Memuja SARA
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
21 August 2019 14:30
Watyutink.com - Para pengusung gerakan separatis di Papua tentu sedang senang karena memperoleh dukungan lebih luas dari masyarakat lokal dan internasional. Bisa jadi, mereka akan meningkatkan kampanye untuk menyudutkan Indonesia sebagai penjajah seperti pernah dilakukan oleh Belanda.

Apapun yang akan terjadi nanti, risiko politik Indonesia akan meningkat. Ini karena kerusuhan di sejumlah kota di Papua beberapa hari lalu membuktikan bahwa, seperti di banyak negara terbelakang, di Indonesia kekerasan massal bisa meledak di mana saja dan kapan saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ganjalan berisiko tinggi dalam hubungan antar etnik, ras, dan agama di Indonesia.

Apa yang terjadi di Papua menunjukkan berbagai upaya untuk mewujudkan kerukunan dalam keragaman masih ibarat 'jauh panggang dari api'. Kekerasan fisik dan verbal bararoma agama dan ras masih menghantui Indonesia.

Orang masih demikian mudah menghina sebuah ras atau suku sambil mengeksploitasi kebesaran nama Tuhan. Lihat saja video kekerasan terhadap mahasiswa Papua di kota Malang dan Surabaya beberapa hari lalu, yang menjadi memicu kerusuhan di Papua. "Allahu Akbar," teriak sesorang dalam video itu. "Jihad," teriak yang lain.

Sementara itu kini masih banyak orang menyebut Gubernur DKI, Anies Baswedan, dengan 'Wan Abud'. Sebutan ini jelas berhulu pada politik SARA, dan telah membuat Pilkada DKI terakhir sangat panas.

Bila dikaitkan dengan hasil penelitian LIPI,  tampaknya ini tak lepas dari keterlibatan elit politik. Maka tak tertutup kemungkinan 'Wan Abud ' bakal terus digulirkan untuk menghadapi Pilgub DKI bahkan Pilpres mendatang.

Penelitian tersebut  dilakukan terhadap 145 ahli bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam  di 11 provinsi pada tahun lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite politik.

Sialnya isu ini telah menular sampai lapisan teratas perguruan tinggi. Lihat saja pemilihan rektor Unpad tahun lalu. Meristekdikti sampai turun tangan gara-gara heboh isu SARA.

Kasus ini menunjukkan bahwa dunia akademik pun sudah tak lagi  mengedepankan realitas akibat cengkeraman politik SARA yang membuat para akademisi menomorduakan prestasi.

Maka jangan berharap bahwa tingkat risiko politik Indonesia akan membaik. Mengingat hal ini juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan para investor, maka terlalu berat untuk berharap investasi dan pertumbuhan ekonomi akan melesat. Paling berputar di seputar angka 5 persen per tahun. Jauh di bawah kebutuhan untuk menampung pengangguran dan pendatang baru di dunia kerja yang jumlahnya bisa mencapai tiga juta orang setiap tahun.

Selain itu citra Indonesia juga bakal makin dicoreng oleh masyarakat internasional karena kerusuhan di Papua terjadi hanya beberapa hari setelah pertemuan puncak Pacific Islands Forum (PIF) pada 23 sampai 16 Agustus di Tuvalu. Forum ini beranggotakan 18 pemerintahan di kawasan samudra Pacific. Di antaranya dan yang paling berpengaruh adalah Australia, New Zealand, dan Papua Nugini.

Sidang ini diakhiri dengan pernyataan bersama "sangat mendorong Indonesia untuk menuntaskan jadwal kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB." Tugas komisi ini adalah melakukan penyelidikan selama setahun atas memburuknya situasi HAM di Papua Barat.

Pernyataan PIF dilandasi oleh berbagai tindak kekerasan dan penangkapan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap peserta protes pro kemerdekaan Papua.

Dalam soal kekerasan oleh aparat keamanan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) punya catatan tak kalah komplit dari PIF. Dari Juni 2018 sampai Mei 2019, menurut catatan KontraS, terjadi 643 peristiwa kekerasan yang melibatkan polisi. Di antaranya penangkapan sewenang-wenang yang bahkan mengakibatkan korban tewas.

Maka tampaknya masih terlalu dini mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, yang memicu kerusuhan di Papua akan dijadikan pelajaran berharga sehingga tak akan terulang. Demikian pula dengan berbagai kekerasan oleh aparat keamanan yang membuat negara-negara Pasifik naik pitam.

Apalagi sampai sekarang isu SARA masih saja bergentayangan di dunia nyata maupun maya. Maklum, masih dianggap senjata yang efektif untuk menjatuhkan lawan sekaligus membangun solidaritas. Maka 'keragaman',  'merawat ke-Indonesia-an', 'kerukunan beragama' dan sebagainya makin terdengar bagai sekadar jargon politik. Kehilangan makna, digantikan dengan pemujaan pada SARA!

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik