13 Desember: Hari Nusantara
berita

13 December 2018 08:00
Watyutink.com – Kita semua tahu bahwa istilah Nusantara sering digunakan untuk menyebut nama negara kita selain Indonesia. Nusantara adalah sebutan untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Sebagian besar masuk ke dalam wilayah negara kita, dan sebagian lain ada di negara Timor Leste, Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam.

Tahukah Anda, tanggal 13 Desember itu diperingati sebagai Hari Nusantara?

Pemerintah menetapkan (Keppres No.125 Keppres No.126/2001) tanggal 13 Desember sebagai peringatan Hari Nusantara untuk mengenang dan menghidupkan Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957.  Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu, Juanda Kartawidjaja, yang mengumumkan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Nusantara sendiri tercatat dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad 12 sampai 16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut oleh Majapahit. Kemudian istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai nama negara merdeka pelanjut Hindia Belanda. Ketika nama “Indonesia” yang disetujui untuk dipakai, Nusantara tetap dipakai sebagai nama sinonim Kepulauan Indonesia sampai saat ini.  

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi