Sudah Makin Bodoh Lesu Pula
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid watyutink.com 05 December 2019 16:40
Watyutink.com - Berbagai kabar buruk mewarnai Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pelajar yang ternyata tergolong paling bodoh di dunia, pengebirian KPK dan remisi kepada para koruptor kelas paus, impor BBM dan defisit neraca perdagangan memburuk, utang BUMN membengkak, dan investor lebih memilih para tetangga. Masyarakat pun kian sulit memahami makna pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment) yang dirilis beberapa hari lalu tentu saja mencerminkan betapa buruknya kualitas sumber daya manusia (SDM). Betapa tidak, mustahil sistem pendidikan yang buruk bisa menghasilkan SDM berkualitas bagus. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa kualitas SDM berperan makin penting dalam dunia kerja.

Di masa depan, akibat kemajuan teknologi, kuantitas SDM bahkan tak bisa lagi disebut sebagai bonus tapi beban demografi. Maka jangan bangga kalau Indonesia memiliki tenaga kerja berlimpah. Kini berjuta dari mereka terpaksa menyambung hidup di negeri orang sebagai tenaga kasar.

Hasil tes PISA yang dirilis beberapa hari lalu menunjukkan, kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, matematik, dan sains anjlok dari peringkat 62 pada 2015, menjadi 72 dari 79 negara yang disertakan pada tahun lalu. Posisi terbaik diduduki oleh China dan Singapura.

Maka tak aneh bila Indonesia bakal kian kedodoran bersaing dengan para tetangganya dalam menarik investasi dengan nilai tambah ekonomi lebih tinggi seperti industri manufaktur dan informasi. Indonesia bahkan akan makin tergantung pada produksi barang mentah, yang pengolahannya dilakukan di luar negeri untuk direekspor kembali ke Indonesia sebagai produk industri yang berharga jauh lebih tinggi.

Sementara impor itu, barang konsumsi dan bahan baku industri kian membanjir di segala pelosok Nusantara. Investasi yang masuk pun kebanyakan padat karya dan berteknologi rendah dengan nilai tambah ekonomi paspasan, dan polutan pula.

Runyamnya lagi, citra yang mulai terbangun dan menggairahkan para investor untuk berkiprah di Indonesia, yaitu keseriusan memberantas korupsi, diruntuhkan oleh revisi UU KPK dan pemberian remisi kepada para koruptor kelas paus. Di antaranya adalah pemberian remisi kepada mantan pemilik dan Dirut Bank Century yang dijatuhi hukuman penjara 21 tahun. Penjahat ekonomi ini telah memperoleh remisi 77 bulan, sementara para korbannya masih menderita bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri.

Defisit neraca perdagangan, yang terutama disebabkan oleh besarnya impor minyak, tak diantisipasi dengan cepat. Bahkan pemerintah masih tampak menggunakan pendekatan right friend on the right place dalam melakukan seleksi terhadap para pejabat strategis di sektor  migas. Salah satunya adalah pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina meski tak punya rekam jejak di bidang migas.

Perkiraan sebelumnya bahwa Jokowi akan kapok, dan mengerahkan orang orang yang benar benar berpengalaman dan mumpuni di bidang migas meleset jauh. Seperti tak ada orang dengan rekam jejak meyakinkan di industri migas, berbagai posisi strategis lain di Pertamina bahkan sampai tingkat menteri kembali diserahkan kepada mereka yang tak berlatar pendidikan Migas, dan menghabiskan sebagian besar karirnya di luar industri migas.

Lihat saja Dirut pertamina Nicke Widyawati.  Selain tak berlatar pendidikan di bidang migas, dia menghabiskan hampir seluruh karirnya di luar industri migas, dan baru bergabung dengan Pertamina pada 2017.

Sedangkan Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menghabiskan hampir seluruh karirnya di industri semen.

Menteri ESDM sama saja. Hampir seluruh karirnya dihabiskan di bidang Petrokimia dan pupuk.

Maka tak ada yang aneh bila investasi dan produksi migas dalam tahun-tahun mendatang akan terus merosot seperti lima tahun terakhir. Indonesia tampaknya bahkan masih harus menunggu bertahun-tahun untuk melepaskan diri dari cengkeraman defisit perdagangan migas. Lihat saja, sampai sekarang pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak dan petrokimia di Tuban oleh perusahaan patungan Pertamina dengan Rosneft dari Rusia belum tuntas.

Itu berarti Indonesia masih akan sangat tergantung pada kilang-kilang tua berumur lebih 20 tahun, dan BBM impor sampai bertahun-tahun lagi.

Ini berbeda dengan Malaysia, yang begitu memperoleh tawaran dari Arab saudi pada 207 lalu, langsung melakukan gerak cepat. Maka, sebuah kilang baru hasil patungan Petronas dan Aramco yang berkapasitas 300 ribu barel minyak mentah per hari akan beroperasi secara komersial awal tahun depan.

Kenyataan di atas mengingatkan pada pada pengangkatan seorang bankir, Sofyan Basir, menjadi Dirut PLN pada 2014. Alasannya, karena dia bankir maka akan lebih mudah mencari modal untuk merealisasikan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Hasilnya, sampai bulan lalu, realisasi proyek tersebut hanya mencapai 11 persen.

Secara umum, kini mengharapkan BUMN tumbuh menjadi motor utama penggerak ekonomi dan pertumbuhan industri manufaktur tampak makin berat. Dalam percakapan dengan Bravos Radio, Dirut Reka Enjinering Mohamad Nawir mengungkapkan, cara terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan seleksi secara ketat terhadap setiap calon eksekutif BUMN.

Rekam jejak saja tak cukup. Mereka harus  mengikuti fit & proper test, menurut Nawir, agar hanya yang memiliki pengetahuan teknis dan kemampuan manajerial mumpuni bisa lolos. Melalui cara ini, pemerintah bisa membangun BUMN sebagai badan usaha yang kompetitif tak hanya di tingkat nasional tapi dunia. Di mata Nawir, pemerintah harus banyak belajar pada BUMN di Singapura, Malaysia, dan China.

BUMN yang seharus bisa menjadi ujung tombak perekonomian memang masih sangat memprihatinkan. Lihat saja, kini pemerintah memiliki 149 BUMN, yang secara keseluruhan memiliki sekitar 600 anak perusahaan. Namun, tahun lalu laba total BUMN hanya sekitar 200 triliun rupiah. Hanya sekitar 11 triliun rupiah di atas laba Petronas!

Konyol memang karena dalam 5 tahun terakhir BUMN dijadikan primadona oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan pihak swasta sampai protes berulang kali karena hampir semua pekerjaan diserahkan kepada BUMN. Akibatnya banyak perusahaan gulung tikar atau sekadar menjadi penonton pembangunan.

Sialnya lagi pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat bakal kian lambat. Bank Dunia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kndonesia tahun ini hanya akan mencapai 5 persen. Pemerintah dan pengamat pada umumnya sepakat bahwa masalah ini terkait dengan meredupnya pertumbuhan  ekonomi global.

Bisnis akan kian susah tentunya. Apalagi banjir barang impor dan invasi para kontraktor asing, terutama dari China,  tampaknya kian tak terkendali. Sebaliknya, kinerja ekspor Indonesia cenderung melemah karena dijegal situasi ekonomi global.

Lain Indonesia, lain pula Vietnam. Berkat keseriusannya memikat investor, negara komunis ini justru diuntungkan oleh memburuknya situasi ekonomi global. Kini Vietnam menjadi tujuan favorit pabrik-pabrik yang kabur dari China untuk menghindari perang dagang melawan Amerika. Pabrik yang kabur dari Jepang akibat tingginya biaya produksi juga mengincar Vietnam.

Tentu masih segar diingatan kita ketika Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena sekitar 33 pabrik yang kabur dari China beberapa bulan lalu, tak satupun masuk ke Indonesia. Sebagian besar, 23 pabrik, ternyata memilih Vietnam. Sisanya ke berbagai negara Asean lain.

Sedangkan 73 pabrik hengkang dari yang Jepang, 43 di antaranya memilih Vietnam sebagai rumah baru. Hanya 10 yang ke Indonesia. Sisanya ke berbagai negara Asean lain.

Maka Pemerintah Vietnam optimis bahwa pertumbuhan ekonomi negaranya tahun ini akan melewati 6,8 persen. Nyaris tak terganggu oleh lesunya perekonomian global. Faktor utamanya, menurut Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc, adalah kuatnya ekspor dan investasi asing. 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)