Perangai Politis dan Birokratis BRIN
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 14 January 2022 11:45
Watyutink.com - Dunia riset, inovasi, sains dan teknologi mirip demokrasi, memerlukan kesabaran dan upaya untuk bisa maju, terkonsolidasi. Kemajuan bisa dicapai dalam ekosistem yang mendukung, budaya kolegial, dialog, terbuka, dan sikap kritis. Selain itu juga berkembangnya mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances), untuk memastikan inovasi terus terjadi dan riset bermanfaat bagi publik.

Sebagaimana demokrasi, ekosistem dunia riset perlu iklim otonomi dan desentralisasi. Tidak terkonsentrasi apalagi terakumulasi dalam satu wadah yang hegemonik. Riset dan inovasi bisa saja berjalan dalam sistem oligarkis dan otokratis, namun keberlangsungan dan kemanfaatannya akan terbatas. Kultur demokratis mutlak sebagai prasyarat untuk memupuk berkembangnya ekosistem riset dan inovasi.

Dalam konteks itu, bagaimana kita memahami kehadiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), institusi baru yang didirikan dengan melebur lebih dari 30 lembaga riset iptek. Khususnya, terkait dengan “drama awal tahun”, kontroversi aksi BRIN terhadap Eijkman Institute. Proses peleburan sejumlah lembaga riset yang memiliki nilai sejarah penting, seperti BATAN, LAPAN, dan lainnya, ke dalam BRIN akan menarik untuk dicermati.

Aksi “blitzkrieg” BRIN terhadap Eijkman selain memancing kontroversi dan melahirkan petisi, juga memunculkan pertanyaan. Kira-kira seperti apa dan bagaimana BRIN akan mengubah iklim riset dan inovasi di Indonesia, saat proses peleburan puluhan lembaga iptek dan riset tuntas. BRIN yang baru hadir setahun tentu belum bisa dievaluasi kinerjanya (kecuali mengevaluasi metode kerjanya dalam melikuidasi lembaga iptek).  Akan seperti apa BRIN nantinya, setidaknya bisa ditelusuri dari isi website dan sejumlah pernyataan ketuanya.

Politis - Birokratis?

Seperti tertulis dalam website, visi BRIN adalah menjadi lembaga “yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Rumusan visi bernuansa “sloganistik” ini mirip visi ormas-ormas underbouw partai politik. Namun masih bisa dimengerti, karena visi memang abstrak.

Misi BRIN adalah “mewujudkan visi tersebut di atas”, dengan: (1) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia; (2) Meningkatkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Membangun secara merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan; (6) Mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Rumusan misi agak ambisius, berlebihan, cenderung tidak realistis untuk satu lembaga riset.

Selain visi-misi jangka panjang, BRIN juga punya “tujuan dan sasaran strategis” yang musti tercapai pada periode 2020 -2024. Tujuan strategis: Meningkatkan produktivitas invensi dan inovasi untuk daya saing; dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Sasaran strategis: Memperkuat transformasi ekonomi yang berdayasaing dan berkelanjutan; dan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Agaknya “reformasi birokrasi” adalah problem krusial yang ingin diatasi BRIN, sehingga perlu berulang memberi penekanan pada isu ini.

Berdasarkan analisis teks, BRIN sepertinya kerepotan menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran yang spesifik. Rumusan ideal tertulis tersebut lazimnya adalah tugas penyelenggara negara dan pemerintahan secara umum, bukan tugas spesifik BRIN. Dengan rumusan yang kabur dan terlalu umum itu menjadi agak sulit, misalnya, untuk menilai atau mengevaluasi kinerja BRIN nantinya. Output dan outcome kinerja BRIN bakal sulit diverifikasi atau, apalagi, difalsifikasi (meminjam metode Karl Popper). 

Namun kekaburan rumusan tertulis peran BRIN mungkin bisa dilengkapi dengan sejumlah uraian pernyataan dan wawancara lisan Ketua BRIN, Laksana Tri Handaka (LTH), dalam berbagai kesempatan. Dari sejumlah wawancara yang saya amati, setidaknya ada tiga isu yang sering dikemukakan LTH. Pertama, soal lemahnya sumber daya manusia periset. Kedua, ketertinggalan Indonesia dari negara maju. Ketiga, penekanan pentingnya “dukungan politik” bagi BRIN.

Terhadap soal rendahnya kualifikasi periset Indonesia, LTH menyebut faktor “mental pegawai negeri sipil (PNS) dan birokratisasi”, membuat etos profesional periset tidak terbentuk. Namun, uniknya ia memastikan periset yang bekerja di BRIN wajib PNS. Dan berdasarkan perbincangan saya dengan sejumlah periset di BRIN, justru birokratisasi riset kini semakin menguat. Tidak terlalu jelas bagaimana upaya sistemik untuk menghapus “mental PNS dan birokratisasi” di BRIN.

LTH juga menekankan pentingnya "kepastian kerja" bagi periset di BRIN. Itu sebabnya semua periset honorer di lembaga yang dilebur tidak lagi dipekerjakan di BRIN. Lazimnya, periset berdedikasi tidak terlalu mementingkan kepastian kerja dan lebih tertarik pada obyek riset. Ada ungkapan “necessity is the mother of all inventions”, manusia menjadi lebih kreatif ketika didesak oleh kebutuhan, karena tidak adanya kepastian. Adanya kepastian kerja (baca: pendapatan), jangan-jangan memicu berkembangnya “mental PNS” yang akan diperangi oleh BRIN.

LTH juga menegaskan periset BRIN wajib bergelar S3, karena begitulah “standar internasional” dunia riset. Secara formal-administratif ketentuan ini tidak menjadi soal, namun dunia riset dan inovasi lazimnya tidak terlalu mementingkan formalitas semacam itu. Kreativitas, ingenuitas, dan inovasi tidak tunduk pada kualifikasi formal seperti gelar. Itu sebabnya belasan perusahaan yang paling inovatif di dunia, seperti Google, Apple, hingga IBM, sejak 2017 tidak lagi mempersyaratkan gelar universitas dalam merekrut pegawai. Tentu, tanpa bermaksud membandingkan BRIN dengan perusahaan kelas dunia yang inovatif.

Kemampuan BRIN berinovasi dipertanyakan sejak awal, dalam proses melebur dan melikuidasi sejumlah lembaga iptek. Respon LTH dalam menjawab kontroversi yang muncul adalah dengan mendiskreditkan. Ia menyebut sekian puluh tahun dunia riset mandeg (karena mental PNS dan birokratisasi riset). Ia menuduh “ada area gelap" di Eikjman yang ia tidak ketahui, antara lain soal jumlah periset honorer dan pendanaan.

Begitu gelapkah Eijkman, sehingga sebagai ketua BRIN yang akan melakukan restrukturisasi, tidak bisa mendapatkan info tentang organisasi dan kinerja Eijkman? Pemindahan Eijkman ke Cibinong, secara tergopoh-gopoh per 1 Januari, tanpa tenggang waktu transisi, terasa dramatis. Eijkman seperti anak kost yang disuruh pindah karena telat bayar sewa bulanan.

Kecenderungan nada insinuatif dalam menyalahkan situasi masa lalu dan merendahkan kinerja lembaga yang dilikuidasi menunjukkan kurangnya sikap “compassion dan common sense”. Khususnya mengingat LTH pernah mengepalai LIPI selama tiga tahun, sebelum ditunjuk sebagai ketua BRIN. “Blamming and finger-pointing” jelas bukan metode ilmiah untuk upaya melakukan reformasi di dunia riset yang sangat kompleks.

Merespon wacana pembentukan BRIN yang kuat beraroma permainan politik, LTH menjawab, dukungan politik sangat diperlukan. Dan itu sebabnya, ia menekankan, posisi Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menjadi sangat penting. Respon ini ingin mengesankan “dukungan politik” pada level presiden, melalui peraturan presiden, rupanya tidak cukup kuat. Dukungan ketua umum partai, bagi LTH, masih sangat diperlukan. Respon ini secara ironisnya justru semakin membenarkan tuduhan “nuansa politis” pembentukan BRIN dan pengangkatan LTH.

Oligarkis - Otokratis?

Aspek “nuansa politis” pembentukan BRIN mungkin masih sedikit bisa dipahami — terkait kebijakan negara, mustahil bisa sepenuhnya steril dari kepentingan politik. Persoalan yang lebih krusial adalah karakter BRIN yang sentralistik. BRIN akan mengatur, mengurus, dan menjalankan segala hal terkait riset iptek. Mengintegrasikan penelitian, pengkajian, penerapan, penemuan dan inovasi. Mengarahkan, merumuskan, mengkoordinasi, menyusun, memfasilitasi,  menetapkan, mengelola, membina, mengeluarkan perizinan, hingga mengawasi urusan dunia riset dan inovasi. 

Tidak ada presedennya dalam dunia riset iptek, di negara maju, ada lembaga yang sedemikian sentralistik ala BRIN. Tidak di Amerika, Eropa, atau Singapura. BRIN memonopoli seluruh aspek dunia riset, dari hulu hingga hilir. Idealnya, BRIN cukup menjadi lembaga pusat penyusunan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai lembaga penasehat, atau unit kerja, di kantor presiden untuk bidang riset inovasi iptek. Lembaga penyusun dan pengawas policy sebaiknya tidak terlibat dalam implementasi, agar tidak terjadi konflik kepentingan.

BRIN akan menjadi lembaga riset “aneh”, setidaknya dalam penamaan, karena sasaran dan target riset dan inovasi BRIN adalah: “nasional”. Bukan obyek riset konkret, seperti ruang angkasa, laut, partikel atom, manusia, lingkungan, atau aspek alam dan kehidupan lain yang bisa diriset. Sebagai perbandingan, Di Amerika ada The Office of Science and Technology Policy (OSTP), di Australia ada The Australia Research Council (ARC), di Singapura ada National Research Foundation (NRF). 

Tiga lembaga ini, sebagai contoh, adalah perumus kebijakan, penyusun strategi, dan penyalur pendanaan bagi riset-riset spesifik. Mereka tidak melakukan kegiatan riset sendiri. Jika BRIN difungsikan seperti OSTP, ARC dan NRF, mustinya menjalankan fungsi koordinatif dan supervisi. Alih-alih melenyapkan, BRIN hadir untuk mereformasi dan memperkuat kinerja Eijkman, BATAN, LAPAN dan lain-lain, bukan menjadi lembaga “Leviathan”.

Membaca Peraturan Presiden yang mengatur tentang BRIN, kuat sekali orientasi birokrasi ketimbang soal riset atau inivasi iptek. Pembentukan BRIN mengingatkan pendirian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atau Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). BPIP diharapkan menjadi lembaga “penggerak Pancasila”, dan Bekraf diniatkan sebagai “penggerak kreativitas”. 

Namun terbukti BPIP mengalami kesulitan bagaimana mengaktualisasikan perannya, dan Bekraf malah kemudian dibubarkan setelah tiga tahun berdiri. Sebagaimana mengajak Indonesia menjadi lebih Pancasilais atau lebih kreatif, seperti diamanatkan kepada BPIP dan Bekraf, bukan hal mudah bagi BRIN untuk menjadi “penggerak inovasi”. BRIN akan bernasib seperti BPIP atau Bekraf jika mandat dan tugasnya (visi - misi) kabur tidak spesifik. Apalagi jika karakter BRIN kuat mencerminkan nuansa produk politik yang oligarkis - otokratis.

Memajukan Riset dan Inovasi

Bercermin dari negara maju, kemajuan bidang riset dan inovasi satu negara lazimnya terkait tiga faktor: kebutuhan peralatan militer (alutsista), tuntutan ekonomi, dan ambisi pemimpinnya. Riset Amerika maju dan inovatif karena ingin tetap paling digdaya dalam kemampuan persenjataan militer; ingin terus menumbuhkan ekonomi (berbasis kapitalisme); dan memenangkan persaingan  sebagai negara adi daya. Contoh gamblang adalah riset nuklir untu membuat bom atom, untuk memenangkan PD II, ambisi Presiden Kennedy mendaratkan manusia di bulan; dan mendominasi riset info-tech serta bio-tech untuk kepentingan ekonomi.

Di Eropa, dulu, ambisi imperial negara kerajaan mengkolonisasi negara-negara di benua lain, sedikit banyak membantu menempatkan Eropa sebagai kampiun inovasi riset. Kini, China, Jepang, atau Korea  mencoba berkompetisi dengan Amerika. Selain mampu bersaing dalam riset  teknologi komunikasi, China menciptakan tiruan matahari atau bulan, selain untuk riset energi alternatif juga untuk “pamer” menunjukkan kemampuan berinovasi. 

India, sejak tahun 1940-an, era Jawaharlal Nehru, telah mencanangkan kampanye “scientific temper”, untuk melawan budaya pemikiran mitologis dan takhyul rakyatnya. Hasilnya, kini warga India menjadi CEO berbagai perusahaan info-tech kelas dunia di berbagai negara. Kejelasan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta ambisi kepemimpinan politik menjadi faktor penting kemajuan riset dan inovasi sains-teknologi. Tentu, bukan cuma ambisi level mengotak-atik atau merestrukturisasi organisasi riset yang sudah ada.

BRIN perlu menulis ulang rumusan visi, misi, tujuan dan sasarannya, secara spesifik, khususnya rumusan output, menjadi lebih terukur dan terverifikasi. “Mewujudkan reformasi birokrasi atau tata pemerintahan”, adalah outcome. BRIN hanya akan mengulang situasi yg terjadi dengan LIPI atau Balitbang Kementerian. Menjadi lembaga birokrasi  besar untuk menampung periset yang tidak memiliki motivasi, selain mencari kepastian kerja.

Riset dan inovasi sains merupakan “final frontier” demokrasi. Riset sains dan teknologi selama ini menjadi domain elit kaum bergelar (elitisme). Keniscayaan yang perlu dicairkan, dengan memasyarakatkan sains dan mengajak partisipasi publik. Untuk itu, perlu metode dan pendekatan demokratis dalam mempromosikan riset, inovasi, sains dan teknologi. Alih-alih bergaya oligarkis - sentralistik, ciri-ciri pendekatan demokratis adalah aspiratif, inklusif, dan partisipatoris. 

Juga humanis. Kerja-kerja riset dan inovasi pada akhirnya adalah untuk kemanusiaan, demi kemaslahatan publik, selain untuk republik. Pembubaran Kemenristek (digabung dalam Kemendikbud) dan kemudian membentuk BRIN, adalah satu inefisiensi. Mengingat fungsi BRIN mirip Kemenristek namun status kelembagaannya justru “turun kelas” menjadi badan.

Cara BRIN melebur dan melikuidasi puluhan lembaga iptek perlu lebih humanis dan demokratis, selain perlu Pancasilais. Mengabaikan aspek manusia dalam proses melikuidasi puluhan lembaga yang dilebur, agar BRIN bisa eksis, dengan wewenang-wenang, jelas kurang Pancasilais. Akan terasa ironis, mengingat Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah juga Ketua Dewan Pengarah lembaga Pancasila. BRIN musti lebih menerapkan perangai saintifik, alih-alih mengedepankan perangai politis.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF