BPR Seret Fulus, Inklusi Keuangan Tak Mulus
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 May 2019 15:45
Penulis
Watyutink.com - Program inklusi keuangan Presiden Joko Widodo terancam tersendat. Pasalnya, ratusan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi ujung tombak di daerah untuk menggandeng masyarakat berhubungan dengan jasa keuangan terancam gulung tikar.

Ratusan BPR terancam tutup karena tidak dapat memenuhi ketentuan modal inti minimal sebesar Rp6 miliar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam catatan otoritas tersebut, pada Januari 2019 tercatat 722 BPR yang  belum memenuhi persyaratan modal minimal.

Dari 722 BPR tersebut, sepertiganya atau 240 BPR sudah dianggap mampu menambah modal. Sepertiga lainnya masih berusaha menambah modal, baik dari pemilik lama maupun investor baru. Sementara sisanya yang sepertiga lagi sudah angkat tangan.

BPR yang sudah menyerah ini berencana mengajukan merger dengan bank lain dan sebagian lainnya siap melikuidasi sendiri usahanya. Lonceng kematian sudah dekat jika hal ini tidak dapat dicegah. Pemerintah, OJK, dan BI tentu berkepentingan untuk menyelamatkan bank-bank tersebut agar literasi keuangan terus berkembang. Namun sudah adakah strategi dan langkah penyelamatan?

Dalam catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), peran BPR unik dan tidak dapat digantikan oleh bank-bank besar karena mereka mempunyai nasabah fanatik dan menjangkau segmen pasar yang tidak dimasuki oleh bank-bank umum.

Bahkan BPR mampu menghimpung dana pihak ketiga dengan tingkat kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum, yakni sekitar 11 persen berbanding 6-7 persen pada tahun lalu. Secara umum kondisinya pun lebih sehat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Diakui ada BPR yang tutup karena kalah dalam persaingan usaha, kredit macet, dan mismanagement dalam pengoperasiannya. Sementara itu, kondisi permodalan berbeda-beda untuk setiap BPR, namun diharapkan berkembang dan mampu meningkatkan kinerja dan permodalan mereka.

Jika pertumbuhan dana pihak ketiga di BPR bisa mencapai di atas rata-rata pertumbuhan bank umum, mengapa mereka harus gulung tikar? Apakah strategis pengembangan BPR secara nasional tidak jelas sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, atau kebijakan yang tidak memihak kepada mereka sehingga keberadaannya seperti penting tidak penting?

Pemerintah, OJK maupun BI tentu mafhum bahwa literasi keuangan itu penting karena mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mendukung ekspansi pasar keuangan, menyumbangkan potensi pasar baru bagi perbankan, dan berberkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Tetapi mengapa sampai ratusan BPR terancam gulung tikar? Di mana kepedulian otoritas moneter?

Kolapsnya ratusan BPR ini menimbulkan pertanyaan apakah tidak ada tindakan preventif sebelumnya sehingga tidak perlu ada korban sebanyak ini? Apakah BPR mendapatkan perlakukan yang sama dengan bank-bank umum?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Bangkrutnya BPR bukan semata-mata karena fintech. Mereka kolaps karena tidak mengembangkan kelembagaan dan kekurangan permodalan. Pemerinta perlu membuat kebijakan yang dapat mendorong BPR berkembang. Dengan adanya fintech justru bisa disinergikan dengan BPR.

Selama ini otoritas fokus pada arsitektur perbankan dengan menyusun empat  kelompok bank berdasarkan kegiatan usaha yang disingkat menjadi  Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) yang terdiri dari BUKU 1 dengan modal inti sampai dengan Rp1 triliun, BUKU 2 dengan modal inti Rp1-5 triliun, BUKU 3 dengan modal inti Rp5-30 triliun, dan BUKU 4 dengan modal inti di atas Rp30 triliun.

Ekonomi digital dapat dimanfaatkan oleh BPR dengan melakukan sinergi dengan UKM setempat. Penggunaan teknologi digital akan mengefisienkan biaya operasional  bank dan mempercepat transaksi dengan nasabah. Dengan kerja sama ini literasi keuangan dapat dikembangkan ke daerah-daerah. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Lembaga Penjamin Simpanan sudah melakukan pendampingan sampai ke shock therapy terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar bank tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara spesifik hanya bisa dilakukan oleh mereka dengan layanan yang cepat.

Sebenarnya kinerja  tidak baik tidak hanya dialami BPR yang memang menghadapi kesulitan permodalan, bank di atasnya pun yang masuk dalam BUKU 1 banyak yang mengalami kesukaran keuangan karena persaingan antarmereka.

Di tengah kekeringan likuiditas dan persaingan yang ketat sangat memungkinkan BPR terpuruk, tidak menentu nasibnya. Sekalipun mereka dapat mengenakan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi kepada nasabahnya, tapi tidak ada debitur yang berani mengambil kredit tersebut di tengah lesunya ekonomi.

Alternatif untuk menyelamatkan BPR adalah dengan menjadikannya bagian dari ekonomi syariah sebagai saluran pembiayaan untuk rakyat yang selama ini kosong.

Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM dimana di dalamnya sebanyak 99 persen adalah usaha mikro kecil, sementara  usaha menengahnya sangat sedikit. Usaha mikro ini tidak bisa dilayani oleh bank-bank konvensional karena biayanya menjadi sangat mahal (over cost), biaya operasional bank (BOPO) menjadi tinggi jika melayani usaha mikro, kecuali kelas menengah.

Dulu pada program Arsitektur Perbankan Indonesia ada konsep channeling, yakni penyaluran kredit dari bank umum, kepada debitur melalui koperasi , BPR, dan Baitul Mal Wattanwil (BMT), namun kurang berjalan karena konsolidasi BPR masih belum selesai, termasuk koperasi. Kelembagaan mereka masih lemah sekalipun ada Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan. Ujung-ujungnya terjadi moral hazard dalam penyaluran kredit.

DI tengah kekeringan likuiditas, BPR tidak  bisa diminta untuk  mencari sumber pendanaan sendiri, apalagi saat ini hadir fintech sehingga persaingan menjadi semakin berdarah-darah. Sekalipun BPR dibolehkan untuk menyalurkan kredit dengan lending rate lebih tinggi dari bank umum, tidak ada yang berani mengambil kredit tersebut.

OJK harus membuat terobosan, ada formula baru yang ditawarkan, misalnya, melakukan channeling dari bank besar ke BPR sehingga bisa saling terhubung antarlembaga keuangan.  Orang-orang yang mempunyai dana  adalah mereka mereka juga sehingga perlu saling berbagi dan mendukung. Kalau hal ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah perang saudara sesama bangsa Indonesia.

Dana pihak ketiga akan lebih tertarik ditaruh di bank besar karena aman, tetapi di sisi lain bank-bank besar tersebut tidak efisien jika menyalurkan kredit skala mikro. Kerja sama dengan bank kecil seperti BPR akan menciptakan simbiosis mutualisme,saling menguntungkan.

Dengan dasar pemikiran seperti itu maka terapi atas masalah BPR tidak pada modal  tetapi lebih kepada tata kelola (governance).  Diperkuat kelembagaannya, meningkatkan kemampuan bank kecil  yang secara pruden menyalurkan kredit  kepada debitur.

OJK menjamin governance yang dijalankan oleh bank-bank kecil sudah benar dan sehat sehingga bank besar tidak khawatir dalam menyalurkan kredit melalui mereka. Ada standar baku yang harus dipatuhi  dan dijalankan BPR.

Kehadiran KUR melalui bank-bank sebenarnya tidak efisien sehingga yang mendapatkan kredit adalah nasabah mereka. Jika harus menyalurkan KUR secara benar maka diperlukan usaha yang luar biasa untuk merealisasikannya, sehingga jarang ada bank yang mau melakukannya kecuali BRI yang memang mengkhususkan diri pada kredit mikro. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi