Perempuan di Perundingan Iklim PBB
Amanda Katili Niode, Ph.D.
Manager, Climate Reality Indonesia
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid watyutink 07 December 2019 10:00
Watyutink.com - Salah satu agenda utama pada COP 25 UNFCCC, Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, yang kini sedang berlangsung di Madrid, Spanyol adalah gender dan perubahan iklim.

UNFCCC, Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim, yang mulai berlaku pada 1994 bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, pada tingkat yang dapat mencegah gangguan manusia yang membahayakan sistem iklim. Dalam mencapai tujuan UNFCCC, Para Pihak (saat ini terdiri dari 196 negara dan satu organisasi integrasi ekonomi regional) merundingkan tindakan tertentu dari waktu ke waktu, termasuk melalui keputusan kolektif dan instrumen hukum internasional dengan kewajiban yang lebih spesifik.

Para Pihak telah mengakui pentingnya melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam proses UNFCCC dan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan iklim nasional yang responsif gender.

Menurut UNFCCC, perempuan umumnya menghadapi risiko lebih tinggi dan beban lebih besar dari dampak perubahan iklim, terutama karena mayoritas orang miskin di dunia adalah perempuan. Partisipasi perempuan yang tidak merata dalam proses pengambilan keputusan dan lapangan kerja menambah ketidaksetaraan dan seringkali mencegah perempuan untuk berkontribusi penuh dalam perencanaan, pembuatan kebijakan, dan implementasi terkait iklim

Padahal, menurut catatan PBB, strategi ketahanan dan pengembangan kapasitas akan lebih baik jika perempuan juga terlibat dalam perencanaan. Ini karena perempuan cenderung berbagi informasi tentang kesejahteraan masyarakat yang merupakan aspek penting untuk ketahanan. Perempuan juga lebih bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena kehidupan keluarga mereka terkena dampak.

Selain itu, perempuan biasanya merupakan penanggap pertama ketika terjadi bencana alam. Mereka juga merupakan pemimpin dalam pengurangan risiko bencana, dan berkontribusi pada pemulihan dengan menangani kebutuhan keluarga mereka dan memperkuat komunitasnya.

Rencana Aksi Gender UNFCCC yang disepakati pada tahun 2017 berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam delegasi dan negosiasi di tingkat internasional dan juga di kementerian dan pemerintah di tingkat nasional.

Rencana Aksi tersebut juga menyoroti perlunya pengarusutamaan gender ke dalam aksi iklim di seluruh lapisan  masyarakat, karena perspektif dan gagasan semua orang yang terkena dampak perubahan iklim haruslah diperhitungkan.

Setiap tahunnya Sekretariat UNFCCC menyiapkan Laporan Komposisi Gender untuk membantu Para Pihak dalam melacak kemajuan mereka memenuhi kesetaraan gender untuk meningkatkan kebijakan iklim yang peka gender. Sebagai contoh, pada COP 24 di Katowice, Polandia, persentase jumlah perempuan anggota delegasi adalah 38 persen, sedangkan perempuan Ketua Delegasi 27 persen.

Pada sebuah pertemuan yang membahas  gender dan perubahan iklim tahun yang lalu di Kota Bonn, Jerman, para peserta menggarisbawahi perlunya tinjauan berkala terhadap kebijakan iklim dan gender serta untuk memetakan struktur pemerintah dan kebijakan-kebijakan utama yang dapat memastikan bahwa kebijakan diterjemahkan menjadi aksi.
 
Bagi Indonesia, kebijakan dan program pemerintah terkait pengarusutamaan gender bukan hal yang baru, bahkan ada yang sudah pada perencanaan tingkat daerah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, telah menerbitkan Peraturan Menteri No 31 tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu Forum Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender terkait lingkungan hidup melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Rencana Aksi Gender UNFCCC kini sedang berada dalam proses review yang masih dirundingkan. Hasilnya akan dilaporkan bersamaan dengan rekomendasi tentang hasil tinjauan untuk dipertimbangkan dan diadopsi pada COP 25 di Madrid.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)