'People Power'
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
17 May 2019 10:30
Watyutink.com - “People Power ” (dalam tanda kutip) telah menjadi frasa yang sangat populer menjelang dan usai pelaksanaan Pemilu 2019. Wacana ini dilontarkan oleh Amien Rais sebagai harapan akan munculnya aksi besar-besaran masyarakat menolak hasil pilpres yang “penuh kecurangan atau intervensi kekuasaan”. Maksud Amien, jika hasil pilpres tidak memenangkan kubunya.

Lontaran Amien itu, dipolemikkan dan menjadi perbincangan di media mainstream dan media sosial. Nuansa politik menjadi agak “tegang” seolah People Power adalah sejenis tsunami yang akan melanda Indonesia, pada 22 Mei. Dan Amien Rais adalah dukun atau shaman yang mampu mendatangkan tsunami politik itu. Media massa membantu menyebarkan kebingungan dan ketegangan ini dengan kerap memakai istilah People Power, tanpa tanda kutip, seolah sebagai potensi yang riil bakal terjadi.

Tentu, yang dimaksud Amien Rais dengan People Power adalah unjuk rasa atau demonstrasi yang akan diorganisasi kubu politiknya untuk menyuarakan ketidakpuasan. Namun apakah unjuk rasa itu akan menjadi gerakan People Power? Amien Rais boleh saja berharap atau berilusi, namun People Power memiliki karakteristik yang berbeda dibanding sekedar unjuk rasa kelompok atau kubu politik.

Sebagai istilah, People Power merujuk pada gerakan sosial yang masif sebagai respon  ketidakpuasan atas hegemoni politik kekuasaan, dan berupaya menumbangkan rezim otoriter dan mengubah sistem politik. Menjadi populer ketika rakyat Philipina menumbangkan rezim Ferdinand Marcos pada 1986. Dalam konteks Indonesia gerakan People Power dianggap mendorong mundurnya Presiden Soeharto dan tumbangnya rezim Orde Baru.

People Power mengasumsikan bahwa kekuasaan adalah mandat dari rakyat; jika kekuasaan disalahgunakan maka rakyat mencabut mandat itu. Dalam situasi demokratis dan mekanistis, proses mendapatkan dan mencabut mandat kekuasaan dilakukan melalui pemilu (pilpres). Dalam sistem otoriter dan hegemonik, mandat didapat dan dicabut melalui aksi demonstrasi dengan skala masif. Dengan demikian pemilu atau pilpres adalah manifestasi People Power juga.

Kubu oposisi berupaya menggaungkan People Power, menjadi semacam slogan, untuk menyemangatkan dan meyakinkan diri. Misalnya yang dilakukan oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana dengan berunjuk rasa ke kantor Bawaslu, 9 Mei, menuntut agar paslon 01 didiskualifikasi dari Pilpres 2019. Dalam orasi Eggi menyebut unjuk rasa —yang diikuti sekitar 200 orang—itu adalah bentuk People Power.  Namun tentu tidak lazim menamai aksi kecil sebagai People Power, dengan sasaran sekadar meminta agar lembaga negara tertentu (Bawaslu atau KPU) menganulir keputusan. Ini jelas sekadar aksi unjuk aspirasi.

People Power tidak bisa dirancang, direncanakan, atau diagendakan (atau dijadikan slogan). Ia terjadi semata-mata sebagai respon atas situasi yang menekan, meluasnya ketidakpuasan atas situasi politik, ekonomi, sosial, dan keadilan. People Power bersifat post-factum, diketahui setelah terjadi. 

Agak menggelikan ketika polemik menyangkut People Power kemudian dikaitkan dengan soal boleh atau tidak boleh, sesuai UU atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Gerakan aspiratif-masif tidak akan disebut People Power jika gagal  mengubah situasi yang menjadi tuntutan. Dan jika gerakan itu hanya membuat keonaran, dan mengganggu ketertiban umum, maka akan dinilai melanggar hukum, atau jika menuntut pemerintahan tumbang maka bisa dikategorikan upaya melakukan makar.

Amien Rais mengkampanyekan People Power sebagai gerakan untuk menolak hasil penghitungan suara pilpres. Lontaran dini ini jelas tidak serius, karena jika ternyata Capres 02 menang, apakah People Power juga akan digelar? Jika Amien dan kubu 02 yakin terjadi banyak kecurangan, dan memiliki bukti yang valid, maka gunakan mekanisme penyelesaian yang berlaku, melalui Mahkamah Konstitusi. Paparkan bukti kecurangan itu.

Namun jika Amien merasa seluruh lembaga negara (KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian) telah berkomplot untuk membantu melakukan kecurangan untuk memenangkan Capres 01, maka Amien silahkan menggelar People Power. Dengan pertama-tama, yakinkan ke publik, bahwa kecurangan yang terjadi benar-benar masif, terstruktur dan sistematis. Dan boleh berharap mayoritas publik (people) mempercayai dan mendukungnya untuk menunjukkan kan power. Tapi sebelum itu terjadi, sebaiknya tidak perlu mengobral frasa People Power.

Media massa tidak perlu serius menggunakan frasa People Power yang digagas Amien Rais, kalaupun ditulis harus selalu dalam tanda kutip. Atau menulisnya dengan istilah “Maunya Amien”, agar publik tidak ikut kalut dengan wacana politik yang terkesan menegangkan ini. 

Di sisi lain, aparat kepolisian juga tidak perlu terlalu bersikap reaksioner, dengan melakukan aksi-aksi polisional (penangkapan) terhadap ekspresi publik, terkait People Power, menjelang pengumuman hasil perhitungan suara 22 Mei. Aksi-aksi polisional yang berlebihan akan mengancam sendi-sendi demokrasi, menciptakan martir-martir politik, dan menyinggung rasa keadilan publik. Dan jika itu terjadi, sama artinya polisi membantu Amien Rais mewujudkan ilusinya: menggelar People Power—tanpa tanda kutip.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020