Harpitnas, Saat Bolos Seolah Dibenarkan
berita

19 November 2018 16:00
Hari ini, suasana Jakarta terasa agak lancar, meski tidak lengang. Usut punya usut ternyata hari ini, Senin (19/11/2018) berada diantara dua hari libur. Inilah hari yang lazim disebut hari kejepit.

Tahukah Anda, mengapa hari ini disebut hari kejepit?

Hari kejepit adalah istilah yang biasa diberikan pada tanggal yang terjepit antara dua hari libur. Biasanya berada di antara tanggal merah dan akhir pekan. Sehingga hari ini seolah dijepit oleh dua hari libur. Warna kalender hari ini pun, hitam diantara dua tanggal merah.

Istilah hari kejepit seringkali muncul di percakapan para karyawan. Hari itu seolah karyawan boleh tidak masuk tanpa alasan atau bolos. Lama kelamaan kebiasaan bolos di hari kejepit ini menjadi sebuah kelaziman. Saking banyaknya karyawan yang bolos hari kejepit seolah menjadi hari libur nasional dengan nama Harpitnas alias Hari Kejepit Nasional.

Padahal, sejatinya aturan ketenagakerjaan tidak mengenal ‘Harpitnas’. Jika memang bukan hari libur karyawan wajib masuk kerja. Jika memang berniat tidak masuk, karyawan wajib mengajukan cuti. Karyawan yang tidak masuk tanpa alasan siap-siap kena semprot atasan.

Sementara itu pemerintah telah menetapkan jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019. Pada jadwal tersebut terdapat 20 hari yang terdiri atas 16 hari libur nasional dan empat hari cuti bersama.  Uniknya, setidaknya ada lima hari kejepit nasional alias harpitnas. 31 Desember 2018, 4 Februari 2019, 8 Maret 2019, 31 Mei 2019 dan 23 Desember 2019.

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi