Selamat Pagi, Selamat Siang, Selamat Malam, Pak Presiden..!
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
20 April 2019 13:00
Watyutink.com - Ketika seseorang menyampaikan sapaan…"Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Presiden..’’ dalam kehidupan yang berlangsung di wilayah NKRI, dari Sabang hingga Merauke, hanya ada satu orang yang berhak dan dibenarkan membalas sapaan tersebut. Sampai detik ini, ya, hanya Jokowi yang secara konstitusi berhak menerima dan menjawab sapaan tersebut. Hanya Jokowi lah yang hingga detik ini, masih menjabat resmi sebagai Presiden yang sah. Karena dalam kehidupan berkonstitusi yang baik dan benar, kita tidak mengenal istilah Presiden kembar. 

Hingga jadwal pelantikan presiden baru hasil Pemilu-Pilpres 2019, pada 20 Oktober mendatang, Indonesia dan segenap rakyatnya hanya mengenal dan memiliki satu Presiden, Joko Widodo. Terlepas dari adanya pengumuman resmi KPU, 22 Mei, siapa yang bakal ke luar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2019. Tapi mengapa di bulan April 2019, tiba-tiba ada yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden RI selain Jokowi? Ada apa ini? 

Menanggapi langkah yang mengejutkan ini, sebaiknya kita maknai saja hal tersebut sebagai murni manuver politik Prabowo dan orang-orang di sirkel satunya. Tentunya dengan maksud dan target tertentu. Pertanyaannya, bolehkah hal ini dilakukan oleh seorang warga Negara di luar kelaziman dan aturan yang berlaku? Ditinjau dari sisi dan ruang di wilayah politik, boleh-boleh saja. Masalahnya, langkah Prabowo ini bisakah dianggap sebagai tindakan inkonstitusional? Nah, di sini masalahnya. 

Banyak pihak menilai langkah Prabowo dalam mencari keadilan sudah kebablasan. Sehingga ketika Prabowo mendeklarasi diri sebagai (sudah) Presiden Indonesia yang baru, tanpa menunggu pengumuman resmi hasil perolehan dari KPU, reaksi keras dari partai koalisi pendukungnya pun bermunculan. Komandan Partai Demokrat, SBY, bergegas memberi komando ke seluruh jajaran fungsionaris dan kader partainya agar mundur dan tidak ikut dalam setiap gerakan yang ditengarai sebagai langkah politik yang inkonstitusional. SBY secara tegas walau implisit, menilai langkah Prabowo ini tidak sejalan dengan garis politik Partai Demokrat. 

Partai Amanat Nasional (PAN) pun, minus Amien Rais, secara implisit mengutarakan sikap politiknya untuk lebih memilih menanti hasil keputusan lembaga KPU sebagai keputusan yang bersifat final. Ketidakmunculan fisik Ketua Umum PAN dan Ketua Umum Partai Demokrat (diwakili AHY), dalam momen deklarasi Prabowo Presiden, dibaca banyak pengamat sebagai tanda-tanda tidak bulatnya dukungan dari partai koalisi pendukung Paslon 02. Kecurigaan yang sama pun merebak ketika Sandiaga Uno absen pada awal deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi. 

Sementara PKS sebagai institusi partai, hanya sebatas menggulirkan bacaan mengambil sikap tidak secara tegas dan eksplisit memberikan dukungan terbuka seputar Prabowo Presiden defacto. Mungkin dirasakan berbeda dengan pernyataan sikap politik Megawati sebagai ‘Ketua Umum defacto’ pada peristiwa Kongres Luar Biasa PDI semasa Orde Baru di Sukalilo, Surabaya, Desember 1993. Langkah Mega saat itu secara politik justru menuai pujian. Karena berdiri di atas akar dan landasan yang justru mengawal dan meluruskan kehidupan berkonstitusi secara baik dan benar dalam berbangsa dan bernegara pada masa itu.

Sebenarnya langkah Prabowo mendeklarasikan diri sebagai presiden terpilih, bisa saja dimaknai sebagai langkah politik yang sengaja dilakukan secara sadar, untuk tujuan tertentu. Karena diyakini hanya melalui langkah yang menyerempet bahaya inilah suara dan teriakan Prabowo akan adanya kecurangan akan lebih didengar dan ditanggapi secara serius. Tuduhan Prabowo telah melakukan tindakan inkonstitusional, bahkan bisa dikembangkan sebagai tindakan menjurus makar, begitu santer terdengar. Memang menjadi sangat riskan dan berbahaya bila langkah politik yang diambil Prabowo ini berlanjut dengan pengerahan massa yang berdampak mengganggu ketertiban umum, dan apalagi melakukan tindakan yang massal, masif, anarkis.

Selama hal yang dikhawatirkan tidak terjadi, langkah Prabowo ini harus dimaknai cukup sebatas manuver politik yang kebablasan. Namun mengambil hikmahnya, dengan adanya langkah ini justru terbuka peluang bagi kita untuk memiliki institusi penyelenggara pemilu yang lebih transparan, terbuka, akuntabel, jujur, adil dan berwibawa. Lewat kesepakatan pada awal penghitungan suara, Prabowo sendiri sempat menyampaikan harapan agar bersabar menanti hasil akhir pemilu lewat lembaga resmi KPU. Dengan demikian, pada dasarnya partai-partai peserta pemilu bisa kembali duduk bersama untuk mencari langkah terbaik. Setidaknya mengatur mekanisme melakukan pengawasan jalannya penghitungan suara di KPU, secara bersama secara terbuka, transparan, dan dipercaya oleh setiap lembaga-institusi terkait. 

Munculnya permasalahan pelik ini sebenarnya berawal dari tumbuhnya secara gradual dan kian menumpuknya ketidakpercayaan terhadap sejumlah lembaga survei. Kinerja mereka jelang pemilu hingga hari H, kedudukannya sebagai lembaga profesional-independen dan lembaga partisan, semakin sulit dibedakan. Bahkan ada seorang tokoh lembaga survei yang sangat terkenal dan sangat populer, intensif melakukan ‘kampanye’ terselubung. Selama hampir 3 bulan penuh sampai jelang hari H, ia sangat aktif mengirimkan postingan ke berbagai WA Group hasil survei berikut ‘fatwa’ politik yang tendensius memenangkan pencitraan paslon tertentu. 

Apalagi masyarakat mencatat, ketika pernah sejumlah ‘ramalannya’ meleset dan telah jauh mengacau benak publik, kepadanya tidak diberikan sanksi apapun. Baik sanksi sosial, sanksi etika profesi, sanksi akademis-intetektual, dan apalagi sanksi hukum. Hal inilah sebenarnya yang menjadi benih ketidakpercayaan menjadi tumbuh subur. Hingga  sangat potensial melahirkan suasana ‘chaos’ politik yang terjadi dalam tahapan perhitungan suara sekarang ini. Intinya, hilangnya kepercayaan kepada lembaga survei, produser quick count, adalah pemicu utama lahirnya kegaduhan hari-hari belakangan ini.

Salah satu kunci peredam situasi adalah kesigapan KPU untuk segera mengambil alih pengendalian sumber penghitungan suara yang bisa diakses oleh publik secara luas dan terbuka. KPU harus segera menyelenggarakan dan mengaktifkan kirisis center yang menangani krisis dalam kerangka situasi tidak normal. Jangan terbalik, dalam status krisis kualitas layanan justru ditangani seperti dalam situasi normal. Celakanya lagi bila yang normal dibuat menjadi krisis. 

Maka transparansi dan keterbukaan yang melibatkan stakeholder dan institusi terkait untuk mengawasi, dan membantu agar penghitungan suara berjalan jujur, adil, sehingga akuntabel, merupakan langkah yang harus segera diambil oleh KPU. Karena hanya terjaminnya penyelenggaraan penghitungan suara yang transparan dan terbuka, menjadi kunci yang menjamin terbangunnya rasa adil dan berkeadilan. Bila hal ini dapat dilaksanakan, tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Termasuk ‘upacara pelantikan presiden’ yang menggemparkan itu. 

Himbauan saya, hentikan tidakan mengejek dan menertawakan. Tidak ada yang lucu… karena kelucuan semua ini telah kita hadirkan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini! Berikan waktu kepada yang bersangkutan hingga kita semua sampai pada tahapan.. pandai menertawakan diri sendiri!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial