Putusan MK dan Masa Depan Investasi
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 02 December 2021 17:00
Watyutink.com – Baru seumur jagung, nasib Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) menjadi tidak jelas. Payung hukum UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang menaungi eksistensi lembaga ini koyak oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Selain itu, dalam putusannya MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pembuat UU dalam hal ini utamanya pemerintah tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU tersebut.

Nah lho! Padahal LPI benar-benar berpijak pada UU tersebut beserta turunannya. Pemerintah sudah menerbitkan tiga payung hukum bagi lembaga pengelola investasi ini sebagai pengejewantahan dari UU Cipta Kerja

Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Modal awal LPI ditetapkan sebesar Rp 15 triliun, bersumber dari APBN 2020, dan merupakan salah satu bentuk Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Kedua, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. PP ini mengatur mengenai tata kelola dan operasionalisasi LPI yang diadaptasi dari praktik-praktik lembaga sejenis yang memiliki reputasi terbaik di dunia, yang mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

PP ini menetapkan status LPI sebagai badan hukum yang dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab kepada presiden, memiliki hirarki dua tingkat yakni dewan pengawas dan dewan direktur. Jika diperlukan, dapat membentuk dewan penasihat, untuk memberikan saran mengenai kebijakan investasi kepada dewan direktur.

Disebutkan juga bahwa modal LPI sebesar Rp 75 triliun dengan penyetoran modal awal Rp 15 triliun. LPI tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan melalui insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Ketiga, Keputusan Presiden No 128/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur Profesional.

Jika dihitung dari disahkannya UU Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020 sampai diterbitkannya PP No. 74/2020 pada 14 Desember 2020, hanya membutuhkan waktu 40 hari. Gerak cepat pemerintah mendirikan LPI pun tuntas dengan dibentuknya dewan pengawas dan jajaran direksi LPI pada awal tahun ini. Selanjutnya, urusan direksi menggaet investor untuk menanamkan dananya di Tanah Air.

Pemerintah memperkirakan investasi yang ditarik bisa mencapai sekitar Rp300 triliun berdasarkan hitungan ekuiti LPI Rp75 triliun dengan skema LPI-investor 30 : 70. Investasi yang masuk bahkan diklaim akan lebih besar lagi.

Sebulan setelah perangkat kepengurusan LPI terbentuk, pemerintah mengklaim sudah mengantongi komitmen investasi sebesar 9,5 miliar dolar AS. Sayangnya tidak disebutkan siapa investornya dan mau ditanamkan di proyek apa dana tersebut. Keterangan yang diberikan sebatas janji investor dan pembangunan infrastruktur yang potensial didanai.

Apakah LPI akan bekerja sesuai dengan target pemerintah, tentu akan sulit karena keputusan MK berpotensi mengganggu iklim investasi di Tanah Air, berdampak signifikan terhadap kepastian dunia usaha. Investor tidak akan berani mempertaruhkan uangnya tanpa ada jaminan hukum. Kondisi ini selanjutnya akan berimplikasi pada target investasi yang dipatok pemerintah.

Investor yang sebelumnya sudah menunggu keputusan masih harus menunggu lagi sampai ada keputusan final dari MK yang memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun.

Beberapa hal krusial bagi dunia usaha antara lain menyangkut formula pengupahan, izin usaha berbasis risiko, dan kemudahan investasi lain. Jika tidak segera dibereskan maka Indonesia akan menjadi negara paling tidak pasti dalam kebijakan (the most uncertainty policy country).

Kepercayaan investor kepada Indonesia mungkin tidak akan terganggu, karena meyakini bahwa pemerintah akan menindaklanjuti permintaan MK untuk merevisi UU Cipta Kerja. Tetapi yang pasti akan menghambat. Investor besar akan bersikap menunggu (wait and see) dalam merealisasikan investasinya.

Kita hanya bisa menunggu kapan Air Products and Chemicals Inc (APCI) akan merealisasikan investasi 15 miliar dolar AS untuk mega proyek di bidang industri gasifikasi batu bara dan turunannya seperti mereka janjikan kepada Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke luar negeri baru-baru ini.  

Begitu juga dengan komitmen pemerintah Uni Arab Emirate yang siap membenamkan dananya hingga 32,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp457 triliun di bidang infrastruktur vital dan proyek-proyek strategis nasional, masih ditunggu kelanjutannya pascakeputusan MK.

Agenda pemulihan ekonomi pun terganggu oleh keputusan MK. Sebuah pukulan bagi pemerintah yang telah bekerja marathon selama tiga tahun terakhir. Jika tahun depan pemerintah mengharapkan dapat memanfaatkan UU Cipta Kerja untuk memulihkan perekonomian, yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah terpaksa harus sedikit mundur ke belakang.

Inilah harga yang harus dibayar pemerintah dari aksi kebut-kebutannya membuat UU Cipta Kerja. Tergopoh-gopoh mengejar investasi, terpeleset di MK. Alon-alon asal kelakon, Mas!

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF