7 Januari 1965, Indonesia Keluar dari PBB
berita

07 January 2019 10:30
Watyutink.com – Seperti diberitakan, Indonesia terpilih lagi untuk yang keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB pada tanggal 1 Januari 2019. Menurut Wakil Tetap RI di PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Indonesia berhasil mendapatkan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Tahukah Anda, 54 Tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 7 Desember 1965, Indonesia malah pernah keluar dari PBB dengan alasan diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB?

Keputusan keluarnya Indonesia dari PBB adalah buntut dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Presiden Sukarno (Bung Karno) pada waktu itu menilai pembentukan negara Malaysia, yang lahir pada September 1963 dengan restu Inggris, adalah proyek Kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia. Bung Karno bahkan melabeli Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris.

Kemudian pada tahun 1964 malah muncul rencana Malaysia akan dimasukkan sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yang membuat Bung Karno makin geram. Indonesia mengancam akan keluar dari PBB jika rencana itu jadi diwujudkan. Nah, ketika Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada awal tahun 1965, maka Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada tanggal 7 Desember 1965.

Sebenarnya keluarnya Indonesia dari PBB juga merupakan puncak dari akumulasi ketidaksukaan Bung Karno dengan PBB. Bung Karno merasa tidak selayaknya markas PBB ada di negara tidak netral, Amerika Serikat (AS). Pada waktu itu sedang terjadi perang dingin antara AS (Blok Barat) dengan Uni Soviet (Blok Timur). Bung Karno menyarankan PBB bermarkas di Jenewa atau benua lain yang netral seperti Afrika atau Asia. Selain itu sekretariat selalu dipegang orang Amerika, yang menyebabkan kebijakannya lebih banyak mengakomodasi kepentingan Barat. PBB juga selalu mengedepankan orang dari negara Barat pada posisi penting.

Indonesia pada waktu itu lebih kecewa lagi ketika PBB menolak perwakilan dari China, dan malah Taiwan, yang tidak ada hubungan diplomasi dengan Indonesia, ada di DK PBB. Bung Karno menganggap hal ini akan melemahkan PBB saat berunding karena mengabaikan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, China.

(BACA JUGA: Untuk Keempat Kalinya Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan             People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting