BUMNku Sayang, BUMNku Melayang?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: riaupos.co

21 November 2017 13:00
Penulis
Rencana merger tiga BUMN strategis nasional: PT Aneka Tambang, PT Timah, dan PT Bukit Asam menjadi gunjingan panas saat ini. Rencana penggabungan tersebut akan menjadikan tiga BUMN tersebut lebur ke dalam satu holding BUMN tambang atas nama PT Inalum (PT Indonesia Asahan Aluminium), berikut pengalihan saham kepemilikan negara (51 persen). 

PT Inalum--sebelumnya milik Jepang dan kini dimiliki 100 persen oleh pemerintah RI, direncanakan menjadi induk holding BUMN tambang. Apakah ini bagian dari rencana pemerintah menyederhanakan 100 lebih BUMN ke dalam lima sektor usaha? Antara lain di bidang energi, pertambangan, infrastruktur jalan tol, perumahan, dan jasa keuangan.    

Pertanyaan selanjutnya, apakah memang harus dilebur? Lalu, apa pertimbangan melebur tiga BUMN sehat itu dan memilih Inalum sebagai holding? Padahal, kinerja Inalum tidaklah semoncer ketiga BUMN tambang di atas. Pada 2015 saja perolehan labanya turun hanya 79 juta dolar AS dibanding 2014 sebesar 156 juta dolar AS, dan 2016 laba hanya 66 juta dolar AS.

Apalagi, tiga BUMN tambang itu dikenal sebagai BUMN sehat. PT BA pada kuartal I/2017 berhasil membukukan laba bersih hingga 262 persen menjadi Rp870,8 miliar dibanding periode yang sama pada 2016 sebesar Rp332,6 miliar. Sedang PT Timah pada kuartal 1/2017 membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp66,522 miliar. Sementara PT Antam, sepanjang 2016 berhasil membukukan laba bersih Rp64,8 miliar, padahal pada 2015 sempat mengalami kerugian hingga Rp1,44 triliun.

Penggabungan itu juga dianggap bertentangan dengan tiga undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dasar hukum yang dipakai untuk rencana penggabungan adalah PP Nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan PT, revisi dari PP Nomor 44 tahun 2005.

Bukankah Peraturan Pemerintah (PP) harus mengikuti aturan hukum yang lebih tinggi--dalam hal ini tiga UU di atas? Mengapa Menteri Rini (BUMN) bergeming dan akan jalan terus dengan program merger tiga BUMN tambang? Padahal, PP Nomor 72 Tahun 2016 dianggap menihilkan peran DPR dalam mengesahkan pengalihan kekayaan Negara berupa saham BUMN dan aset negara lainnya.

Apakah penggabungan tiga BUMN tersebut memang disiapkan dalam rangka memback-up kebutuhan dana talangan untuk takeover 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI)? Maklum, BUMN kita saat ini mempunyai total aset Rp5.600 triliun, pendapatan Rp2.000 triliun, dan belanja modal Rp250 triliun.

Ihwal merger tiga BUMN sehat di atas sepertinya harus dicarikan momentum yang pas, karena publik belum lepas dari ‘framing’ akan diswastanisasikan nya puluhan pelabuhan dan bandara serta jalan tol seperti dirilis Pemerintah. Dengan rencana penggabungan tiga BUMN strategis ke dalam PT Inalum, seolah memberikan ‘amunisi hidup’ bagi pihak kritikus seakan-akan negara sudah mau dilego total.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)      

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010

Terdapat beberapa analisis di media dan media sosial terkait pembentukan holding tambang. Dari berbagai analisis tersebut saya simpulkan ada 4 (empat) isu yang mengemuka, Pertama, pembentukan holding seakan upaya menghindari pengawasan DPR terhadap BUMN. Ini kurang tepat karena pengawasan DPR dapat dilakukan seluruh BUMN dan anak perusahaan - bahkan ke swasta pun bisa melakukan pengawasan. Tidak sedikit swasta seperti Freeport dan lain-lain biasa dipanggil oleh DPR. Pada dasarnya pengawasan ke BUMN dan anak atau cucu atau cicit perusahaan oleh DPR semua dapat dilakukan melalui Kementerian BUMN sebagai mitra kerja DPR.

Kedua, perubahan BUMN menjadi anak perusahaan dan tidak lagi sebagai persero akan menjadikan perusahaan ex BUMN (PTBA, Antam, Timah) seakan tidak lagi tunduk pada aturan BUMN. Pendapat ini juga kurang tepat karena dalam anak perusahaan tersebut terdapat saham merah putih yang dimiliki langsung pemerintah dan memiliki hak “veto” terhadap keputusan RUPS. Sehingga sebenarnya walau berubah status menjadi anak perusahaan pengelolaannya tetap sama seperti BUMN. Bahkan dalam PP 72/2016 semakin dipertegas bahwa anak perusahaan ex BUMN perlakuannya sama dengan BUMN.

Ketiga, seakan dengan diubahnya status BUMN Persero menjadi anak perusahaan BUMN maka penjualan aset atau privatisasi tidak lagi memerlukan persetujuan DPR. Ini juga salah karena selain penjelasan seperti butir 2, dalam UU Keuangan Negara bahwa apabila terdapat saham pemerintah dalam perusahaan apapun baik swasta, asing, apalagi saham di BUMN maka jika pemerintah mau menjual saham perusahaan tersebut maka harus persetujuan DPR.

Keempat, dengan berubahnya status perusahaan tambang BUMN menjadi non BUMN maka akan kehilangan hak-hak istimewa. Ini juga tidak benar karena dengan penegasan pemerintah dalam PP 72/2016 bahwa anak perusahaan eks BUMN perlakuannya sama dengan BUMN maka hak tersebut tidak hilang. Apalagi dalam PP pembentukan holding pasti akan lebih ditegakkan lagi.

Intinya bahwa ini langkah restrukturisasi korporasi murni yang ditujukan untuk membesarkan BUMN dan tidak perlu ada yang ditakutkan karena tidak ada yang perlu ditakutkan.

Kita sudah memiliki Holding Pupuk, Semen, PTPN, dan Kehutanan semua berjalan baik-baik saja, empat hal yang ditakutkan tersebut tidak terjadi apalagi dengan PP 72/2016 yang makin menegaskan posisi BUMN dan anak usahanya.

Sebagai informasi bahwa PP 77/2016 sebagai salah satu landasan pembentukan holding sudah melalui yudicial review UU oleh MA dan sudah diputuskan oleh MA bahwa PP tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.

Info tambahan tentang posisi aset negara di BUMN beserta cucu, cicit atau perusahaan kerjasama. Demikian juga terhadap perusahaan atau lembaga yang ada saham pemerintah di berbagai tempat: Dalam keuangan negara ada 2 kelompok aset negara, yaitu pertama, aset negara yang tidak dipisahkan atau yang dimiliki langsung oleh pemerintah dan digunakan/dikuasai oleh kementerian atau lembaga

Kedua, aset negara yang dipisahkan di BUMN (termasuk aset BUMN di anak atau cucu, atau cicit, atau perusahaan kerjasama) dan lembaga atau perusahaan lain seperti saham di Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan lain-lain. Dengan demikian maka aset BUMN, cucu, cicit, atau perusahaan kerjasama adalah aset negara yang dipisahkan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Kita apresiasi penggabungan ini karena dapat meningkatkan efisiensi, namun yang kita kritisi di pemilihan perusahaan holdingnya. BUMN dengan keuangan sehat malah di bawah BUMN yang justru keuangannya tidak lebih baik--bahkan bisa dikatakan buruk. Pemerintah ingin BUMN-BUMN yang digabung mempunyai keuangan yang baik untuk mendongkrak sumber modal, namun jika BUMN holdingnya tidak kredibel malah membawa pengaruh yang buruk bagi BUMN-BUMN yang sudah berkinerja baik.

BUMN yang sudah sangat sehat jangan diberikan pengelolaannya kepada BUMN yang kinerjanya belum tentu sebagus calon BUMN di bawahnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada suatu kepentingan yang memang akan mengganggu kinerja BUMN yang sudah bagus. Jangan sampai keuntungan yang sudah dihasilkan oleh beberapa BUMN dengan kinerja bagus, malah menjadi tambalan bagi holding BUMN.

BUMN yang sudah menghasilkan keuntungan dan manfaat tinggi dengan produksi yang efisien hendaknya terus dijaga agar semakin sehat, jangan diberikan kepada BUMN dengan kinerja yang bobrok. Konsep cost and benefit dalam penggabungan BUMN ini yang kurang diperhatikan oleh Kementerian BUMN. Kementerian BUMN melakukan holding hanya dengan cara melihat BUMN tersebut secara sektoral. Kemudian menunjuk salah satu menjadi BUMN holding.

Kementerian BUMN juga lupa bahwa selain holding juga ada cara lain dapat dipertimbangkan dalam rangka meng-efisien-kan BUMN. Akuisisi, merger, dan lainnya harus juga dikaji terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan keputusan holding company.

Memang adanya holding company ini akan meningkatkan kemungkinan untuk melakukan divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi lebih besar. Sebuah tujuan bagus namun harus diimbangi dengan strategi yang tepat. Apabila yang terjadi adalah penurunan kualitas dari BUMN di bawah BUMN Holding, divestasi tersebut tidak akan pernah terjadi. Keputusan penunjukkan BUMN Holding harus benar-benar dipertimbangkan.

Satu lagi yang penting dari wacana ini, yaitu mengenai pengawasan DPR juga harus dilakukan agar menjadi check and balances bagi setiap tindakan korporasi. Adanya holding company ini akan sedikit mengurangi pengawasan oleh DPR. Walaupun DPR terkenal dengan track record yang buruk, namun check and balances harus tetap hadir untuk menghindari adanya abuse of power. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Indonesia--seperti banyak negara berkembang--punya tradisi ayunan pendulum sesuai irama "Perang Dingin" ketika dunia terpecah jadi blok kapitalis vs blok komunis. Tapi sekarang dikotomi kapitalis-komunis sudah tidak relevan lagi. Karena dua raksasa komunis juga sudah jadi kapitalis, yaitu Uni Soviet dan Tiongkok.

Seluruh dunia jadi kapitalis. termasuk Korea Utara. Tapi Kim Jong Un hanya menjual rudal dan bukan Samsung. Karena memang keunggulan otak mereka adalah membuat rudal nuklir yang laku dijual di Timur Tengah ketimbang jualan Samsung, karena sudah tertinggal oleh Chaebol Korea. Jadi masalah siapa yang menjadi lokomotif pembangunan korporasi nasional, Zaibatzu Chaebol swasta atau BUMN seperti Posco atau MNC yang investasi di Korea atau Indonesia, sebetulnya tidak perlu jadi masalah.

Pada zaman Belanda PLN adalah swasta, namanya NV Aniem, kenapa bagus kinerjanya? Setelah jadi perusahaan negara/BUMN diberi slogan muluk tapi kinerja pelayanannya memble. Efisiensi itu general universal. Efisien ya efisien, tidak ada efisien model Mugabe atau model Trump. Kalau tidak deliver ya akan digusur seperti Mugabe. Jadi efisiensi BUMN Indonesia harus selalu dibandingkan secara empiris, peer evaluation dengan BUMN sejenis dan setara di luar negeri. Kenapa BUMN sejenis dan setara di luar negeri bisa berkinerja bagus--misalnya seperti POSCO yang menguasai pangsa pasar besi baja global, padahal Korea Selatan tidak punya sumber daya mentahnya?

Mengapa harus PT Inalum yang menjadi induk holding padahal kinerja keuangan Inalum tidak lebih baik dari ketiga BUMN tambang yang akan dimerger? Inalum atau siapa yang jadi induk, what is in a name, yang penting kinerjanya harus mampu menghadapi tantangan domestik maupun global. Sekarang tidak bisa lagi main proteksi model 'Trump achterlijk'. Harus siap bertempur di pasar yang sudah dibuka lebar oleh semua forum, termasuk WTO.

Dalam pilihan strateginya apakah mengefisienkan lebih dulu kinerja keuangan, atau dimerger dulu lalu diadakan efisiensi? Ya konsolidasi internal terus sinergi eksternal. Holding bisa sektoral, bisa juga berupa konglomerasi seperti usulan PDBI bahwa Indonesia mungkin perlu 4 "Temasek". Seluruh BUMN yang 120 itu dibagi dalam 4 "Super Temasek" (namanya super tapi ukuran pasti jauh di bawah Temasek) yang mencapai 100 miliar dolar AS dan GSIC 200 miliar dolar AS harus bersaing. Seperti Mitsui bersaing dengan Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni, Itochu, dan seterusnya. Samsung dengan Hyundai dan seterusnya. Jadi tidak manja ketika diberi monopoli tapi tidak mampu memberi service kepada konsumen dan menguntungkan negara dengan laba dan setor dividen.

Dalam kaitan dengan divestasi 51 persen saham Freeport, apakah mungkin terlaksana setelah merger BUMN tambang? Resep PDBI itu ya membangun 4 "Super Temasek". Tetapi negara jika mau bikin super holding sektoral, ya terserah birokrat yang berkuasa. PDBI kan mempelajari sejarah empiris historis bukan cuma lokal tapi perbandingan dengan kebangkitan ekonomi Jepang, Korea, dan Tiongkok.

Rekomendasi saya agar BUMN Indonesia lebih berdaya saing menuju world class company, mungkin kombinasi merger konsolidasi sektoral gagasan kementerian BUMN dan usulan merger tuntas sinergi 120 BUMN dalam 4 "Super Temasek". Monggo dikaji. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998