Atasi Defisit: Memupuk Keberanian, Menjaga Kemandirian
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 23 February 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Perlahan tapi pasti, ekonomi Indonesia sepertinya mulai mengarah pada situasi yang rumit. BPS pada (14/2/2019) lalu mengumumkan bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia jatuh pada angka defisit terbesar sepajang sejarah Republik Indonesia berdiri. Sampai Desember 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan senilai 8,57 miliar dolar AS. Pada tahun sebelumnya di periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia justru surplus sebesar 11,84 miliar dolar AS. Demikian pula pada 2016, surplus senilai 9,48 miliar dolar AS.

Ekonomi senior Didik J Rachbini pada Kamis (21/2/2019) lalu menyatakan, defisit yang terjadi paling besar disebabkan oleh defisit perdagangan dengan China. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi lemah dan cenderung dirugikan. Sayangnya, kebijakan perekonomian yang ditempuh sekarang sepertinya tidak berupaya untuk mengurangi dampak merugikan dari defisit perdagangan tersebut.

Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, sampai dengan Januari 2019 defisit neraca perdagangan dengan China masih terjadi senilai 2,43 miliar dolar AS atau 32 persen (yoy) lebih tinggi dibanding 2018 lalu senilai 1,84 miliar dolar AS.

Ekspor migas ke China juga turun senilai 4,36 persen menjadi 184,6 juta dolar AS. Sementara Impor nonmigas Indonesia dari China naik 10,14 persen menjadi 4,14 miliar dolar AS. Terbesar berasal dari impor besi dan baja sebesar 54,18 persen menjadi 241,97 juta dolar AS. Barang dari besi dan baja senilai 25 persen menjadi 149,72 juta dolar AS dan impor barang plastik dan barang dari plastik sebesar 17,52 persen sebesar 183,98 juta dolar AS. Impor jenis produk non migas terbesar didominasi produk mesin-mesin atau pesawat mekanik, kemudian produk mesin atau peralatan listrik dan produk plastik atau barang dari plastik (CNN.com,15/2/2019).

Mengapa Indonesia terkesan tidak berdaya menghalangi serbuan impor produk-produk China ke dalam negeri? Mengapa serbuan impor produk China yang terjadi sejak periode pemerintahan sebelumnya tidak disikapi dengan “counter policy” khusus guna melindungi industri dalam negeri? Terutama oleh para pemikir dan perencana pembangunan di Bappenas dan juga oleh KEIN? Padahal, terbukti serbuan impor produk tersebut telah menyebabkan defisit neraca perdagangan paling parah? Apa yang harus dilakukan?

Agresivitas China dalam ekspansi ekonominya hingga menikmati pertumbuhan ekonomi luarbiasa adalah akibat dari kebijakan “ofensif ke luar” yang dilaksanakan sejak awal 80-an. Selain ingin mengurangi over produksi di dalam negeri, serbuan produk dan investasi/penyaluran pinjaman keuangan ke negara-negara berkembang dinilai sebagai cara China mendominasi pasar ekonomi dan keuangan dunia khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Akibatnya, defisit dan persoalan keuangan di beberapa negara terjadi, tak terkecuali Amerika Serikat. Namun, defisit perdagangan sebesar 375 miliar dolar AS yang dialami Amerika terhadap China membuat Trump murka dan langsung mengobarkan perang dagang dengan China. Beberapa negara yang merasakan pengaruh China saat ini juga mulai menjalankan kebijakan khusus untuk mengurangi pengaruh China.

Apakah kebijakan mengurangi pengaruh China tersebut juga akan diikuti oleh para pemikir ekonomi dan pengambil kebijakan dalam negeri? Bukankah pijakan ideologis pemerintahan saat ini berdasarkan pandangan TRISAKTI Soekarno yang menekankan kemandirian? Lagipula, inti dari Tahapan RPJM ke-3 (2015-2019) adalah menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian?

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Merujuk pernyataan BPS bahwa Indonesia mengalami defisit neraca berjalan terbesar sepanjang sejarah republik, ini artinya sektor luar negeri kita lemah, kedodoran serta kehilangan strategi ekonomi dan perdagangan.

Akar masalah dalam perkara itu adalah defisit perdagangan dengan China yang “tekor” besar. Defisit yang menganga tersebut menyebabkan pelemahan perekonomian Indonesia. Hal ini adalah faktor penting dimana dalam satu aspek perdagangan, Indonesia Indonesia berada pada pihak yang kalah, dirugikan, dan terdesak. Tetapi sayangnya pemerintah terlihat tidak mempunyai strategi diplomasi dagang yang setidaknya bisa untuk mengurangi kerugian tersebut.

Pada dua dekade terakhir perekonomian Indonesia, kita hanya mengalami defisit ratusan juta dolar AS. Tetapi sekarang kita mengalami defisit sangat besar.

Dalam seri setengah abad, apa yang disampaikan Faisal Basri adalah sepanjang sejarahnya Indonesia yang kaya akan sumber daya alam selalu menghasilkan surplus perdagangan. Masa VOC juga Indonesia mengalami surplus perdagangan. Namun sekarang kita mengalami defisit paling besar dalam  sejarah Indonesia.

Sebagai perbandingan, defisit perdagangan Amerika sebesar 375 miliar dolar AS terhadap China telah membuat Amerika marah besar dan tidak hanya mengultimatum, tetapi langsung memukul genderang perang dagang. Karena dalam satu bulan, defisit dagang Amerika dengan China bisa mencapai 30-40 miliar dolar AS.

Sekarang perang itu sedang berlangsung dan mempengaruhi ekonomi global. Indonesia yang mengalami hal serupa anehnya hanya “nrimo” saja. Padahal ini melemahkan ekonomi ke depan.

Saat ini Eropa juga sedang menyusun strategi bagaimana menghadapi serbuan dagang dengan China.

Menurut saya tekanan perdagangan Indonesia dengan China haruslah menjadi perhatian dan strategi pemerintah ke depan. Jika tidak, maka ekonomi Indonesia akan sangat lemah, nilai tukar rupiah akan rapuh dan kepastian bisnis tidak akan kuat.

Hal ini merupakan isu penting terkait dengan nasib ekonomi Indonesia ke depan. Saya melihat isu ekonomi politik Indonesia dengan China belum menjadi isu yang diangkat oleh para calon presiden.

Hal kedua adalah isu terkait unicorn atau e-commerce. Dampaknya ke depan akan lebih hebat dan cukup berbahaya. Sebab, persaingan modal di situ bersifat the winner take all. Sifat dari bisnis adalah disruption, mematikan yang sudah ada dan membesarkan yang sudah besar. Isu ini sudah menjadi isu capres, tapi belum melihat bahayanya jika kita abai dan bisa terjerumus kalah perang ekonomi.

Teori atau hukum Schumpeter menyatakan, ada teori creative distruction. Inovasi baru akan menyebabkan yang lama punah. Ini juga menimbulkan masalah sosial dari yang sudah kita lihat sekarang perang antar gojek dan ojek pangkalan. Sopir Ojol adalah pekerja tanpa asuransi, tanpa pengembangan SDM.

Akibatnya akan ada dua. Pertama, unicorn Indonesia jika tidak diatur dan tidak diproteksi dengan baik, maka akan dicaplok modal asing. Akibarnya flow modal dari royalti di masa depan lewat e-commerce akan sangat besar. Sekarang saja defisit neraca berjalan atau current account sangat besar karena pendapatan primer, royalty, income tenaga kerja asing sangat besar.

Dengan tumbuhnya unicorn yang bebas tanpa peran pemerintah, maka defisit neraca berjalan akan besar dan bahkan jebol.

Jadi, akar masalah ekonomi Indonesia berada di sektor luar negeri, neraca berjalan dan sekarang defisit neraca jasa. Neraca berjalan kita selalu negatif, utamanya karena defisit di sektor ekspor impor jasa. defisit neraca berjalan lebih gawat lagi karena neraca perdagangan terpuruk.

Di neraca jasa defisit yang besar dan paling abadi adalah defisit jasa angkutan. Sekarang defisit raksasa itu adalah pendapatan primer, utamanya royalti dan gaji asing yang menyedot ekonomi Indonesia ke luar negeri.

Serbuan barang China lewat e-commerce akan lebih kencang ke depan. Pemerintah belum mencegat secara baik arus inlow barang seperti ini lewat e-commerce. Mungkin ragu dan takut atau tidak tahu ada bahaya defisit yang besar karena ada paying Asean China Free Trade di mana barang yang masuk tidak dikenakan pajak.

Padahal, dulu sejak 1970 sampai 1990 an akhir tingkat pertumbuhan RI rata-rata 7 persen. Ini tingkat pertumbuhan yang dirancang dengan strategi kebijakan mendorong industri, yang kemudian didorong berorientasi ekspor.

Hasilnya, ekspor bertumbuh cukup cepat sampai dua digit. Bahkan lebih 20 persen pada 1980-an dan 1990-an. Neraca dagang juga surplus cukup tinggi. Perdagangan dengan China nol atau tidak ada karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik.

Kebijakan restrukturisasi ekonomi, deregulasi dan debirokratisasi awal 1980an cukup berhasil sampai pertumbuhan ekonomi kita bisa dipertahankan 7 persen. Ini yang menjadi dasar bagi capres sejak SBY sampai Jokowi yang hendak mematok tingkat pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen, karena kita pernah berhasil tumbuh pada tingkat itu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Menanggapi modal dari China ini, apakah solutif bagi Indonesia buat membangun? Sekarang permasalahannya bahwa ekonomi kita sudah semakin dikuasai asing. Tentu saja, karena itu sekarang kita harus mencoba mengurangi. Pertayaannya, apakah tanpa investasi asing ekonomi kita bisa berjalan?

Kalau kita lihat investasi China terkait erat dengan road map. Contoh nya pada proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Pertanyaannya apakah kereta cepat itu amat dibutuhkan sekarang. Sebab, proyek kereta api cepat itu semua materialnya diimpor dari China. Bahkan rel nya pun didatangkan dari China. Untuk proyek itu Indonesia diberi pinjaman 50 miliar dolar AS dalam bentuk barang. Membayarnya dari tiket dan keuntungan semua diberikan ke China senilai 50 miliar dolar AS. Kenapa justru kita tidak berdayakan saja INKA. Padahal, kita sudah membangga-banggakan INKA yang sudah ekspor ke Pakistan.

Jadi kalau kita lihat sekarang banyak sekali invetasi-investasi yang tidak perlu, yang sebetulnya bisa diberdayakan dari elemen atau perusahaan lokal. Perusahaan China sekarang banyak masuk ke sektor yang mengeksplorasi sumber daya alam. Contohnya di Morowali dan sebagainya dalam pembangunan smelter. Jika sumber daya alam kita bisa diambil seperti itu maka kita pertanyakan sebetulnya di mana Pasal 33 UUD 1945. Padahal Indonesia punya kemampuan mengolah itu.

Hal-hal di atas menjadi masalah karena sebetulnya memang tidak ada konsep dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Kita jadi mempertanyakan apakah pemerintahan yang sekarang itu punya roadmap atau tidak. Saya yakin proyek kereta api cepat itu adalah proyek yang mendadak dan tidak ada di roadmap. Saya kira lebih banyak aspek politis, apalagi dibantu dengan tenaga kerja yang juga diimpor dari China. Para pekerja itu konon bebas visa tetapi menjadi tenaga kerja. Hal itu melanggar UU Ketenagakerjaan. Kalau kebijakan itu sampai diterbitkan, maka itu kebijakan yang cacat.

Jadi saya yakin kebijakan-kebijakan itu dibuat secara sporadis tergantung kepentingannya.

Neraca perdagangan kita pada Januari 2019 lalu memang kembali defisit dimana defisit perdagangan non migas sudah jauh lebih besar dapada migas dan ini sangat mengkhawatirkan.

Kita juga melihat sekarang ada KEIN. Saya tidak tahu apakah pak presiden lebih mendengarkan KEIN dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi, dan KEIN kita lihat menjadi semacam penasehat presiden di bidang ekonomi dan industri. Sehingga jaraknya agak semakin jauh dengan Bappenas. Sepertinya KEIN ini diberdayakan sedemikian rupa untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden.

Kelemahannya, disitu pasti rawan kepentingan. Karena, di dalam KEIN juga ada pengusaha. Akan sulit misalnya jika kita ingin menaikkan pajak orang kaya karena disitu terdapat para pengusaha. Padahal, saat ini pajak orang kaya sangat rendah sekali. Sehingga dalam APBN kita tidak ada fungsi atau tidak bisa membantu kesejahteraan masyarakat miskin. Misalnya membantu pendidikan gratis, maka itu sulit.

Kemampuan menyusun strategi akan tercermin dalam pertumbuhan ekonomi. Juga, tercermin di dalam Neraca perdagangan. Kita lihat, sekarang pertumbuhan ekonomi dan juga transaksi neraca berjalan terpuruk. Kalau KEIN bertindak sebagai penasehat presiden maka boleh dibilang sebagai penasehat dia gagal.

Pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan karena banyak persoalan, tapi intinya adalah perencanaan pembangunan nasional tidak benar. Dibutuhkan economic reform sedemikian rupa untuk mengembalikan neraca perdagangan, transaksi berjalan, juga untuk memberdayakan pengusaha lokal. Hal itu semuanya harus kita berdayakan.

Selama 4 tahun ini paket-paket deregulasi ekonomi tidak berjalan sama sekali. Karena kita lihat banyak dari kebijakan paket deregulasi itu hanya untuk memberikan stimulus dari sisi produksi. Padahal sisi produksi kita tidak beranjak sedemikian rupa untuk meningkat. Jadi jelas bahwa paket-paket kebijakan itu tidak berhasil. Dan sebetulnya itupun ada kesalahan konsepsi karena permasalahan kita sebetulnya bukan pada aspek produksi.

Permasalahan kita lebih pada konsumsi. Konsumsi kita hanya 4,4 persen dan itu juga banyak dipenuhi dari impor. Impor meningkat tajam. Industri lokal menjadi tidak bisa memberikan kontribusi terhadap konsumsi nasional. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, memulai pembangunan industrinya dengan industri substitusi impor. Karena kelangkaan devisa untuk impor, maka industri yang memproduksi komoditi yang seharusnya kita impor, kita undang untuk membangunan industrinya di dalam negeri. Tentu dengan berbagai kemudahan di tahap awal seperti tax holiday dan lain-lain. Tapi kemudian secara bertahap mereka diwajibkan memulai menggunakan bahan baku dalam negeri dengan jadwal yang terencana (deletion program).

Dari Pelita ke Pelita, program itu berjalan dengan baik. Bahkan beberapa malah berkembang menjadi industri ekspor seperti industri tekstil, elektronika, footware dan alain-lain. Namun dalam perkembangannya kemudian, setelah sejumlah kemudahan berakhir dan upah buruh menjadi mahal sementara produktivitas buruhnya tidak meningkat, perusahaan itu satu persatu hengkang ke luar negeri, mencari iklim investasi yang lebih kondusif seperti di Vietnam dan lain-lain.

Sejak itulah kemudian gelombang impor mulai merajalela. Pada saat Indonesia masih menjadi eksportir minyak memang tidak terlalu terasa karena masih cukup devisa.  Awalnya memang terbatas pada barang-barang industri, tapi kemudian menular ke komoditi pertanian termasuk komoditi pangan.

Terkait impor pangan memang ada faktor eksternal yang ikut memperparah. Sejak orgasasi perdagangan dunia, WTO, menggalakkan liberalisasi produk pertanian telah terjadi pergeseran yang signifikan. Jika sebelumnya negara-negara berkambang merupakan eksportir pangan, saat ini hampir 90 persen  negara berkembang tergantung impor pangan dari negara-negara industri maju.

Urusan panganpun bergeser dari ranah publik ke ranah privat. Harga produk pertanian, utamanya harga pangan impor jauh lebih murah dari produksi dalam negeri. Sektor pertanian mereka telah bertransformasi menjadi industri pertanian (agro industry) dengan teknologi mutakhir, sementara sektor pertanian kita masih tetap tradisional. Celakanya kebanyakan industri pengolahan yang berhasil bertahan sampai sekarang juga masih tergantung pada bahan baku impor dan juga proteksi dari pemerintah.

Jadi tidak terlalu mengherankan jika akhirnya BPS mengumumkan (14-2-2019) saat ini kita mengalami defisit neraca perdangan yang terdalam sepanjang sejarah ekonomi Indonesia (akhir 2018 sebesar 8,5 miliar dolar AS), karena hal itu merupakan  tumpukan kelalaian (ketidak pedulian?) selama ini.

Sebenarnya sebab utamanya bukan hanya kerena agresivitas ekspor China ke Indonesia saja, tapi lebih karena ketidak cermatan dalam implemenatsi kebijakan. Ini bukan sisi kebijakan yang keliru, tapi lebih disebabkan oleh implemetasi kebijakan di tataran jajaran kementerian yang berjalan sendir-sendiri, mementingkan ego sektoralnya masing-masing dan juga diduga adanya  fenomena rent seeking yang terus berlangsung.

Coba perhatikan dalam kasus gula saja. Tahun 2018 Indonesia menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton). Padahal tidak ada lonjakan yang berati dari kebutuhan konsumsi dalam negeri. Banyak pihak, termasuk Ketua Bulog, percaya bahwa ini terkait dengan perburuan rente menjelang pemilu.

Mengatasi defisit neraca perdagangan dengan menggenjot ekspor bukan soal sederhana, memakan waktu dan investasi yang tidak sedikit. Keringanan pajak ekspor misalnya, tidak serta merta bisa mendorong ekspor. Industri pengelolahan kita mengalami persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan dalam jangka pendek memang menekan impor. Dan ini memerlukan langkah terpadu yang terarah. Tapi ya tunggu nanti sampai selesai pemilu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir