Raih Untung Dari Investasi China
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 26 June 2019 14:00
Watyutink.com - Indonesia selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangan dengan China dalam 5 tahun terakhir. Pada 2014 defisit mencapai 13 miliar dolar AS, naik menjadi 14,36 miliar dolar AS pada 2015, pada 2016 senilai 14 miliar dolar AS, berkurang menjadi 12,68 miliar dolar AS pada 2017, melonjak pada 2018 menjadi 18,41 dolar AS.

Defisit neraca perdagangan dengan China terus melebar saat ini. Dalam 5 bulan pertama (Januari-Mei) 2019, nilainya sudah mencapai 8,48 miliar dolar AS. Defisit kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 8,11 miliar dolar AS. Akankah defisit tersebut menembus 20 miliar dolar AS pada tahun ini? Rakyat harap-harap cemas semoga defisitnya tidak semakin melebar.

Masuknya produk China ke Indonesia berawal dari perjanjian perdagangan negara tersebut dengan negara-negara di Asean melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010. Sejak perjanjian tersebut disepakati,  pintu perekonomian Indonesia terbuka lebar bagi China. Pada periode 2013 - 2018,  investasi Tiongkok di Tanah Air melonjak rata-rata 98 persen per tahun, menyusul Taiwan dengan rata-rata sebesar 49,87 persen.

Investor tradisional Indonesia seperti Singapura mencatat pertumbuhan investasi yang biasa saja di kisaran 16,49 persen. Bahkan Jepang yang lebih dulu dikenal produk-produknya di Indonesia hanya tumbuh 8,62 persen, Korea Selatan 3,17 persen, dan Amerika Serikat malah minus 3,04 persen. Data tersebut menunjukkan peran China yang semakin besar bagi Indonesia sejak kesepakatan tersebut dibuat.

Yang juga membuat produk China semakin deras masuk ke Indonesia adalah kebijakan kepabeanan yang baru. Awal 2018, pemerintah menerapkan kebijakan border dan post border untuk mengurangi dwelling time yang dikeluhkan terlalu lama.

Kebijakan border dan post border adalah pemindahan pemeriksaan barang dari sebelumnya di kawasan kepabeanan pelabuhan menjadi setelah kepabeanan. Akibatnya, barang sudah beredar banyak di pasaran sebelum proses kepabeanannya selesai.

Ditambah lagi dengan kebijakan relaksasi  atas produk dalam kategori larangan dan pembatasan (Lartas) yang penyebarannya di pasar dibatasi karena sejumlah alasan seperti daya saing produk dalam negeri atau eksternalitas negatif.

Kebijakan tersebut membuat produk impor menjadi gampang masuk.  Barang dari China diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut, karena daya saingnya yang kuat dan merupakan sumber impor paling besar bagi Indonesia.

Di luar jalur perdagangan, China masuk melalui proyek infrastruktur, membonceng program Belt and Road Initiative (BRI). Negara ini mengalokasikan dana sedikitnya 4,4 triliun dolar AS untuk membangun berbagai macam infrastruktur di 65 negara. Export-Import Bank of China, Asia Infrastructure Investment Bank, dan Silk Road Fund menjadi lembaga yang membagi-bagikan utang tersebut.

Indonesia berpartisipasi dalam program tersebut. Mengapa tidak, di tengah keringnya likuiditas global, tawaran China tersebut bagai oase di tengah padang pasir. Pemerintah pun ikut BRI Summit pada 2017 dengan harapan meraup investasi China secara besar-besaran untuk mendukung sejumlah proyek infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun akhirnya menandatangani 28 proyek BRI di Indonesia senilai 91,1 miliar dolar AS pada April lalu.

Memang ada peluang dari masuknya perdagangan dan investasi China ke Indonesia jika pandai memanfaatkannya seperti Thailand. Negara tersebut meneken MoU dengan Alibaba, membuka kesempatan UMKM-nya menjual durian monthong sebanyak 2 juta ton. Ketika diposting pertama kali di Alibaba, 80 ribu durian monthong terjual hanya dalam waktu 1 menit.

Alih-alih memanfaatkan peluang pasar China yang besar melalui kerja sama yang sudah ada, Indonesia malah kebanjiran barang-barang dari China, menciptakan defisit yang semakin melebar. Nyaris tidak ada produk ekspor Indonesia yang menembus pasar China dalam jumlah besar, kecuali komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan sedikit produk manufaktur.

Di sektor perdagangan, Indonesia sudah menjadi pecundang. Kekalahan berikutnya yang dikhawatirkan terjadi adalah masuknya Ibu Pertiwi dalam jebakan utang China melalui proyek infrastruktur.

Sri Lanka menjadi korban program BRI China. Bandara Internasional Mattala Rajapaksa yang dibangun dari utang China senilai 190 juta dolar AS dengan bunga 6,3 persen tidak mampu dikembalikan, memaksa negara tersebut membuat perjanjian dengan Cina dalam bentuk ekuitas--menyerahkan tanah untuk disewakan--selama 99 tahun.

Apalagi dengan perencanaan pembangunan yang menurut Bank Dunia tidak baik, terburu-buru, dan tidak terintegrasi, Indonesia berpotensi tidak mendapatkan keuntungan dari proyek yang dibangun.  Kasus paling anyar adalah PT Krakatau Steel yang merugi di tengah meningkatnya kebutuhan besi dan baja untuk pembangunan proyek infrastruktur. Tragis!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998