BI Keluarkan Jurus Pamungkas Atasi Pelemahan Rupiah
berita
Ekonomika
Sumber Foto : rakyatbangkit.com (gie/watyutink.com) 26 July 2018 10:00
Penulis
Rupiah seperti tak memiliki daya, terus tertekan hingga ke level Rp14.500-an, membuat otoritas moneter terus memutar otak bagaimana caranya agar mata uang Garuda tersebut bisa kembali berjaya di negeri sendiri.

Segala bentuk instrumen moneter sudah dikeluarkan BI, mulai dari penaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis point, pelonggaran rata-rata giro wajib minimum dari 1,5 persen menjadi 2 persen, dan pelonggaran loan to value.

BI tidak sendirian. Pemerintah juga berusaha membuat rupiah perkasa dengan mengatur perdagangan agar ada surplus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan membatasi impor barang konsumtif dan yang keperluannya tidak mendesak dan tidak memiliki efek pada kegiatan ekonomi lain.

Gebrakan Sri Mulyani membuahkan hasil. Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2018 mengalami surplus sekitar 1,7 miliar dolar AS setelah dua bulan sebelumnya mencatatkan defisit. Pemerintah berhasil membalikkan keadaan dimana ekspor lebih tinggi dari impor.

Sayangnya berita gembira tersebut tidak direspon rupiah dengan nilai yang menguat. Sebentar naik tetapi setelah itu turun dan turun lagi. Fundamental ekonomi yang baik, inflasi yang terjaga, surplus perdagangan tidak dipandang sebelah mata oleh rupiah.

Konsensus ekonom memperkirakan rupiah masih akan tertekan karena  semakin sulitnya likuiditas global yang dipengaruhi antara lain oleh ekspektasi pelaku pasar mengenai kemungkinan segera diakhirinya program stimulus moneter oleh Bank of Japan (BoJ). Pasar mencermati langkah lanjutan yang akan ditempuh bank sentral Jepang ini dalam monetary policy meeting pada akhir Juli.

Pasar menduga imbal hasil Japanese Govt Bond (JGB) akan naik sebagai buah penghentian stimulus moneter. Jika jadi, kebijakan tersebut akan menggiring investor Jepang pulang ke rumah, mendulang return di negeri sendiri. Dampaknya, likuiditas di pasar keuangan global semakin mengering.

Rebutan likuiditas melalui peningkatan imbal hasil di pasar keuangan internasional akan semakin sengit lagi dengan adanya rencana BoJ itu, seperti lakukan oleh AS yang meresponnya dengan menaikkan  US Treasury bertenor 10 tahun yang menjadi benchmark aset bebas risiko global hingga mendaki ke level psikologis 3 persen.

Pasar juga masih memiliki ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS, The Fed Rate, hingga dua kali lagi pada September dan Desember tahun ini.  Ditambah lagi dengan pelemahan Yuan ke level 6.85 per dolar AS, menyusul kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah China. Pemerintah Tiongkok sampai melakukan pemotongan pajak  untuk menopang ekonomi agar tetap tumbuh.

Tekanan demi tekanan di pasar keuangan global dan makin keringnya likuiditas membuat BI berpikir untuk melakukan reaktivasi instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor 9 bulan dan 12 bulan. Tujuannya untuk  menarik dana atau modal dari luar negeri, sehingga likuiditas di Tanah Air bisa meningkat. Instrumen SBI ini diharapkan bisa menahan dana asing di dalam negeri agar tidak keluar, karena ada risiko penarikan dana asing keluar dari Indonesia.

Dengan diaktifkannya kembali SBI 9 bulan dan 12 bulan, instrumen investasi akan bertambah dari yang selama ini hanya SDBI untuk investor domestik. SBI membuka investor asing untuk  berpartisipasi dalam lelang.

Apakah hanya SBI yang akan menjadi instrumen andalan dalam menyerap likuiditas? Bagaimana koordinasi kebijakan dengan pemerintah, dalam penetapan waktu penerbitannya?  Pada tingkat imbal hasil berapa SBI ini akan ditetapkan? Sudah banyak instrumen investasi di pasar keuangan nasional dan banyak dikuasai oleh asing, apakah tidak membuat Indonesia semakin tergantung kepada modal asing?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Tanpa dikeluarkannya SBI bank sudah menjadi lazy bank. Apalagi alternatif pembiayaan sekarang sudah cukup beragam sehingga tidak semua orang mengandalkan bank lagi. Orang sudah mulai kenal pasar sekunder, apakah dengan IPO, joint venture sehingga kalau perbankan tidak kreatif dan tidak semakin efisien maka akan tertinggal.

Bank tidak bisa menekan laju pertumbuhan pembiayaan dengan regulasi seperti memberi iming-iming suku bunga, sudah tidak bisa lagi. Oleh karena itu Bank Indonesia juga tidak boleh dikendalikan oleh pasar. Kebijakan Bank Indonesia harus prudent karena kalau tidak akan menciptakan lazy banking.

BI sudah mempunyai BI-7 Day Reserve Repo Rate, untuk apa menghidupkan kembali SBI. Yang benar-benar diperlukan adalah  menggerakkan sektor riil. Jadi sekalipun dana masuk dari luar negeri tetapi sektor riil tidak bergerak percuma.

 

Kalau bicara makro, struktur penopang pertumbuhan perekonomian sebanyak 80 persen ada di dalam negeri. Konsumsi rumah tangga  mencapai 57 persen, namun investasi menurun menjadi 32 persen, ini yang harus dikelola karena ini di bawah kontrol kita.

Kalau kebijakan FFR itu urusan Amerika Serikat, kita tidak bisa mempengaruhi apalagi Indonesia sebagai negara kecil. Kalau sumber pertumbuhan ini dipelihara dengan baik dan diperkuat maka Indonesia masih bisa mencapai tingkat pertumbuhan 5,4 persen.

Memang harus kerja keras, fokus dan memilih industri manufaktur yang bisa segera melakukan substitusi impor, mempunyai potensi pasar di luar negeri, yang bisa memanfaatkan momentum globalisasi. Ini semua bisa diurus dan tidak harus dilakukan oleh yang besar-besar. UMKM mempunyai dinamika yang cepat tapi harus diurus karena mereka tidak bisa mandiri, kemampuan terbatas sehingga perlu bantuan pemerintah. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Peminat SBI lebih banyak bank yang akan membeli sertifikat tersebut melalui lelang. Instrument ini jika dihidupkan lagi cukup efektif, tapi kalau arahnya karena pelemahan rupiah masalahnya tidak hanya pada suku bunga.

Banyak faktor yang menyebabkan rupiah melemah. Pemerintah menganggap karena faktor global, padahal banyak faktor di dalam negeri yang  juga berpengaruh dan sumber utamanya pada defisit transaksi berjalan.

Instrumen moneter dengan menaikkan suku bunga tidak efektif menahan pelemahan rupiah. Cadangan devisa juga sudah banyak terkuras untuk operasi pasar dan memiliki level confident yang tidak boleh dilewati, karena kalau sudah di bawah 100 miliar dolar AS maka akan timbul banyak isu terkait jumlah cadangan devisa tersebut, sehingga BI akan sangat menjadi posisi saat ini sebesar 119 miliar dolar AS.

Supaya cadangan devisa tidak tergerus lebih dalam BI menggunakan instrumen lain salah satunya SBI. Jika SBI 9 bulan dan 12 bulan dihidupkan kembali maka terbuka peluang menyerap likuiditas.Tujuannya, dengan terserapnya likuiditas maka diharapkan fluktuasi rupiah tidak terlalu liar, karena uangnya sudah ditaruh di BI. Walaupun ke publik BI mengatakan reaktivasi SBI sebagai tambahan instrumen supaya pasar keuangan menarik.

SBI ini seperti obat. Kalau diminum pasti ada efek sampingnya dan yang paling kelihatan dampaknya adalah sektor riil. SBI ini men-challenge uang yang ada di bank untuk masuk ke BI secara langsung. Berbeda dengan penaikan suku bunga acuan yang memiliki time lag dan hanya berupa acuan bagi bank dalam penetapan suku bunga.

Suku bunga SBI akan ditetapkan semenarik mungkin. BI akan mempertimbang suku bunga instrumen lain sebagai acuan dalam menetapkan suku bunga SBI dan pada level yang ada peminatnya sehingga lelang akan berjalan efektif. Jika tidak ada peminat maka ada dua risiko yakni tidak berhasil menyerap likuiditas dan pertaruhan reputasi otoritas moneter yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

Berapa tingkat suku bunga SBI tergantung kepada dinamika pasar, terutama pasar yang setara dengan  SBI 9 bulan dan 12 bulan  yakni surat utang negara atau surat berharga negara (SUN/SBN).  Pada akhirnya ada pilihan investasi apakah akan membeli SBN atau SBI.

Dalam sejarahnya SBI cukup efektif untuk bisa menyerap likuiditas. Kalau tidak ada penyerapan terhadap likuiditas bank yang berlebih, dana tersebut bisa dimainkan di pasar uang dengan jual beli valas yang membuat fluktuasi rupiah semakin tinggi. Dengan mendapatkan keuntungan dari SBI maka pelaku pasar akan mengurangi jual beli valas sehingga situasinya menjadi lebih tenang.

Namun BI tidak mungkin terus menerus menyerap likuiditas melalui SBI sehingga harus memperhatikan timing. Di sisi lain ada pilihan investasi SBN sehingga antara BI dan pemerintah harus melakukan koordinasi waktu pelaksanaan lelang, kapan harus mengeluarkan SBN dan kapan mengeluarkan SBI. Suku bunga kedua instrumen ini tidak akan jauh berbeda. Kalau salah satu kalah menarik maka akan tidak laku. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu