ini! Dan sebagai catatan,memerangi sebuah paham tidak bakal dimenangkan bila yang diandalkan sebagai ujung tombak penghancuran adalah senjata! 

Mumpung presiden sendiri mengatakan untuk jabatan periode kedua ini beliau merasa tak ada beban! Nah, sebagai langkah awal ketegasan sikap, HTI mau diapakan Pak Presiden? Ditumpas atau tetap dibiarkan bebas? Kalau sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, harusnya ya ditumpas! Tunggu apa lagi Pak Presiden?

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong