Utang Gelap China Butakan Indonesia?
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 06 October 2021 20:10
Watyutink.com – Heboh atas tudingan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bahwa paham komunisme kini telah menyusup ke dalam tubuh TNI, merujuk pada hilangnya diorama penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti, Markas Kostrad, berbuntut pada meningkatnya kewaspadaan atas pengaruh China di Tanah Air.

Komunisme dan China memang tidak dapat dipisahkan. Negeri Tirai Bambu adalah negara komunis terbesar di dunia saat ini, selain Rusia, Korea Utara, Vietnam, dan beberapa negara lain. Apalagi China menjadi tempat bagi para elit PKI belajar dan mendapatkan dukungan dalam mengembangkan paham komunisme.

Luka bangsa Indonesia atas pengkhianatan PKI pada 1965 begitu dalam sehingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Sekalipun hubungan diplomatik kedua negara telah pulih, kewaspadaan terhadap pengaruh China di Indonesia tetap ada dan pada momen tertentu meningkat karena kekhawatiran Negeri Tirai Bambu itu masih akan terus mengembangkan paham komunisnya di Tanah Air.

Tak terkecuali terhadap pinjaman maupun proyek-proyek yang dikembangkan China di Indonesia. Masyarakat khawatir semakin besar bantuan dan semakin banyak proyek negara tersebut ditanamkan di Tanah Air maka pengaruh negara tersebut akan semakin meningkat, karena ‘tidak ada makan siang yang gratis.’

Indonesia memang semakin banyak menerima bantuan pinjaman dan proyek dari China. Berselubung program jalur sutera baru yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI), Indonesia memiliki utang tersembunyi kepada negara itu sebesar 17,28 miliar dolar AS atau setara Rp266 triliun.

Ambisi Cina dengan BRI-nya mendorong puluhan negara menumpuk 'utang tersembunyi' mencapai 385 miliar dolar AS, termasuk Indonesai di dalamnya. Hal ini diungkapkan AidData dalam laporan terbarunya pada akhir September.

AidData merupakan laboratorium penelitian pengembangan internasional di Universitas William & Mary di negara bagian Virginia, AS. Lembaga tersebut meneliti 13.427 proyek pembangunan China senilai total 843 miliar dolar AS di 165 negara dalam kurun waktu 18 tahun hingga akhir 2017 untuk mengungkap besaran utang tersembunyi dari proyek BRI.

Utang gelap Indonesia terhadap China yang mencapai sekitar Rp266 triliun itu setara dengan 1,6 persen PDB Indonesia, diberikan China sejak 2000 hingga 2017. Di luar utang gelap tersebut, AidData juga mencatat utang terbaru Indonesia senilai 4,42 miliar dolar AS atau sekitar Rp63 triliun pada periode yang sama.

Lembaga itu juga mengungkapkan, utang tersebut diberikan melalui skema Official Development Assistance (ODA) dan Other Official Flows (OOF) sebesar 29,96 miliar dolar AS atau sekitar Rp427 triliun.

Skema pinjaman tersebut didefiniskan sebagai utang tersembunyi yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara berkembang tidak melalui pemerintahan negara peminjam, namun lewat perusahaan BUMN, bank milik negara, special purpose vehicle (SPV), perusahaan patungan dan sektor swasta.

Utang tersebut biasanya tidak muncul dalam neraca utang pemerintah. Pinjaman ini tidak akan masuk dalam sistem pelaporan utang yang dibuat Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF). Kendati demikian, utang ini dapat menjadi beban pemerintah apabila terjadi wanprestasi.

AidData juga menemukan bahwa pinjaman tersebut secara sistematis tidak dilaporkan ke sistem pencatatan utang milik Bank Dunia, Debtor Reporting System (DRS), karena kebanyakan pemerintah pusat di negara-negara penerima pinjaman tidak melihatnya sebagai pinjaman utama yang harus segera dilunasi.

Laporan tersebut juga mengungkapkan sedikitnya 42 negara saat ini memiliki tingkat eksposur utang publik ke Cina lebih dari 10 persen PDB.  Di samping itu, sebagian utang yang diberikan lewat pendanaan proyek infrastruktur tidak menguntungkan bagi negara penerima pinjaman.

Sedikitnya sekitar tujuh persen dari proyek BRI China pada periode 2000-2017 berada dalam skandal, kontroversi hingga pelanggaran hukum. Indonesia, Pakistan, Malaysia, Vietnam dan Kenya disebutkan sebagai lima negara teratas yang memiliki proyek BRI bermasalah selama periode tersebut.

Pinjaman China juga mengikat kebebasan negara peminjam untuk mengatur pembayaran. Kesepakatan dengan Venezuela, misalnya, mengharuskan negara itu menyetor mata uang asing yang diperoleh dari penjualan minyak secara langsung ke rekening bank yang dikendalikan pemerintah China sebagai jaminan. Jika pembayaran cicilan utang melewati waktu jatuh tempo, kreditur China dapat segera menarik uang tunai dari rekening tersebut.

Lain lagi cerita Laos. Salah satu negara miskin di Asia Tenggara itu kerap disebut-sebut sebagai contoh pinjaman China yang tidak tercatat di dalam pembukuan transaksi. China menawarkan pembangunan jalur kereta api, sekalipun negara itu tak mampu untuk membiayai proyek tersebut.

Akibatnya, Laos harus berutang 480 juta dolar AS atau sekitar Rp6,8 triliun dari bank China. Salah satu sumber pendapatan Laos berasal dari hasil tambang kalium, yang digunakan untuk membayar utang tersebut. Pada saat negara itu berada di ambang kebangkrutan karena merosotnya rating pinjamannya pada September 2020, Laos terpaksa menyerahkan sebagian jaringan energinya senilai 600 juta dolar AS, setara Rp8,54 triliun, untuk mendapatkan keringanan utang dari kreditur China.

Indonesia bisa mengalami nasib yang sama dengan negara yang mendapatkan pinjaman dari China. Apalagi utang gelap membuat rakyat tidak menaruh curiga terhadap utang yang tinggi dengan bunga yang tinggi pula untuk mendanai proyek-proyek investasi China.

Oleh karena itu pinjaman dari China harus muncul dalam pembukuan keuangan negara. Demikian juga dengan kesepakatan antara bank dan negara peminjam, membuka klausul-klausul kerahasiaan sehingga rakyat mengetahui apa yang telah disepakati.

Indonesia memang membutuhkan infrastruktur dan proyek pembangunan dalam jumlah banyak untuk mendorong pertumbuhan, namun jangan buta menerima saja klausul yang diinginkan China saat memberikan pinjaman dan dukungan pembangunan proyek-proyek, agar kepentingan nasional tidak dirugikan apalagi sampai mengikuti paham komunis mereka.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF