Utang Gelap dan Korupsi
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 18 October 2021 19:00
Watyutink.com – Membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (cost overrun) yang diutangi China dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS atau sekitar 1,9 miliar dolar AS, mengingatkan kita pada proyek sejenis di Laos.

Di Laos, China mendanai pembangunan jalur kereta api dari negaranya ke wilayah tetangganya itu melalui jalur yang berkelok-kelok. Para ahli konstruksi sudah memperingatkan bahwa proyek tersebut akan menelan biaya besar karena harus membangun terowongan dan jembatan saat melewati kawasan pegunungan.

China mendukung proyek tersebut melalui penggalangan grup perusahaan pemerintah China dan konsorsium investor untuk membiayai proyek senilai 5,9 miliar dolar AS. Namun, Laos harus mengambil utang sebesar 480 juta dolar AS (sekitar Rp6,8 triliun) dari bank China sebagai ekuitas untuk proyek tersebut.

Peran China yang besar di proyek itu membuat grup perkeretaapian China memiliki sebagian besar jalur relnya. Namun dengan ketentuan dan kesepakatan pembiayaan dan kontrak proyek yang tidak jelas, pemerintah Laos harus bertanggung jawab atas utang proyek rel tersebut.

Kesepakatan yang tidak seimbang tersebut pada akhirnya memaksa Laos menyerahkan sebagian jaringan energinya senilai 600 juta dollar AS (Rp8,54 triliun) untuk mendapatkan keringanan utang dari kreditur China.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan jalur kereta Laos merupakan bagian dari proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang didanai China. Negara itu memberikan hibah maupun pinjaman uang kepada 13.427 proyek infrastruktur senilai 843 miliar dollar AS (sekitar Rp12 kuadriliun) di 165 negara.

Lembaga keuangan pembangunan internasional China mengeluarkan pinjaman rata-rata 85 miliar dollar AS (Rp1,21 kuadriliun) dalam setahun, sementara AS hanya menyediakan 37 miliar dollar AS (Rp527,1 triliun) pada tahun tertentu untuk mendukung pembangunan global.

Menurut sebuah penelitian, China bisa memberi utang dua kali lebih banyak dibandingkan AS dan negara-negara besar lainnya. Pinjaman ini sebagian besar dalam bentuk bunga tinggi yang berisiko dari bank-bank milik pemerintah China yang dilakukan secara sembunyi (utang gelap).

Sayangnya Indonesia termasuk negara yang menerima utang jenis ini. AidData -- laboratorium penelitian pengembangan internasional di Universitas William & Mary di negara bagian Virginia, AS—meneliti 13.427 proyek pembangunan China senilai total 843 miliar dolar AS di 165 negara dalam kurun waktu 18 tahun hingga akhir 2017 untuk mengungkap besaran utang tersembunyi dari proyek BRI.

Utang gelap Indonesia terhadap China yang mencapai sekitar Rp266 triliun itu setara dengan 1,6 persen PDB Indonesia, diberikan China sejak 2000 hingga 2017. Di luar utang gelap tersebut, AidData juga mencatat utang terbaru Indonesia senilai 4,42 miliar dolar AS atau sekitar Rp63 triliun pada periode yang sama.

Skema pinjaman tersebut didefiniskan sebagai utang tersembunyi yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara berkembang tidak melalui pemerintahan negara peminjam, namun lewat perusahaan BUMN, bank milik negara, special purpose vehicle (SPV), perusahaan patungan dan sektor swasta.

Utang tersebut biasanya tidak muncul dalam neraca utang pemerintah. Pinjaman ini tidak akan masuk dalam sistem pelaporan utang yang dibuat Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF). Kendati demikian, utang ini dapat menjadi beban pemerintah apabila terjadi wanprestasi.

Apakah utang gelap ini dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi?  Ada beberapa bentuk korupsi di sini. Pertama, korupsi besar (grand corruption). Korupsi besar berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik yang melibatkan transaksi legal. Para pejabat tinggi mengorbankan berbagai kekayaan lingkungan dan sumber daya alam untuk mencapai agenda politik atau keuntungan ekonomi jangka pendek mereka.

Korupsi besar muncul salah satunya adalah karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan. Masalah yang memiliki banyak pengaruh biasanya dilakukan oleh individu dan para pembuat keputusan secara tidak terbuka.

Kedua, kepentingan pemilik modal (kreditur) memiliki pengaruh yang begitu besar yang dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan pembiayaan untuk kepentingan mereka. Ketiga, peraturan dan ketentuan yang ada terkait dengan keterbukaan keuangan tidak mampu mengendalikan korupsi.

Korupsi besar juga muncul karena wewenang yang diberikan kepada para pejabat pubik terlalu luas, sehingga mereka bisa membuat berbagai keputusan tanpa akuntabilitas yang jelas dan transparan. Sebagai contoh, ada pejabat tinggi yang diberi wewenang luas dan ditugaskan untuk banyak hal di luar tugas pokoknya.

Bentuk korupsi yang lain adalah pengambilalihan kewenangan negara (state capture). Dalam bentuk korupsi ini, para pejabat publik dibayar untuk mengamankan peraturan dan kebijakan yang menguntungkan investor.

Praktik lainnya adalah pemodal mengancam/menggertak pemerintah dengan ancaman tidak akan melanjutkan pembangunan atau tidak akan memberikan pinjaman baru. Hal seperti ini dilakukan secara legal melalui lobi politik yang intensif. Pada akhirnya, para pembuat kebijakan mengorbankan kepentingan nasional demi keuntungan pribadi. Mereka mendukung upaya pemodal untuk mempengaruhi keputusan penting dalam pembangunan.

Untuk mencegah ini semua, Indonesia perlu kembali kepada semangat reformasi yang mengharuskan para penyelenggara negara bersih dari korupsi sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF