UU Cipta Kerja Madu Bagi Wirausahawan, Racun Bagi Karyawan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 28 October 2020 12:30
Watyutiink.com - Omnibus law UU Cipta Kerja membawa mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai surga investasi, bagi usaha besar maupun kecil. Banyak hal yang selama ini ‘ditabukan’ dibabat habis, dan sebagai gantinya diberikan jalan mulus bagi investasi baru maupun pengembangan usaha.

Lihat saja apa yang ‘diberikan negara’ kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui UU Cipta Kerja. Sedikitnya ada enam vitamin dosis tinggi yang akan diinjeksi kepada UMKM. Pertama, mempermudah akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan dan akses rantai pasok.

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dibabat. Tidak lagi diperlukan perizinan bagi bisnis gurem sekelas usaha mikro dan kecil. Cukup mendaftarkan usahanya saja.

Ditambah lagi, pemerintah akan membiayai sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman alias gratis. Bagi nelayan, izin kapal penangkap ikan pengurusannya cukup menghadap unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak seperti sebelumnya yang harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain.

Bagi usaha menengah yang bermitra dengan UMKM dan koperasi akan mendapatkan kemudahan, insentif fiskal, pembiayaan untuk pengembangan, serta pemberdayaan UMKM. Mendapatkan prioritas produk dan jasa dalam pengadaan program pemerintah, kemitraan UMK untuk fasilitas publik, serta kemudahan mendirikan koperasi berbasis syariah yang dapat didirikan minimum sembilan orang.

Kedua, memperbesar kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. Selama ini yang dikeluhkan  pelaku UMKM dan koperasi hal-hal yang menyangkut lapangan kerja. Dengan adanya UU ini, keresahan mereka terjawab.

Ketiga, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan untuk memaksimalkan startup lokal yang memiliki potensi besar, terutama startup yang dikembangkan kaum milenial terdidik yang banyak tumbuh di kampus-kampus.

Keempat, memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar. Pemerintah membantah jika UU Cipta Kerja akan mendorong liberalisasi investasi yang dapat menggilas UMKM. Dijanjikan akan ada pengaturan investasi lebih lanjut agar terjadi kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

Kelima, jaminan kredit program tidak wajib dalam wujud aset, tapi cukup berupa kegiatan usaha UMKM sebagai agunan. Selama ini pembiayaan perbankan konvensional mewajibkan jaminan aset untuk mendapatkan kucuran kredit modal kerja maupun investasi. Namun dengan lahirnya UU ini, kegiatan usaha, rencana usaha, dan order bisa dijadikan semacam jaminan untuk mendapatkan modal kerja.

Keenam, memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha. UMKM akan diberikan peluang berkembang sebagaimana korporasi.

Mencermati perlakuan istimewa yang diberikan kepada UMKM tersebut, pemerintah tampaknya sedang membangun kesadaran kolektif bahwa menjadi pelaku usaha itu menyenangkan karena akan mendapatkan keuntungan, insentif, dan kemudahan yang tidak sedikit dengan kehadiran UU Cipta Kerja.

Pemerintah jitu membidik timing penerbitan UU Cipta Kerja di tengah bonus demografi generasi milenial yang diperkirakan mencapai 60 persen dari populasi nasional. Jangan sampai ledakan generasi milenial ini tidak mendapatkan tempat untuk mengaktualisasikan dirinya. Mereka diharapkan yang paling banyak diuntungkan dengan adanya UU tersebut.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya menyuburkan lahan yang akan menjadi tempat bersemai tunas-tunas muda generasi millenial. Bak tanah pertanian yang telah disiapkan dengan matang, mereka akan tumbuh subur seiring dengan lahirnya UU tersebut yang meniadakan hama, gulma, dan pohon-pohon liar yang bisa mengganggu pertumbuhannya.

Di sisi lain, iklim kerja buruh yang bekerja di perusahaan dibuat tidak menyenangkan. Mereka gerah dibuatnya. Buruh menilai cuti, pesangon, jam kerja, hingga kebijakan tenaga alih daya (outsourcing) dalam UU Cipta Kerja tidak bersahabat dengan mereka.

Disinsentif yang dirasakan buruh dapat membuat demotivasi mereka menjadi karyawan. Pada saat bersamaan muncul godaan kemudahan dan insentif besar-besaran yang ditawarkan UU Cipta Kerja untuk mendirikan usaha.

Kalau ini yang terjadi-- pemerintah memberikan ‘racun’ kepada mereka yang berlabel buruh/karyawan, dan ‘madu’ kepada wirausahawan-- maka kemungkinan terjadinya peralihan (shifting) dari karyawan menjadi wirausahawan terbuka lebar.

Proses peralihan ini akan membantu penyerapan tenaga kerja besar-besaran. Mereka yang terkena PHK di sektor formal dan angkatan kerja baru yang dihasilkan lembaga pendidikan akan memilih untuk menjadi wirausahawan, ketimbang menelan pil pahit menjadi buruh/karyawan.

Kabar baiknya, Indonesia kelak akan memiliki cukup wirausahawan yang akan menjadi motor penggerak ekonomi. Namun kabar buruknya akan makin banyak sektor informal tumbuh ketimbang sektor formal. Diakui atau tidak, sektor informal menjadi juru selamat saat badai krisis datang.

Namun ada cacat bawaan sektor informal yakni kurang terlindunginya mereka yang bekerja di dalamnya. Sektor informal jarang mengikutsertakan mereka yang kerja di dalamnya ke dalam program jaminan sosial dan kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah boleh mendorong tumbuhnya kewirausahaan, namun pemerintah juga harus melindungi SDM yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai ekonomi maju di depan, SDM tertinggal di belakang.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF