AS-China Perang Dagang, Industri Baja Nasional Kena Getah
berita
Ekonomika
Sumber Foto: Frontera.com (gie/watyutink.com) 20 April 2018 16:00
Penulis
Industri baja nasional mulai merasakan ‘panas’nya imbas perang dagang Amerika Serikat (AS) vs China. Serbuan produk baja impor mulai membanjiri pasar nasional dan mengancam utilisasi produsen baja nasional. Perang dagang dua negara raksasa tersebut berpotensi mengganggu bisnis industri baja domestik.

Apalagi, produk baja China bebas bea masuk ke Indonesia karena terkait perjanjian China-ASEAN Free Trade Area (FTA). Dengan bebasnya bea masuk sangat memungkinkan bagi China untuk membelokkan produk bajanya yang selama ini diekspor ke AS ke Indonesia. Apalagi, pemerintahan saat ini tengah gencar-gencarnya proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi-JK.

Belum lagi munculnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 yang menghapus Pasal 4 Permedag Nomor 82 Tahun 2016. Padahal isi pasal itu justru memberikan kemudahan untuk masuknya produk baja impor dan turunannya masuk ke Indonesia.

Kedua hal tersebut menjadi alasan utama bagi industri baja nasional merasa cemas dan khawatir. Jika tidak diantisipasi, industri baja nasional akan terancam kedodoran menghadapi membanjirnya baja China yang masuk ke Indonesia akibat perang dagang dengan AS tersebut. Bukan tidak mungkin mengakibatkan gulung tikar, terutama untuk industri skala kecil dan menengah.

Memang Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, nasib industri baja nasional beberapa tahun ke belakang ini kurang beruntung. Dalam hal ini, kita mengacu pada perusahaan Krakatau Steel sebagai induk dari industri baja nasional. Pembangunan infrastruktur yang menjadi signature pemerintahan Jokowi-JK ternyata tak menjamin sektor industri nasional diuntungkan.

Dengan 40 persen bahan baku utama pendukung proyek infrastruktur ditopang oleh baja dan semen, tapi justru Krakatau Steel sebagai BUMN dan produsen baja terbesar nasional justru mengalami kerugian sejak 2015 hingga semester III 2017. Di 2015, KS mengalami kerugian 360 juta dolar AS, 2016 rugi 160 juta dolar AS, dan di semester III-2017, KS rugi 39,6 juta dolar AS. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, impor pipa besi dan baja yang berasal dari China mencapai 175.900 ribu ton atau sekitar 54 persen dari total impor seberat 325.900 ribu ton. Nilai impor tersebut mencapai 143,9 juta dolar AS atau sekitar Rp1,87 triliun.

Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan mengaku, pemerintah akan mengantasipasi dengan menerapkan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) ke China. Lho, apakah Indonesia akan meniru sikap Trump, dengan menerapkan bea masuk atas produk China yang menyebabkan terjadinya ‘perang dagang’ saat ini? Apakah negara kita mau ikut memanaskan perang dagang AS vs China yang saat ini terjadi?

Jika memang benar akan diterapkan bea masuk atas impor baja China, apakah pemerintah mampu bersikap tegas jika ditekan oleh pemerintah China yang telah menggelontorkan investasi mereka ribuan triliun rupiah ke Indonesia? Bukankah hal itu juga berarti kita melanggar perjanjian FTA dengan China?

Seharusnya dalam kondisi ini kita justru memperkuat industri baja nasional dengan menyerap seluruhnya di proyek-proyek infrastruktur sebagai langkah antisipasi. Jika tidak dimanfaatkan, Indonesia akan terus-menerus menjadi negara terdampak jika ada peristiwa seperti perang dagang AS vs China. Itu artinya, berdikari di bidang ekonomi semakin jauh panggang dari api.  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Genderang perang dagang Amerika Serikat versus China sudah ditabuh dan efeknya sudah mulai terasa bagi negara-negara terkait hubungan ekonomi perdagangan dengan keduanya. Ada efek positif semisal produk ekspor negara-negara tersebut menjadi alternatif untuk mengganti produk negara yang sedang berperang itu, baik di pasar Amerika Serikat maupun pasar China. Namun ada juga efek negatifnya yaitu produk-produk Amerika Serikat dan China membanjiri pasar domestik negara-negara lainnya. Indonesia mengalami kedua efek tersebut bersamaan.

Produk baja nasional merasakan efek negatif dari perang dagang Amerika Serikat dan China 2018. Produk baja China karena tidak kompetitif di pasar Amerika Serikat, mulai membanjiri pasar domestik Indonesia. Daya saing produk baja China membuat produk baja nasional tidak mampu berkompetisi di pasar dalam negeri. Konsumen domestik akan tergoda dengan produk baja China dibanding produk baja nasional, terlebih proyek-proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan saat ini mengandung resiko cukup tinggi bagi para kontraktor sehingga biaya bahan baku yang lebih murah setidaknya menjadi penawar jika terjadi resiko proyek.

Kira-kira hal apa yang perlu dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait menyikapi fenomena membanjirnya produk baja China sebagai imbas perang dagang Amerika Serikat versus China?

Menjadi tugas pertama pemerintah, yang dimotori Kementerian Perindustrian dengan dukungan Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan pemetaan produk baja nasional terkini sebagai bahan informasi pengambil kebijakan pemerintah. Pemetaan produk baja yang terdiri dari jenis produk baja yang diproduksi industri dalam negeri, konsumsi jenis produk baja tersebut di pasar dalam negeri dan juga pasar luar negeri, komitmen serapan produk baja nasional dalam berbagai proyek infrastruktur nasional yang tengah berjalan, serta pantauan ijin impor produk baja China yang sudah diajukan. Hal-hal tersebut akan membentuk profil supply-demand pasar produk baja di Indonesia yang selanjutnya menjadi dasar pengambilan berbagai kebijakan pemerintah.

Salah satu pilihan kebijakan pemerintah yang dapat dibayangkan antara lain, pemberian insentif fiskal pada industri baja nasional untuk sementara waktu agar daya saing produknya tidak melemah. Selain itu meneguhkan komitmen kontraktor proyek infrastruktur nasional untuk tetap menyerap produk baja domestik dengan pemberian insentif fiskal sementara juga kepada kontraktor tersebut. Setidaknya hal tersebut sudah mengamankan sebagian pasar domestik dari serbuan produk impor baja China.

Di samping itu untuk melindungi konsumen dalam negeri dari produk baja berkualitas rendah dari China maka tidak ada jalan lain untuk menerapkan secara ketat dan dimonitor terus menerus SNI untuk produk baja nasional.

Hal lain yang dapat diusulkan untuk mengurangi tekanan produk baja China adalah penawaran proyek-proyek infrastruktur baru dengan skema pembiayaan investasi China yang memasukkan produk baja mereka. Kanalisasi produk baja China pada jalur baru akan mengurangi tekanan pada jalur saat ini yang sudah dialiri produk baja nasional.

Lama perang dagang Amerika Serikat versus China diprediksi tidak melebihi tahun 2021 saat masa administrasi Presiden Trump berakhir. Oleh karena itu tetap diperlukan skenario-skenario mengantisipasi efek perang dagang ini oleh semua pemangku kepentingan di Indonesia, tidak hanya untuk produk baja namun juga produk lainnya. Sebagaimana huruf China untuk resiko yang terdiri dari dua simbol yaitu simbol ancaman dan peluang, maka resiko perang dagang janganlah dipandang sebagai ancaman saja namun juga sebagai peluang meningkatkan penetrasi pasar produk nasional ke berbagai pasar internasional. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Perang dagang yang dibunyikan Amerika Serikat dan China membawa dampak yang beragam, baik negatif maupun positif, bagi Indonesia ada kemungkinan impor barang konsumsi China yang dilarang AS akan menyerbu Indonesia, sehingga harga barang menjadi lebih cukup murah. Termasuk baja dan produk turunannya.

Jika arus impor barang dari China deras masuk ke Indonesia, tentu saja bisa berdampak pada neraca perdagangan Indonesia dengan China. Apalagi, selama ini Indonesia selalu mencatat defisit dengan perdagangan dengan China.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap China tercatat 13,89 miliar dollar sepanjang tahun 2017. Hal ini disebabkan ekspor Indonesia ke China hanya senilai 21,32 miliar dollar AS, yang lebih kecil dibanding impornya, yakni 35,51 miliar dollar AS.

Sejak pemerintahan Jokowi-JK naik tahta, masyarakat dibuai dengan mimpi indah bahwa pertumbuhan ekonomi akan meroket. Pemerintah langsung menggenjot APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2015 dengan kenaikan sangat fantastis.

Di setiap kesempatan pemerintah mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur. Memang benar realisasi Belanja Modal dan Infrastruktur mengalami kenaikan di tahun 2015. Belanja Modal naik dari Rp 147,3 triliun (2014) menjadi  Rp 215,4 triliun. Di dalam Belanja Modal ini, kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan (baca: Infrastruktur) hanya naik dari Rp65,6 triliun (2014) menjadi Rp98,6 triliun (2015).

Tahun 2016, realisasi Belanja Modal dan Infrastruktur bahkan menciut. Belanja Modal turun (dari Rp 215,4 triliun) menjadi Rp 169,5 triliun saja. Belanja Modal Infrastruktur juga turun (dari Rp 98,6 triliun) menjadi Rp 64 triliun. Dari data APBN ini jelas terbaca bahwa realisasi Belanja Infrastruktur tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, dan oleh banyak pihak.

Untuk kompensasi Belanja Infrastruktur yang sangat mengecewakan ini, pemerintah mendorong perusahaan negara (BUMN) untuk membangun, khususnya jalan tol. Hal ini akan membahayakan posisi BUMN yang awalnya hanya kontraktor pembangunan infrastruktur menjadi investor. BUMN bisa mendapat kesulitan membayar kembali investasi yang menggunakan pinjaman dari bank pemerintah. Kalau ini sampai terjadi, maka bisa berdampak sistemik, dan bank pemerintah bisa mengalami kesulitan.

Seiring tahun-tahun berlalu masyarakat dan banyak pelaku usaha mulai menunjukkan pesimisme. Tidak heran kalau perusahaan pendukung infrastruktur mulai merasakan pahitnya kenyataan bahwa belanja infrastruktur tidak seperti yang citrakan. Apalagi dengan hadirnya perang dagang dua negara raksasa, yang dampaknya sangat berpotensi masuk ke Indonesia.

Sebaiknya pemerintah mulai menyadari hal ini dan tidak memberi harapan berlebihan (baca: palsu) ke masyarakat dan pelaku usaha. Menggelembungkan APBN di luar kemampuan riil hanya membohongi dan membodohi diri sendiri. Bangunlah dari mimpi dan hadapi kenyataan ini. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES)

Gempuran baja murah dari China mengancam Indonesia. Sebab, China bakal mencari pasar baru karena perang dagang dengan Amerika Serikat. Baja China bisa murah karena Pemerintah China memberikan insentif berupa potongan pajak (tax rebate) bagi pengusaha yang melakukan ekspor. Ekspor ini ditujukan kepada pengusaha yang mengekspor baja paduan (alloy). Baja paduan sendiri ialah baja khusus yang biasanya digunakan untuk rel kereta api, komponen alat berat, dan lain-lain.

Potongan pajaknya pun tak main-main, hingga kisaran 15 persen. Baja Allpy juga bebas bea masuk ke Indonesia. Sebab, Indonesia sendiri belum bisa memproduksi baja paduan.

Namun begitu, jalur insentif pajak baja paduan ini menjadi celah bagi baja karbon, maupun produk turunan baja yang lainnya.  Produk-produk baja banyak digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan, terutama pada proyek-proyek infrastruktur.

Di sisi lain, Proyek-proyek infrastruktur pemerintah juga tidak memberikan multiplier effect ke industri nasional khususnya industri baja dan semen. Hal ini terjadi lantaran, proyek penugasan pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMN. Penugasan tersebut membuat BUMN menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi di Infrastruktur.

Sementara Industri kita saat ini hanya tumbuh 4,9 persen. Sedangkan, kalau kita lihat negara-negara tetangga dengan pertumbuhan ekonomi dan industrinya yang melejit seperti Vietnam dan Malaysia, angka pertumbuhan industri mereka mencapai double digit.

Kalau kita lihat pada kuartal ke III tahun 2017, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini angka kontribusi industri kita di bawah 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut terbilang rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan saat ini kondisinya terus menurun. Sementara, karena kalau kita melihat indikator pertumbuhan ekonomi  dan industri di Asia Tenggara yang di tahun-tahun belakangan ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan yang cukup signifikan. Seperti kita lihat hal tersebut dialami oleh Vietnam, Filipina dan Malaysia.

Seharusnya tren positif tersebut juga berimbas kepada Indonesia. Namun yang terjadi saat ini, pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 5 persen, dan industri kita di kisaran 4 persen. Itulah kenapa saya bilang that is not a good sign. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan industri di Asia Tenggara saat ini, seharusnya pertumbuhan industri kita bisa tumbuh dan berkontribusi terhadap PDB di atas 20 persen, minimal 25 persen.

Apalagi ditambah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat vs China saat ini. Kita hanya bisa berharap pemerintah segera melakukan langkah cerdas untuk mengantisipasi dan berharap agar industri kita tetap bisa bertahan. Karena jika tidak, industri kita bisa tergilas oleh industri China yang berbelok mengalihkan ekspor dari Amerika Serikat ke negara-negara Asean, terutama Indonesia yang memiliki pasar terbesar di Asean dengan membanjiri dan menimbun produk-produk mereka ke Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pasca krisis 2008, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Europa berpikir ulang mengenai dampak yang ditimbulkan dari globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif karena globalisasi merupakan proses yang menciptakan aktivitas ekonomi semakin efisien dan terkoneksi satu dengan yang lain akibat kecepatan perpindahan yang cepat barang dan jasa serta modal dan tenaga kerja.

Ide awal globalisasi bisa dilihat di dalam buku teks ekonomi, berawal dari David Ricardo yang mengatakan bahwa negara memiliki keunggulan komparatif dalam melakukan perdagangan. Ambil contoh Amerika Serikat dan Bangladesh. Amerika Serikat memiliki jumlah tenaga kerja terampil tinggi lebih banyak daripada tenaga kerja kurang terampil sedangkan sebaliknya dengan Bangladesh. Maka, Amerika Serikat dapat fokus untuk menghasilkan produk seperti jasa keuangan dan software sementara Bangladesh dapat fokus pada garmen. Dampaknya adalah upah dari tenaga kerja di masing-masing akan meningkat sehingga mampu menurunkan ketimpangan pendapatan.
 
Pada kenyataannya hal ini terjadi pada fase pertama globalisasi, namun tidak terjadi di fase-fase berikutnya. Bahkan beberapa ekonom setelah Ricardo mempertanyakan hal ini. Dari Stolper-Samuelson yang mengembangkan gagasan Heckser-Ohlin mengenai pembagian pekerja dan pemilik modal (fisik, finansial, dan manusia) hingga Paul Krugman yang menggaris-bawahi tidak sempurnanya kompetisi yang ada.
 
Hari ini, indeks gini sebagai ukuran dari ketimpangan pendapatan di berbagai belahan dunia semakin menggambarkan terjadinya ketimpangan akibat globalisasi. Negara-negara Sub-Sahara Afrika meningkat dari 9 persen antara 1993-2008 sementara China meningkat hingga 34 persen selama 20 tahun terakhir. Apa sebab? Kembali pada gambaran di awal, pada kasus ibu-ibu yang membeli pakaian. Perusahaan di suatu negara dengan mudah untuk bekerja sama dengan perusahaan negara yang mampu menyediakan tenaga kerja rendah dan murah.
 
Adalah Eric Maskin yang memetakan pada dasarnya empat golongan pekerja: (A) pekerja terampil tinggi di negara kaya, (B) pekerja terampil rendah di negara kaya, (C) pekerja terampil tinggi di negara miskin dan, (D) pekerja terampil rendah di negara miskin. Sebelum gelombang globalisasi muncul, C dan D bekerja bersama karena pertumbuhan tingkat upah C akan meningkat jika dia bisa bekerjasama membantu D. Maskin mencontohkan mengenai petani dan orang yang mampu berbahasa inggris saling melengkapi di negara miskin. Namun sekarang yang terjadi adalah C tidak lagi bekerja dengan D melainkan bekerja dengan A dan juga B. Pada akhirnya tenaga kerja golongan D akan tertinggal dan menurunnya pendapatan dan melebarkan ketimpangan.

Realitanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Meksiko dan Indonesia. Di Meksiko, pekerja di perusahaan dengan orientasi ekspor dibayar 60% lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis yang tidak berorientasi ekspor. Sementara di Indonesia, pekerja pabrik yang dimiliki asing dibayar 70 persen lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang dimiliki lokal. 
 
Bagaimana menanggulangi masalah ketimpangan yang disebabkan globalisasi? Donald Trump memberikan fokus pada pembenahan perdagangan, meskipun cara ekstrim ditempuh a la merkantilis sebelum Smith-Ricardian. Upaya ini justru membangkitkan perang dagang yang tidak menguntungkan kedua belah pihak (zero-sum). Tentu akan lebih strategis dengan membuat pekerja di golongan D tidak ada lagi melalui pendidikan. Pendidikan tidak berhenti pada penyelenggaraannya saja, namun juga akses untuk mendapatkannya. Hal ini menjadi jalur paling ampuh dalam mengatasi ketimpangan.  

Salah satu yang dilakukan Amerika Serikat adalah kembali pada pengenaan tarif sebagai bentuk proteksionisme industri. Alumunium dan baja dipilih karena merupakan industri strategis yang masih menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan bahan baku industri strategis lainnya mulai dari otomotif hingga senjata. Industri ini juga dipilih karena share terhadap pasokan dunia semakin berkurang dalam 17 tahun terakhir. Sementara China menguasaishare terhadap 50% produksi baja dunia, Amerika Serikat hanya menguasai 5 persen saja.

Tentu konsekuensinya ada di Indonesia dengan menjadi pasar alternatif bagi baja dan alumunium China. Belum lagi di kesempatan yang sama, Indonesia sedang giat-giatnya membangun infrastruktur di tengah pengetatan anggaran. Maka tidak heran jika baja yang digunakan berasal dari China, alasan utamanya tentu murah.

Langkah yang perlu di tempuh oleh Indonesia tentu memperkuat kapasitas produksinya. Jika nyatanya Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri saat ini, tentu Indonesia perlu memikirkan agar bisa mengisi kekosongan pasokan baja dan alumunium di Amerika Serikat akibat pengenaan tarif tersebut. Produsen otomotif mereka misalnya kelimpungan untuk mencari baja dan alumunium murah, toh jika berhasil memproduksi kebutuhan nasionalnya, Amerika Serikat tetap akan menghasilkan produk yang lebih mahal dari yang ditawarkan China. Hal ini menjadi celah bagi Indonesia.

Tentu ini tidak mudah, perlu adanya negosiasi bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam merealisasikannya. Sementara saat ini, negosiasi dan lobi bilateral masih menjadi salah satu kelemahan kita dalam perdagangan internasional. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Coba baca dari web American Iron and  Steel  Institute (AISI)  tentang fluktuasi ekspor-impor besi baja sedunia yang tampaknya seirama dengan kebijakan Trump yang bolak balik dan gonta-ganti, sebentar proteksionis dengan membebani bea masuk, sebentar lagi  meralat putusan keluar dari TPP dan mau masuk lagi ke TPP. Jadi Trump ini bukan sekedar populer karena ‘erotics’ skandal sex dengan wanita Playboy. Tapi juga ‘erratic’, tidak stabil dalam membuat putusan.

Kita harus bersiap menghadapi ketidakstabilan individu model Trump yang tidak kalah nyentriknya dari Kim Jong un. Celakanya keduanya malah populer –kadang juga membingungkan, justru karena mereka berdua sepakat mau bikin KTT.

Uniknya lagi sempat terpetik berita bahwa keduanya kurang sreg menunjuk Indonesia jadi tuan rumah KTT AS-Korut. Padahal kita dikenal sebagai sekutu Korea Utara yang setia dan juga kita berdua sama sama diskors dari Olympic Games Tokyo 1964, gara gara Indonesia menolak kehadiran Israel dan Taiwan di Asian Games IV Jakarta 1962.

Kalau sekarang justru Jakarta tetap tidak dipercaya oleh AS maupun Korea Utara untuk jadi tuan rumah KTT dua negara dan pertemuan 2 orang tokoh nyentrik global itu. Memang kadang-kadang terbukti, antara itikad baik dengan realitas politik menyakitkan.

Di tahun 1962, kita lebih Arab dari Arab, dengan menolak Israel ikut Asian Games IV di Jakarta. Tapi ketika RI diskors, tidak ada negara Arab yang ikut keluar dari Olmpiade Tokyo 1964. Semua ‘berlenggang kangkung’ ikut Olimpiade Tokyo, meninggalkan atlet kita dan Korea Utara keleleran diluar stadion Olympic Tokyo.

Republik Rakjat Tjina (RRT) sendiri memang belum jadi anggota PBB dan Asian Games Federation maupun International Olympic Committee. Sejarah ini kita kutip panjang lebar, diserta kutipan fluktuasi dari arus impor-ekspor besi baja AS yang dipantau AISI.

Nah Indonesia harus siap menghadapi diplomasi ‘zig-zag’ model Trump secara fleksibel dan cepat, layaknya respons gaya "Kopassus" dalam setiap situasi dan kondisi. Gerak sambel, lobby ‘leveraing bargaining’ itu yang harus lincah pada level aksi detail operasional secara cerdas, cepat cermat canggih.

Yang kita hadapi adalah Trump yang bukan hanya erotic tapi juga erratic (plin plan, suka berubah pikiran) --jangan jangan berpenyakit jiwa schizophrenia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kondisi terkini nilai ekspor baja Indonesia dalam 3 bulan pertama di tahun 2018 sedang dalam kondisi baik. Ada kenaikan nilai ekspor besi dan baja nasional sekitar 125 persen dari 557,5 juta dollar AS pada periode Januari-Maret 2017 menjadi 1254,9 juta dollar AS pada periode Januari-Maret 2018. Kalau kenaikannya sebesar ini, artinya ada sesuatu yang menjadi latar belakang kejadiannya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

Apabila kita coba cek kondisi di dalam negeri, tidak ada suatu kejadian besar yang berdampak pada berubahnya perdagangan baja Indonesia. Masifnya pembangunan infrastruktur tidak dapat dijadikan alasan karena pembangunan tersebut bukan baru terjadi beberapa bulan terakhir ini saja, tetapi beberapa tahun ke belakang. Sementara itu, apabila kita cek ke kondisi di pasar internasional, ada satu kejadian besar yang berdampak pada perekonomian di banyak negara, yakni gaung perang dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kepada China. Salah satu kebijakan perang dagang AS berkaitan dengan baja. Artinya, kenaikan ekspor baja Indonesia yang begitu besar pada awal 2018 ini banyak disumbang oleh faktor perang dagang AS-China.

Saat kondisi industri baja sedang bagus karena ekspor baja meningkat pesat, Kementrian Perdagangan lantas memunculkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 22 tahun 2018 yang menghapus pasal 4 dari isi Permendag Nomor 82 Tahun 2016. Hal ini justru memberikan kemudahan untuk masuknya produk baja impor dan turunannya masuk ke Indonesia. Artinya, patut diragukan keberpihakan Kementrian Perdagangan terhadap industri baja dalam negeri karena justru menghambat laju ekspor baja yang sedang meningkat pesat. Dalam hal ini, Bapak Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menegur Menteri Perdagangan, Bapak Enggartiasto Lukita, agar mendukung upaya peningkatan kapasitas industri baja dalam negeri.

Selain itu, saat adanya kondisi perang dagang antara AS dan China, sudah sepatutnya bagi negara-negara lainnya untuk mewaspadai dampak yang ditimbulkan terhadap negaranya. Keluarnya Permendag diatas justru merupakan kontradiksi dari kewaspadaan perdagangan yang seharusnya ada di Indonesia. Menteri Perdagangan justru semakin membuka pasar Indonesia dengan sangat terbuka lebar kepada China untuk memasukkan bajanya ke dalam Indonesia. Dengan demikian, keluarnya Permendag nomor 22 tahun 2018 tidak tepat untuk mendukung industri baja nasional sekaligus tidak kontekstual menghadapi dampak dari perang dagang antara AS dan China.

Meskipun peran baja dan besi dalam ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2017 hanya 2,19 persen, bukan berarti kita dapat membiarkan, atau bahkan melepas, industri baja Indonesia begitu saja. Dalam hal ini pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang konsisten dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berarti keberpihakan pada peningkatan kapasitas industri baja dalam negeri. Apabila hal tersebut terjadi, cita-cita Bung Karno untuk berdikari, salah satunya berdaulat di bidang ekonomi, dapat segera tercapai di Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020