PR Pasca Melemahnya Topan Ancaman Krisis
Umar Basalim, Prof., Dr.
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 24 January 2020 10:00
Watyutink.com - Sepanjang tahun 2019 kita disuguhi estimasi dari berbagai lembaga survei bahwa perekonomian dunia sedang berada di ambang krisis yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Sejumlah indikator tanda-tanda akan datangnya krisis, terutama dalam perekonomian AS, mulai nyata. Pertumbuhan Ekonomi AS turun dari 3,1 persen pada triwulan pertama 2019 menjadi 2 persen pada triwulan kedua. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah jangka pendek lebih tinggi dari imbal hasil obligasi jangka panjang (inverted yield curve).

Perekonomian China juga hanya tumbuh 6 persen, terendah sepanjang 3 dekade. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi perekomian dunia juga hanya tumbuh 2,9 persen dan ekonomi negara-negara  yang tergabung dalam G20 hanya tumbuh 3,1 persen. Imbas perang dagang antara AS dengan China telah pula menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 5,02 persen pada kuartal ketiga 2019. Ini adalah pertumbuhan kuartal ketiga terendah sejak 2016. Ancaman krisis itu diperparah oleh ancaman perang terbuka antara Iran dan AS pasca serangan militer AS yang menewaskan komandan garda revolusi Iran Jenderal Qasem Soleimani di Irak. Harga minyak sempat naik sampai pada 70 dolar AS per barel.

Tapi memasuki tahun 2020 tiba-tiba ancaman krisis memudar. Serangan rudal balasan Iran (yang memang tidak melukai seorang serdadu AS pun) tidak direspon oleh AS. Situasi segera menjadi adem ayem. Harga minyak turun drastis menjadi 62 dolar AS per barel. Apalagi belakangan ada persetujuan tahap awal antara AS dengan China untuk mengakhiri perang dagang. Pertumbuhan ekonomi AS juga naik, meskipun sangat tipis, menjadi 2,1 persen pada kuartal ketiga 2019 dari 2 persen pada kuartal sebelumnya.

Kondisi ini memberi berkah pada perekonomian Indonesia. Turunnya harga minyak akan mengurangi defisit neranca perdagangan mengingat Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Dolar mengalir deras masuk ke Indonesia memborong Surat Utang Negara. Rupiah menguat sampai pada level Rp13.773 per dolar AS.

Terlepas dari apakah acaman krisis dari faktor eksternal sudah benar-benar semakin kecil atau ini hanya temporal (mengingat temperamentalnya Presiden Trump), Indonesia harus tetap waspada. SUN yang terjual sudah mencapai sekitar Rp2.200 triliun. Dari jumlah itu 46 persen  atau sekitar Rp1.000 triliun berada di tangan investor asing yang sewaktu-waktu bisa hengkang bila investor merasa kondisi ekonomi internal  tidak lagi kondusif buat mereka. Kalau itu terjadi maka defisit transaksi berjalan akan semakin dalam dan rupiah pasti melemah lagi.

Sebenarnya yang kita tunggu adalah aliran modal  asing ke sektor riil seperti industri penghasil produk ekspor atau industri subtitusi impor yang memproduksi bahanbaku/bahan penolong untuk industri dalam negeri yang selama ini diimpor. Sayang sekali investor asing masih menganggap sektor ini belum kondusif. Buktinya relokasi 33 perusahaan multi nasional yang keluar dari China beberapa waktu yang lalu tidak satupun masuk ke Indonesia. Dua puluh tiga masuk ke Vietnam, 10 sisanya terbagi ke Thailand, Malaysia dan Kamboja.

Persoalan klasik yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah ekonomi biaya tinggi atau high cost economy yang bersumber dari inevisiensi birokrasi, korupsi dan inkonsistensi kebijakan. Memang Pemerintah sedang berupaya merestrukturisasi sektor riilnya, antara lain melalui kebijakan Omnibus Law, tapi restrukturisasi bukan program jangka pendek, akan makan waktu lama. Meski begitu restrukturasi mendesak dilakukan secara sungguh-sungguh mengingat sumbangan investasi dalam pembentukan PDB mencapai 30 persen, terbesar sesudah sumbangan pengeluaran konsumsi yang mencapai 52 persen. Sambil menunggu efek posisitif restrukturisasi, kini perhatian utama harus fokus pada peningkatan, atau setidaknya mempertahakan, pengeluaran konsumsi masyarakat.

Presiden Jokowi dari awal sudah menginstruksikan supaya pencairan anggaran sudah terlaksana pada awal tahun, tidak seperti sebelumnya pencairan anggaran baru bisa dilakukan pada bulan-bulan Maret atau bahkan April. Belanja Pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun utang luar negeri harus diutamakan ke pos-pos yang memberikan efek pengganda (multiplier) besar. Pengeluaran-pengeluaran yang hanya berbau pencitraan sepantasnya dihindari. Meskipun seandainya faktor eksternal tidak terlalu membahayakan lagi, ekonomi kita masih rentan terseok oleh kebijakan yang keliru atau bahkan oleh implentasi kebijakan yang tidak berhati-hati. Ini mengingat sejumlah pos ekonomi tidak berada di tangan profesional tapi dalam kendali politisi yang belum teruji di bidangnya.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF