Sejarah Pesta Demokrasi, Kapan Pemilu Pertamakali Dilakukan?
berita
Roman coin depicting election
16 April 2019 17:30
Watyutink.com – Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Pada hari itu puncak dari rangkaian proses pemilihan umum (Pemilu), yakni pemungutan suara atau pencoblosan akan dilaksanakan. Diperkirakan sekitar 192 ribu orang akan menggunakan hak konstitusionalnya.

Pemilu 2019 terasa berbeda dengan beberapa pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia. Pasalnya Pemilu kali ini rakyat Indonesia memilih lima hal sekaligus, yakni, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD I, DPRD II, dan anggota DPD. Itulah sebabnya pesta demokrasi kali ini disebut sebagai Pemilu paling rumit dan terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia.

Pemilu sebenarnya merupakan bagian dari proses demokrasi di sebuah negara. Bahkan Pemilu yang intinya adalah ‘meminta’ pendapat rakyat ini adalah inti dari proses demokrasi. Itulah sebabnya Pemilu sudah banyak dilakukan diberbagai negara dan sudah dilakukan sejak lama.

Tahukah Anda, kapan pertama kali pemilu dilakukan di dunia?

Sejarah mencatat Pemilihan Umum sudah dilakukan sejak abad ke empat sebelum masehi. Saat itu rakyat di Yunani Kuno melaksanakan hak politiknya guna memilih pemimpin. Rakyat negeri para dewa itu menyebutnya sebagai “demos” yang berarti rakyat dan “cratein” yang bermakna pemimpin. Dari kedua kata itulah muncul istilah “demokrasi”.

Pada masa itu pemilu dilakukan dengan cara sederhana. Pasalnya jumlah penduduk masih sedikit dan wilayah negara pun tidak terlalu besar, hanya berupa negara kota. Sehingga rakyat bisa secara langsung memilih pemimpinnya.

Proses pemilu sebagai cara memilih pemimpin pun terus berlanjut hingga zaman Romawi Kuno. Meski menganut sistem monarki atau kerajaan, namun pemerintahan Romawi Kuno didampingi sebuah majelis perwakilan yang terdiri dari para bangsawan. Hingga akhirnya kaisar atau raja berhasil diturunkan dan pucuk kekuasaan pun berpindah ke tangan badan perwakilan.

Penggunaan sistem demokrasi seperti yang dilakukan dimasa Yunani Kuno dan Romawi Kuno terus berlanjut hingga abad pertengahan. Puncaknya adalah ketika terjadi Revolusi Perancis pada 1789 yang memaksa Raja Louis XVI turun tahta dan pemerintahan beralih menggunakan sistem demokrasi.

Sejak saat ini beberapa negara di Eropa mengubah sistem pemerintahannya dari monarki menjadi demokrasi. Sebagian berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sepanjang sejarah,  Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilu, yakni pada 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu pertama yang dilaksanakan pada 29 September 1955 itu diikuti 29 partai politik dan perorangan. Pada saat itu perorangan memang diperbolehkan mengikuti pemilu.

Pada saat itu pemilu memperebutkan  260 kursi untuk DPR dan 520 untuk Konstituante atau MPR. Selain itu, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.

Hasilnya, empat partai politik berhasil meraih suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh  57 kursi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) berhasil merebut  57 kursi Nahdlatul Ulama (NU) memperoleh 45 kursi dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi.

Jumlah peserta pemilu pada tahun berikutnya terus mengalami penyusutan. Pada pemilu 1971 diikuti 10 partai politik. Selanjutnya sejak 1977 hingga 1997, saat Orde Baru berkuasa, pemilu hanya diikuti tiga peserta, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, pemilu dilaksanakan pada 1999 diikuti 49 partai politik. Ini adalah pemilu pertama di masa Reformasi.

Pada 2004 untuk pertamakalinya pemilu dilakukan dalam dua tahap, yakni pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik