Memperdebatkan Resesi, Kehilangan Substansi
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 11 August 2020 10:00
Watyutink.com - Menyusul pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal II 2020, melengkapi kontraksi yang sudah terjadi pada kuartal I sebelumnya, sejumlah ekonom secara kur menyatakan Indonesia sudah masuk ke dalam fase resesi.

Pasalnya, mengikuti kelaziman internasional, satu negara dinilai mengalami resesi jika dalam dua kuartal berturut-turut ekonominya mengalami kontraksi alias pertumbuhan minus. Berpatokan pada konsensus ini, sejumlah negara seperti Singapura dan AS mengumumkan bahwa negaranya mengalami resesi.

Pengertian dua kuartal berturut-turut di sini adalah pada tahun yang sama, bukan membandingkan kuartal sekarang dengan kuartal tahun sebelumnya, karena dinilai kurang relevan dalam menentukan keadaan resesi. Metode year on year lebih cocok digunakan untuk menyatakan pertumbuhan ekonomi tahunan.

Namun pemerintah tidak terima dikatakan Indonesia sudah mengalami resesi. Pemerintah berkelit bahwa penghitungan resesi sah jika parameternya adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi pada kuartal saat ini dengan kuartal tahun sebelumnya, bukan dengan kuartal sebelumnya pada tahun yang sama.

Dalam pandangan pemerintah, secara teknikal kontraksi ekonomi baru terjadi pertama kali ini, bukan dua kali berturut-turut seperti penilaian sejumlah ekonom. Diakui bahwa kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020 adalah yang terbesar pertama sejak kuartal I 1999.

Namun kontraksi ekonomi atau pertumbuhan negatif, tidak hanya menimpa Indonesia. Hampir seluruh negara mengalaminya. Pertumbuhan Uni Eropa tercatat minus 14,4 persen, Singapura -12,6 persen, Amerika Serikat -9,5 persen, Malaysia -8,4 persen. Dengan begitu pemerintah haqqul yaqin kondisi Indonesia relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan negara lain.

Pemerintah berharap ada pembalikan keadaan pada kuartal III 2020. Jika pertumbuhan ekonomi positif pada periode ini maka Indonesia terhindar dari resesi. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh pihak, masyarakat dan stakeholders, untuk bersama-sama memulihkan ekonomi. 

Dengan bergeraknya aktivitas perekonomian, ditambah dengan protokol kesehatan yang ketat dan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah percaya pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga akan kembali ke level positif. Beberapa data menunjukan mulai terjadi perbaikan pada Juli 2020, seperti indeks manufaktur yang meningkat. Begitu juga dengan pertumbuhan kredit bank yang mulai naik.

Jika momentum tersebut bisa dijaga dan ditingkatkan, maka ekonomi bisa segera pulih pada kuartal III 2020. Resepnya, konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan investasi domestik didorong. Indonesia harus bangkit dengan mengoptimalkan potensi ekonomi di dalam negeri.

Sayangnya, potensi kontraksi ekonomi lanjutan pada kuartal III 2020 masih terbuka lebar, melihat dalamnya kontraksi yang terjadi pada kuartal II 2020. Alih-alih bangkit, Indonesia akan menyusul Hong Kong, Singapura, AS, Jepang, dan Filipina yang sudah lebih dulu mengumumkan ekonominya mengalami resesi.

Parahnya lagi, komunikasi internal pemerintah dalam menangani pandemi coronavirus diseases 2019 (Covid-19) buruk. Jika tim pemerintah tidak solid, penanggulangan pandemi Covid-19 akan jauh dari kata berhasil. Sepanjang penyebaran Covid-19 tidak bisa diatasi, sulit untuk bisa mengatasi resesi. Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa lebih dulu mengatasi pandemi.

Di tengah kenaikan pasien Covid-19, pemerintah tetap melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Jika pandemi dibiarkan berkembang seperti sekarang, resesi justru akan berkepanjangan. Pemerintah sendiri yang akan mengalami kesulitan untuk membalikkan keadaan agar pertumbuhan ekonomi kembali positif.

Pemerintah tidak perlu memaksakan diri menghindari resesi dengan bermain definisi untuk mendapatkan persepsi positif dari rakyat dan memprioritaskan pemulihan ekonomi dibandingkan dengan pengendalian Covid-19.

Sikap pemerintah memaksakan pemulihan ekonomi dan mengabaikan pengendalian pandemi akan dibayar mahal karena resesi berpotensi akan lebih panjang sehingga ongkos ekonomi dan biaya sosial yang harus ditanggung membengkak.

Pemerintah perlu realistis mengoptimalkan pengendalian Covid-19. Rasa aman dan nyaman untuk beraktivitas akan tumbuh dengan sendirinya jika angka pasien Covid-19 turun secara signifikan sehingga ekonomi kembali bergerak dan melaju kencang tahun depan.

Pemerintah tidak perlu sibuk berdebat dan membantah bahwa ekonomi mengalami resesi, tetapi kehilangan substansi bahwa yang seharusnya dilakukan adalah mengatasi pandemi Covid-19 setuntas-tuntasnya.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF