BUMN Penerbangan, Maunya Apa?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 15 April 2019 20:00
Penulis
Watyutink.com - Sengkarut dunia penerbangan Indonesia, agaknya tidak menyurutkan langkah Menteri BUMN Rini Suwandi untuk merencanakan membentuk apa yang disebut sebagai BUMN Penerbangan.

Meski sedang didera masalah mahalnya harga tiket pesawat dan sepinya penumpang, BUMN Penerbangan direncanakan tetap akan dibentuk, dengan tujuan agar Indonesia bisa melakukan investasi. Karena, sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan banyak jasa layanan udara untuk transportasi antar pulau. Dengan demikian, investasi untuk kelanjutan dunia penerbangan nasional diperlukan demi tercapainya konektivitas masyarakat.

Perusahaan yang direncanakan ditunjuk untuk menjadi induk holding adalah PT Survai Udara Penas (Penas) perusahaan yang sahamnya 100 persen milik pemerintah dan berdiri sejak 31 Mei 1961.

Agaknya, keputusan menunjuk PT “Penas” akan banyak menimbulkan pertanyaan. PT “Penas”, adalah perusahaan survei foto udara dan peta bagi kalangan militer. Karyawannya hanya 24 orang dan memiliki gedung kantor di Kalimalang Jakarta Timur. BUMN ini, asetnya hanya Rp49 miliar. 

Jika PT “Penas” nanti ditunjuk untuk dijadikan induk BUMN Penerbangan, perusahaan itu akan mengurus holding penerbangan yang berisi perusahaan-perusahaan “mapan” tingkat nasional terkait jasa-jasa layanan penerbangan nasional. Menjadi pertanyaan, mampukah manajemen BUMN perusahaan itu dalam mengendalikan dan mencapai kinerja puncak sebuah induk holding dalam dunia bisnis penerbangan?

Bisa jadi, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas manajerial BUMN Penerbangan, akan ada restrukturisasi manajemen PT “Penas”, beberapa pejabat penting perusahaan itu mungkin akan ditunjuk dari pimpinan perusahaan yang bergabung dalam BUMN Penerbangan. 

Lima perusahaan terkait jasa-jasa di bidang layanan penerbangan yang akan bergabung dalam BUMN Penerbangan yakni PT Angkasa Pura I (AP I), PT Angkasa Pura II (AP II), PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda), PT Pelita Air Services (Pelita Air), Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav).

Menjadi pertanyaan selanjutnya, mampukah BUMN Penerbangan menggairahkan kembali bisnis penerbangan di tanah air? Atau, justru akan memperkuat tuduhan adanya kartel penerbangan? 

Sebagaimana diketahui, ribut-ribut mahalnya harga tiket pesawat akhir-akhir ini ditengarai adalah buah dari terbentuknya kartel penerbangan akibat dominasi dua grup bisnis penerbangan. Garuda group dan Lion Group (Tempo.co,21/01/2019).

Kedua group usaha bisnis penerbangan tersebut masing-masing memiliki penguasaan pasar sekitar 50 persen dan 42,9 persen. Akibatnya, muncul praktik persaingan udara tidak sehat seperti kartel dan monopoli. Apalagi, tidak ada perusahaan penerbangan swasta lainnya yang mampu bersaing dengan dua group usaha penerbangan tersebut. 

Tidak aneh, jika kemudian tarif pesawat tiba-tiba bisa dinaikkan secara bersamaan oleh hampir semua penerbangan, berikut pengenaan tarif bagasi di luar biasanya. Ujungnya, masyarakat pengguna jasa penerbangan protes. Sampai sekarang, persoalan mahalnya tiket penerbangan masih belum tuntas, dan mengakibatkan anjloknya jumlah penumpang pesawat. Juga, menjadi semakin mahalnya ongkos logistik dalam negeri. 

Mahalnya tarif, jelas akan mengganggu iklim usaha dan perekonomian yang justru tengah menghadapi masalah serius pertumbuhan ekonomi yang stagnant dan deindustrialisasi. Hal mana salah satu persoalannya terletak pada mahalnya biaya logistik. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Memerangi mahalnya harga tiket dan inefisiensi manajemen dengan membentuk holding company perusahaan penerbangan milik negara, sungguh sulit dimengerti. Ini karena  keberadaan holding company justeru berpotensi menambah biaya dan keruwetan  manajemen.

Maka, sebaiknya pemerintah fokus pada penyebab kenaikan harga tiket yang telah merontokkan jumlah penumpang pesawat, yaitu utang yang sangat besar. Ini adalah akibat agresivitas dalam mengembangkan armada, yang jauh meninggalkan kemampuan finansial perusahaan. Nafsu besar tenaga kurang. Bila harga tiket pernah sangat murah, ini merupakan bagian dari strategi pemasaran.  Yakni menciptakan ketergantungan pada transportasi udara. Harapannya, ketika harga tiket naik, yang sudah terlanjur keenakan naik pesawat terbang akan enggan berpindah ke moda transportasi lain. Taktik banting harga juga diharapkan bisa membantai para pesaing,  baik sesama perusahaan penerbangan maupun yang lain.

Dalam batas tertentu,  terutama dalam mengambil alih perusahaan sejenis, berhasil dilakukan oleh Lion Air. Masalahnya,  daya beli masyarakat lebih rendah dari harga tiket pesawat tanpa subsidi. Maka tak aneh, sama dengan Garuda Indonesia yang agresif mengembangkan armada dan jalur penerbangan,  Lion merugi besar. Inilah mengapa kedua perusahaan yang mendominasi bisnis penerbangan ini belakangan giat menutup jalur tak menguntungkan.

Kini Lion bahkan mengenakan biaya untuk barang bawaan penumpang. Sejauh mana Lion dan Garuda akan bertahan,  jelas sangat tergantung pada pemiliknya. Dalam hal ini, agar pendarahan tak makin parah,  langkah pemerintah Inggris dan Jepang patut dijadikan acuan. Mereka masing masing telah melakukan privatisasi penuh British Airways dan Japan airlines. Di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengumumkan tiga opsi untuk Malaysia Airlines yang merugi terus dan terlilit utang sangat besar. 

Opsi tersebut adalah disuntik modal, dijual,  atau ditutup.  Langkah lebih kongkrit telah diambil oleh pemerintah India. Yaitu menjual 76 persen saham Air India. Sementara itu mantan eksekutif Thai Airways Banyong Pongpanich mengusulkan agar pemerintah menjual seluruh sahamnya di perusahaan yang terus merugi ini. Alasannya, persaingan terlalu ketat dan Thailand tak punya SDM memadai untuk mengelola perusahaan penerbangan berkelas global. 

Maka keputusan pemerintah membentuk holding company penerbangan untuk menjawab kerugian yang kian mematikan, tampaknya bakal menuai banyak keheranan di dunia penerbangan. Sedangkan Lion,  bila nanti jatuh ke pemilik baru yang lebih profesional, biar saja. Toh selama ini sudah sering membuat penumpang jengkel bukan kepalang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Dalam dunia bisnis tidak ada sebuah strategi yang dijiplak seratus persen pada bisnis lain akan menghasilkan hasil yang sama. Salah satu sebabnya adalah karakteristik serta lingkungan usaha satu bisnis dengan bisnis lainnya tidak sama. Demikian juga dengan strategi pembentukan perusahaan induk (holding company) dalam suatu bisnis. Tidak ada jaminan bahwa strategi pembentukan perusahaan induk akan sesuai untuk semua jenis bisnis. Secara umum strategi pembentukan perusahaan induk dalam bisnis dimaksudkan untuk menguatkan kendali usaha, meningkatkan profit melalui efisiensi biaya, efektivitas operasional dan pengembangan usaha, atau dalam situasi tertentu: pertimbangan di luar bisnis. 

Salah satu alasan pembentukan perusahaan induk BUMN penerbangan oleh Kementerian Negara BUMN adalah pengembangan usaha melalui peningkatan kapasitas investasi. Direncanakan perusahaan induk BUMN penerbangan terdiri dari BUMN penyedia jasa fasilitas penerbangan (Angkasa Pura I dan II), BUMN penyedia jasa transportasi penerbangan (Garuda Indonesia dan Pelita Air Services), BUMN penyedia jasa navigasi udara (AirNav) dan BUMN penyedia jasa survai udara (Penas) sebagai perusahaan induknya karena semata kepemilikan sahamnya sepenuhnya milik pemerintah Indonesia. 

Jika mau dibandingkan, maka karakteristik bisnis BUMN penerbangan mirip dengan BUMN maritim yang direncanakan membentuk perusahaan induk BUMN maritim yang meliputi BUMN Pelabuhan, BUMN Pelayaran dan BUMN Kawasan industri. Meski ada pertanyaan tentang Pelni dan perusahaan transportasi laut lainnya tidak dimasukkan langsung ke dalam BUMN maritim. Diduga oleh karena masih banyak hal yang tidak mudah diselesaikan maka sampai April 2019, perusahaan induk BUMN maritim tersebut belum terwujud meski ditargetkan selesai pada akhir 2018. 

Sejatinya pembentukan perusahaan induk BUMN dapat dibaca sebagai upaya melepaskan pengaruh dan campur tangan hal-hal lain di luar bisnis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BUMN di Indonesia menjadi sapi perahan pihak-pihak tertentu khususnya yang terkait dengan politik dan kekuasaan. Hal ini mudah dibuktikan dengan munculnya kasus-kasus pidana terkait BUMN baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Pada sisi tersebut, rencana pembentukan perusahaan induk BUMN menjadi relevan karena Indonesia memerlukan BUMN yang sehat dan menjalankan amanahnya sebagai agen pembangunan disamping berfungsi sebagaimana layaknya perusahaan umumnya berorientasi pada profit. Namun demikian perlu sekali disadari akan kenyataan sangat beragamnya karakteristik BUMN di Indonesia baik dari jenis usaha, skala usaha maupun profitabilitas usahanya. Sangat besar rentang keragaman tersebut dari BUMN yang paling besar skala usaha hingga yang terkecil atau yang paling sehat hingga yang sekarat. Rencana pembentukan perusahaan induk BUMN harus memperhatikan hal ini.

Rencana pembentukan perusahaan induk (holding company) BUMN untuk bisnis penerbangan perlu dipikirkan matang karena bisa jadi tidak akan memberikan hasil yang sama seperti perusahaan induk BUMN infrastruktur atau pertambangan. Secara relatif telah ditunjukkan dengan adanya perusahaan induk BUMN pertambangan maka saham PT Freeport Indonesia dapat dimiliki mayoritas oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, melalui perusahaan induk BUMN infrastruktur maka pembangunan jalan tol di beberapa lokasi dapat menghimpun dana investasi yang diperlukan. Apakah hal semacam itu akan terjadi di perusahaan induk BUMN penerbangan? Rasanya perlu dicermati lebih dalam lagi.

Karakteristik usaha dan model bisnis Angkasa Pura I dan II serta AirNav nampak berbeda jauh dengan Garuda Indonesia dan Pelita Air Service. Kunci sukses mencapai stabilitas profitabilitas untuk bisnis penerbangan adalah pengendalian biaya bahan bakar sedangkan untuk jasa penyediaan fasilitas penerbangan terletak pada optimalisasi fasilitas yang ada. Oleh karena itu perlu kerja keras ekstra mendapatkan sinergi antara kedua jenis usaha tersebut yang akan dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan induk penerbangan.  Mungkin hal ini bisa menjelaskan mengapa Pelni tidak dimasukkan langsung ke dalam perusahaan induk BUMN maritim.

Strategi pembentukan perusahaan induk BUMN masih dapat dilakukan dengan seksama untuk mencapai cita-cita Tanri Abeng bahwa satu saat tidak ada lagi Kementerian Negara BUMN dan pengelolaan BUMN akan lebih profesional berbasis usaha (bisnis) bukan birokrasi pemerintahan. Semoga Indonesia Incorporated yang digaungkan Christianto Wibisono dapat juga terwujud untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang semata-mata berakhir pada kesejahteraan rakyat sebagai pemilik sejati BUMN. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pembentukan holding BUMN nampaknya masih menjadi andalan Kementerian BUMN untuk merestrukturisasi BUMN sehingga lebih efisien dan lebih optimal dalam hal produksi. 

Hal ini bagus namun perlu diperhatikan pula kondisi BUMN dan tujuan dari adanya BUMN yang akan digabungkan. BUMN yang sehat (efisien dan mempunyai eksternalitas positif) diharapkan dapat menularkan kinerjanya kepada BUMN yang akan menjadi holdingnya.

Saat ini ada wacana untuk penggabungan BUMN bidang penerbangan. BUMN Penerbangan di Indonesia adalah PT Survai Udara Penas (Penas), PT Angkasa Pura I (AP I), PT Angkasa Pura II (AP II), PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda), PT Pelita Air Services (Pelita Air), Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav).

Perusahaan holding yang ditunjuk adalah PT Penas. Kinerja PT Penas sendiri masih mencatatkan kinerja yang buruk dengan catatan kerugian dan kinerja ekuitas yang masih minus. Bayangkan ketika BUMN yang sakit menjadi leader dari BUMN yang besar, maka sangat wajar kita meragukan kemampuan PT Penas untuk membawa holding BUMN Penerbangan menjadi efisien dan memiliki eksternalitas positif ke masyarakat.

Sejatinya, penggabungan BUMN Penerbangan meninggalkan pertanyaan. Penggabungan ini akan menimbulkan bias posisi antara PT Angkasa Pura sebagai operator bandara dengan PT Garuda Indonesia Tbk sebagai konsumen jasa bandara. Hal ini akan menimbulkan posisi dominan ke BUMN Penerbangan khususnya PT Garuda Indonesia Tbk dalam industri maskapai domestik nasional. 

Bisa jadi ini akan menimbulkan integrasi vertikal dalam industri penerbangan karena berada di bidang produksi yang sama namun beda level tingkatan produksi.

Daripada membahas holding BUMN Penerbangan, alangkah baiknya pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan harga tiket yang saat ini masih mahal. PT Garuda Indonesia Tbk sebagai salah satu (dari dua) maskapai domestik terbesar di Indonesia disinyalir ikut terlibat dalam dugaan praktik duopoli dan kolusi penetapan harga tiket. Bahkan pemerintah dinilai membuat peraturan yang semakin membuat duopoli industri penerbangan semakin leluasa menetapkan harga di batas harga atas alih-alih menurunkan harga. 

Adanya penggabungan BUMN Penerbangan, akan menurunkan kembali insentif perusahaan maskapai lain yang ingin masuk ke pasar penerbangan domestik. Padahal masuknya perusahaan lain bisa menurunkan tingkat konsentrasi dan menyehatkan persaingan usaha di industri penerbangan domestik. 

Satu-satunya pesaing duopoli (Air Asia) tidak memilki lagi celah untuk merusak dominasi duopoli industri penerbangan domestik. Alhasil duopoli semakin kuat.

Maka dari itu, diharapkan dugaan kartel tersebut harus dijawab oleh pemerintah terlebih dahulu dibandingkan wacana holding BUMN Penerbangan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pembina Pusat Studi BUMN

Pembentukan Holding Companies di Kementerian BUMN terus semakin dikembangkan beberapa tahun terakhir ini. Terakhir adalah pembentukan Holding Company untuk BUMN Pertambangan yang akhirnya bahkan mampu untuk melakukan Akuisisi Freeport. 

Tujuan utama pembentukan Holding Company semacam itu adalah untuk meningkatkan kapasitas BUMN Indonesia sehingga semakin mengarah kepada World Class Companies

Pembentukan Holding Company untuk BUMN Pertambangan, misalnya, tampak jelas telah mengangkat BUMN kita menjadi perusahaan kelas dunia tersebut sehingga memberikan kemampuan untuk melakukan pencarian sumber dana yang besar untuk akuisisi Freeport. Pada saat yang sama langkah-langkah tersebut sangat meningkatkan "branding" dari BUMN kita tersebut.

Dengan melihat pola pengembangan Holding Company yang dilakukan Kementerian BUMN, kami menyambut baik pengembangan BUMN Penerbangan  yang (akan) dilakukan oleh Kementerian BUMN tersebut. Secara umum, perusahaan yang tergabung dalam Holding ini memang kelas kakap. Garuda, terlepas dr kondisi finansialnya saat ini, adalah perusahaan penerbangan kelas dunia yang telah mengantongi banyak penghargaan dr Skytrax. Demikian juga Angkasa Pura 1 yang membawahi banyak bandara terkemuka terutama Juanda, Ngurah Rai dan sebentar lagi New Yogyakarta International Airport. Angkasa Pura 2 membawahi Soekarno Hatta, Kuala Namu dan 15 bandara lainnya. Bahkan Bandara Soekarno Hatta menjadi salah satu bandara tersibuk didunia mengalahkan Changi dan JFK New York.

Demikian juga dengan AirNav yang merupakan BUMN yang mengatur lalulintas perjalanan udara. Dengan banyaknya bandara ysng dilayani AirNav dan juga tingginya frekuensi penerbangan dimasing-masing bandara maka secara komersial perkembangan AirNav sebagai BUMN terus akan menghasilkan keuntungan bisnis yang semakin besar.

Dengan demikian, berkumpulnya perusahaan-perusahaan di industri penerbangan kelas raksasa ini akan menghasilkan suatu Holding Company yang sangat kuat. Holding Company BUMN Penerbangan ini pada akhirnya akan tampil sebagai perusahaan penerbangan kelas dunia yang akan sangat diperhitungkan oleh para pemain penerbangan kelas global, oleh para bankir maupun juga investor kelas dunia.

Pertanyaan yang tersisa mungkin adalah penunjukan PT Penas.  Perusahaan ini sepenuhnya milik Pemerintah, dengan skala operasi perusahaan yang sangat kecil. Ini berarti menjadi calon pemimpin holding yang ideal karena pengembangannya tidak akan menimbulkan irihati perusahaan dalam holding tersebut. Jika pemimpin holding-nya adalah Garuda, misalnya, maka sudah barang tentu Angkasa Pura 1 dan 2 akan merasa kenapa bukan mereka. 

Dengan dipilihnya PT Penas, maka ini mirip "Shell company" di mana akan muncul ruang gerak yang lebih besar bagi direksinya untuk pengembangan holding tanpa direcoki business unit-nya. Sudah barang tentu perlu ada pergantian Direksi di PT Penas dengan orang-orang baru yang memiliki kelas sebagai nakoda kapal (perusahaan) yang lebih besar.

Saya optimis bahwa pembentukan Holding BUMN Penerbangan ini akan memperoleh sukses. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir