Venezuela - Indonesia Cuma Beda Benua
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
22 May 2019 14:00
Watyutink.com - Inilah prioritas pemerintah setelah terbentuknya kabinet baru. Pertama, melakukan depolitisasi polisi. Kedua membubarkan dan membatalkan semua lembaga dan perundangan yang telah dieksploitasi untuk membungkam perbedaan pendapat. Ketiga, menjamin keamanan para pelarian politik di luar negeri yang ingin kembali ke tanah air.

Pemerintah juga akan meninjau kembali pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dilakukan secara besar-besaran yang dibiayai oleh China. Alasannya, banyak indikasi praktik korupsi dan suap-menyuap karena tidak dilakukan melalui tender yang transparan. Perjanjian dengan pihak China sebagai kreditur sekaligus pelaksana pembangunan juga tak pernah dibuka ke publik.

Semua program di atas diungkapkan setelah Ranil Wickremesinghe dilantik menjadi Perdana Menteri Sri Lanka pada Januari 2015 lalu. Alasan Wickremesinghe, agar demokrasi hidup lagi sehingga menggairahkan investasi yang kian lesu.

Wickremesinghe tampaknya tak ingin polisi Sri Lanka bernasib sama dengan rekan mereka di Mesir. Pada 2011, ketika Mesir dilanda aksi massa besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Husni Mubarak, kantor-kantor polisi menjadi sasaran utama pengrusakan oleh para demonstran. Banyak korban berjatuhan sehingga polisi menghilang dari jalanan.

Sumber amarah tersebut adalah kenyataan bahwa polisi telah menjadi alat politik rezim Mubarak untuk melanggengkan kekuasaannya. Di era Mubarak, polisi dijadikan ujung tombak untuk menindas oposisi, baik secara hukum maupun fisik.

Namun, setelah kudeta militer oleh Jenderal Abdel Fattah El-Sisi terhadap Presiden Mohamad Morsi pada 2013, polisi Mesir kembali ke posisi semula yaitu menjadi mesin penindas oposisi. Ketika dikudeta Morsi baru setahun terpilih secara demokratis sebagai Presiden Mesir.

Polisi di Jazirah Arab pada umumnya menjadi ujung tombak untuk melanggengkan kekuasaan rezim-rezim otoriter. Polisi menjadi penting karena para penguasa di jazirah ini pada umumnya adalah sipil, termasuk di dalamnya adalah para raja yang berkuasa secara absolut.

Secara umum ada miripnya dengan Asia yang memiliki sejumlah rezim otoriter di bawah pimpinan sipil, dan mengandalkan polisi untuk melanggengkan kekuasaan. Di antaranya adalah Xi Jinping di China, Hun Sen di Kamboja,  Lee (Lee Kuan Yew dan Lee Hsien Loong) di Singapura,  dan Ferdinand Marcos di Filipina.

Di Hongkong, sejak diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada 1997, politisasi polisi dan hukum dilakukan untuk menghadapi gerakan pro demokrasi, dan mengerdilkan ruang untuk perbedaan pendapat. Bagi pemerintah Hongkong,  hanya kebebasan ekonomi yang diizinkan.

Kegagalan, meski tidak total, gerakan pro demokrasi Arab Spring, yang mulai merebak pada Desember 2010 di Tunisia, menyebabkan pembungkaman terhadap perbedaan pendapat kian menjadi-jadi. Banyak tokoh oposisi masuk penjara bahkan dijatuhi hukuman mati atau hilang begitu saja.

Arab Spring memang berhasil menumbangkan kediktatoran Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir,  dan Muammar Gadhafi di Libya. Namun, hanya di Tunisia demokrasi berlanjut sampai sekarang. Mesir kembali dikuasai oleh diktator militer, sementara Libya dicengkeram oleh perang saudara berkepanjangan.

Namun studi Elizabeth Nugent dari Universitas Yale mulai terbukti kebenarannya. Penindasan tak membunuh gerakan oposisi. Sebaliknya, penindasan memperkuat solidaritas dan persatuan di antara kelompok-kelompok oposisi.

Dalam beberapa bulan terakhir gelombang aksi jalanan kembali marak di jazirah Arab. Di Sudan, pada April lalu aksi tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan presiden Omar al Bashir yang berkuasa sejak 1989 melalui sebuah kudeta militer. Masih di bulan April, gelombang aksi massa di Aljazair sukses memaksa Presiden Abdelaziz Bouteflika undur diri.

Hanya saja masih terlalu pagi untuk mengatakan bahwa demokrasi akan langgeng di Sudan dan Aljazair, atau merebak di seluruh jazirah Arab yang hampir seluruhnya dikuasai oleh rezim otoriter. Pemilu yang demokratis memang akan diselenggarakan, namun belum tentu kemenangan akan jatuh ke kubu pro demokrasi.

Perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah para pemburu kekuasaan berkedok pro demokrasi, yang melihat demokrasi sebagai sekadar alat untuk memperoleh kekuasaan. Bagi mereka demokrasi boleh dibuang ketika tak diperlukan lagi.

Betapa besar biaya peran mereka sebagai perusak demokrasi diungkapkan oleh dua profesor politik Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam Defending Our Constitution Requires More than Outrage. Kajian mereka menunjukkan, di era pasca perang dingin, kebanyakan gangguan terhadap demokrasi tidak dilakukan oleh para jenderal melainkan oleh mereka yang terpilih secara demokratis.

Salah satu contoh yang diajukan adalah Presiden Hugo Chaves dari Venezuela, yang terpilih secara demokratis. Setelah menjadi presiden dan menguasai parlemen dia membangun berbagai UU yang membuat kaum oposisi tak berkutik. Lalu mengerahkan aparat penegak hukum untuk menjebloskan para pengritiknya ke penjara

Kemerosotan demokrasi, menurut kedua profesor politik tersebut, dimulai di kotak suara. Selanjutnya, penumbangan demokrasi dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Bila masyarakat tak menyadari bahwa pemimpin mereka yang terpilih secara demokratis berubah menjadi seorang diktator adalah karena tak ada kudeta, pemberlakuan UU darurat,  atau pembekuan konsitusi.

Dalam konteks Indonesia, publik kini menyaksikan bagaimana Pasal Makar dan UU ITE dipakai untuk menjebloskan pengritik pemerintah ke penjara satu per satu. Tentara pun mulai disertakan dalam urusan sipil seperti telah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa jenderal TNI nonjob akan ditempatkan di posisi sipil pemerintahan.

Nasib demokrasi di Indonesia saat ini di mata Levitsky dan Ziblatt, mungkin tampak sama dengan Venezuela. Bedanya satu di Asia, yang lain di Amerika.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998