Bahas Energi, Capres Kehilangan Substansi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 February 2019 17:30
Penulis
Debat kedua Capres mengenai energi kurang greget. Keduanya nyaris  berkutat pada pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan minyak impor. Hal ini juga tidak terlepas dari pertanyaan moderator yang hanya menanyakan masalah sawit sebagai energi alternatif.

Sawit merupakan komoditas strategis sebagai sumber devisa dan sumber energi  alternatif. Luasnya mencapai 14 juta ha, namun pengelolaanya masih menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Para capres ditanya bagaimana memperbaiki tata kelola sawit agar target B20 tercapai, buruh kebun dan petani mandiri sejahtera, dan keberlanjutan lingkungan terjaga.

Capres 02 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus swasembada pangan,energi, dan air agar bangsa ini bisa bertahan hidup. Tiga hal ini menjadi tolok ukur PBB dalam menilai keberhasilan satu negara, yakni mampu memenuhi tiga kebutuhan tersebut untuk rakyatnya.  Prabowo menjanjikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau untuk rakyat Indonesia.

Sementara itu, Capres 01 Joko Widodo menargetkan pengurangan penggunaan energi fosil sebanyak-banyaknya. Pemerintah akan meningkatkan pemakaian biodiesel, biofuel. Penggunaan B20, yakni bahan bakar diesel dengan campuran 20 persen minyak nabati, sudah dimulai dan akan diteruskan hingga B100 sehingga ketergantungan terhadap energi fosil bisa diturunkan dari tahun ke tahun.

Sawit merupakan komoditas strategis sebagai sumber devisa dan sumber energi  alternatif. Luasnya mencapai 14 juta ha, namun pengelolaanya masih menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Para capres ditanya bagaimana memperbaiki tata kelola sawit agar target B20 tercapai, buruh kebun dan petani mandiri sejahtera, dan keberlanjutan lingkungan terjaga.

Bagi Prabowo, sawit merupakan komoditas penting  bagi Indonesia dan dapat menjadi energi alternatif. Brasil sudah sampai pada program B90, sementara Indonesia baru B20. Sawit bisa dimanfaatkan untuk menjadi biofuel dan biodiesel sekaligus meningkatkan pendapatan petani sawit yang saat ini sedang jatuh karena harga yang merosot.

Dia berjanji akan merevitalisasi program Perkebunan Inti Rakyat dengan mengubah porsi yang semula 80 persen untuk plasma, 20 persen untuk  inti, akan lebih ditingkatkan porsi plasma sehingga petani bisa memiilik hak-hak yang lebih banyak atas produksi mereka.

Jokowi menyebutkan produksi kelapa sawit Indonesia sudah mencapai 46 juta ton per tahun yang melibatkan 16 juta petani. Program B20 sudah dimulai dan berproduksi 98 persen dari target. Saat ini tengah menuju B100 sehingga diharapkan 30 persen dari total produksi kelapa sawit digunakan untuk biofuel, dengan perencanaan  yang sudah sangat rigit dan jelas sehingga tidak lagi tergantung kepada minyak impor.

Prabowo mengakui Jokowi sudah melakukan hal-hal positif di bidang pengembangan energi alternatif. Namun dia menegaskan tidak hanya sawit yang dibudidayakan, tetapi juga akan dikembangkan nira (aren), singkong (kasava), dan etanol dari gula agar Indonesia tidak lagi mengimpor bahan energi dari luar negeri.

Melihat perdebatan capres mengenai energi, apakah sudah menyentuh persoalan energi yang sesungguhnya dihadapi bangsa ini? apakah Indonesia sudah memiliki ketahanan energi yang kuat? Dampak apa yang muncul jika masalah energi ini tidak diselesaikan dengan baik?

Apakah masalah energi cukup diselesaikan melalui kelapa sawit? Apakah tidak ada konflik dalam pengembangan sawit? Bagaimana dengan prioritas tananam lagi untuk kepentingan anak bangsa?  Apakah tidak ada alternatif sumber energi lain selain sawit? Apakah eksplorasi energi fosil sudah tertutup? Bagaimana dengan sumber energi lain yang juga penting bagi Indonesia seperti listrik, apakah sudah direncanakan pengembangannnya dengan baik?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Masalah di sektor energi, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan, fosil atau nonfosil, adalah kinerjanya yang menurun.

Energi fosil kita tidak ada perbaikan, produksinya turun terus, tidak ada terobosan. Teknologi dalam upaya meningkatkan produksi minyak tidak dikerjakan secara serius seperti enhanced oil recovery, yakni satu teknik menggenjot produksi minyak dengan menyuntikan gas ke dalam sumur, tidak ada riset dan pengembangan yang benar untuk meningkatkan produksi minyak.

Persoalan utama di bidang energi adalah impor minyak yang terus naik dari tahun ke tahun menuju net importir. Kedua, kinerja perusahaan minyak Indonesia, terutama BUMN, untuk membangun ketahanan energi Indonesia juga menurun. PT Pertamina dibebani banyak kewajiban,  seperti BBM satu harga, menyedot keuangan perusahaan plat merah tersebut cukup besar sehingga upaya ekspansi korporasi tersebut melemah.

Sejak reformasi 1998, belum ada kilang baru yang dibangun oleh Pertamina yang menyebabkan Indonesia juga menjadi importir produk minyak, selain mendatangkan minyak mentah.  Hal ini membahayakan.

Ketiga, pemerintah kurang strategis dalam menyongsong habisnya  kontrak-kontrak migas. Dalam satu dekade ke depan akan banyak kontrak yang kedaluwarsa, habis masanya, seperti Blok Rokan, Blok Mahakam.  Haknya dikembalikan ke pemerintah yang lalu menunjuk Pertamina.

Untuk kasus Blok Rokan, Pertamina harus membayar 784 juta dolar AS dengan uang hasil penerbitan obligasi global yang membebani keuangannya, sementara Chevron tidak memperpanjang dengan alasan terlalu mahal signature bonus yang diminta pemerintah RI. Pemerintah mestinya tidak membebani Pertamina.

Ada banyak masalah di hulu migas yang membuat Indonesia tidak bisa menghemat devisa dengan mengendalikan impor minyak.

Terkait dengan pemanfaatan sawit untuk biodiesel, hal ini merugikan masyarakat, karena sawit yang akan diubah menjadi bio diesel harus disubsidi oleh pemerintah dari iuran sawit yang seharusnya digunakan dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam industri sawit, bukan untuk mensubsidi pengusaha besar.

Iuran sawit dikenakan kepada seluruh produsen sawit. Alokasi dana iuran sawit ini seharusnya digunakan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat  dalam kegiatan usaha sawit yang masih didominasi perusahaan besar, sehingga minim keterlibatan rakyat. Rakyat perlu ditingkatkan partisipasinya mulai dari skala pengelolaan sawit hingga teknik budidaya dan penguasaan teknologi.

Strategi pengembangan biofuel belum ditujukan untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat  sehingga masih banyak masalah yang muncul.

Di sisi lain, pemanfaatkan sawit untuk biofuel menjadi buah simalakama bagi pemerintah karena dalam kategori renewable energy dianggap menimbulkan masalah lain. Luas lahan sawit yang sudah mencapai 14 juta ha mengundang kritik dunia internasional karena menyebabkan deforestasi.

Sawit harus difokuskan pada industrialisasi, tidak dikaitkan dengan renewable energy, agar maksimal kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Tidak perlu lagi ada ekspansi, perluasan lahan  yang membuat kebijakan pengurangan emisi karbon menjadi tidak produktif.

Pada bagian lagi, meningkatnya penggunaan batubara untuk pembangkit listrik dengan adanya program pembangunan pembangkit 35.000 MW yang sebagian besar melalui pendirian PLTU, bertentangan dengan komitmen capres 01 Joko Widodo yang berjanji akan mengurangi penggunaan energi fosil.

Dunia memperhatikan omongan capres Joko Widodo. Pemerintah menyatakan akan mengurangi  penggunaan energi fosil secara perlaha-lahan tetapi di sisi lain meningkatkan penggunaan batubara untuk tenaga listrik kita. Rakyat Indonesia sebanyak 260 juta mungkin bisa dibohongi, masyarakat internasional tidak bisa, akan memperhatikan hal ini. Apalagi Jokowi menargetkan peningkatan produksi batubara hingga 500 juta ton per tahun, untuk ekspor  maupun kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah sebaiknya mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi masalah dalam penggunaan energi fosil yang masih terus berlangsung sehingga komitmen  Indonesia mengurangi emisi karbon bisa tercapai. Hal ini lebih sejalan dengan konteks debat yang berkaitan dengan penyelamatan kekayaan sumber daya alam, penggunaan energi dan lingkungan hidup, menyeimbangkan antara keduanya.

Jika ingin menekankan pada masalah renewable energy, seharusnya tidak ke sawit, tetapi kepada pemanfaatan panas bumi (geo thermal). Pemerintah harus memberikan subsidi secara besar-besaran untuk mengembangkan energi tersebut yang cadangannya mencapai  40 persen dari cadangan dunia.

Panas bumi ini belum dapat dimanfaatkan karena teknologinya yang masih mahal sehingga swasta tidak tertarik masuk. Pemerintah harus turun tangan membuka riset dan pengembangan pada bidang ini. Ini lebih tepat.

Perdebatan capres kurang fokus pada masalah-masalah di sektor energi, terutama pada masalah impor minyak dan energi terbarukan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Salah satu jawaban ketahanan energi adalah pada energi terbarukan dengan biofuel. Namun masalahnya pengembangan biofuel di Indonesia tidak cepat, bahkan bisa dibilang telat dibandingkan dengan negara lain yang sudah memulainya jauh-jauh hari.

Pengembangan biofuel di Indonesia juga bisa dikatakan sebagai sebuah ‘kecelakaan’, karena dilakukan pada saat harga sawit dunia sedang turun, dicegah masuk di sejumlah negara seperti di Eropa, sehingga pemerintah harus putar otak agar produksi sawit bisa terserap.  Kebijakan ini lebih banyak karena kepepet.

Kebijakan biofuel tersebut tidak akan berkesinambungan jika satu saat harga sawit melambung, naik tinggi yang membuat pengusaha tidak tertarik untuk menjadikan sawit sebagai energi alternatif.  Hal ini disebabkan belum adanya desain besar mengenai biofuel. Road map-nya mungkin sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih jauh.

Indonesia mempunyai target bauran energi pada 2025 dimana 23 persennya adalah energi terbarukan, namun porsinya saat ini baru 8 persen. Untuk bisa mencapai target tersebut akan sangat berat sekali. Komposisi energi terbarukan pun belum dipastikan. Tidak ada road mapnya seperti tenaga listrik, berapa banyak dari tenaga angin, air, dan lain-lain.  

Jika program biofuel B20 diarahkan menjadi B100 belum tentu tidak ada bahayanya  bagi ketahanan pangan dan lingkungan, karena dengan dipacunya produksi energi terbarukan akan menimbulkan dampak lingkungan dan  perebutan lahan untuk bahan pangan.

Kebijakan untuk beralih ke energi terbarukan agar tidak tergantung kepada energi fosil akan sulit diwujudkan  jika bangsa ini belum mendorong ke arah sana.

Solusi lain dalam masalah energi adalah dengan membangun kilang, namun tidak diperdalam dalam debat capres. Saat ini lifting minyak Indonesia hanya 800.000 barel per hari, sementara kebutuhan 1,6 juta barel per hari. Kekurangan sebanyak 50 persen tersebut harus dicukupi. Jika tidak ada investasi baru di migas maka produksi yang ada hanya cukup untuk 12 tahun ke depan.

Pembangunan kilang sudah lama tidak dilakukan, kalah oleh kepentingan impor migas yang memang marginnya lebih menggiurkan.  Berbeda dengan mendirikan kilang yang membutuhkan biaya besar dengan margin kecil.

Pembangunan kilang yang terintegrasi merupakan langkah awal industrialisasi. Kebutuhan energi Indonesia besar tetapi tidak melakukan berbagai macam pembaruan di dalam menjaga ketahanan maupun kemandirian energi.

Dengan adanya kilang maka impor produk BBM bisa berkurang. Indonesia hanya perlu mengimpor minyak mentah yang harganya berbeda.

Pembangunan kilang mempunyai dampak ikutan  yang besar dan sebagai dasar dari lahirnya industri petrokimia. Di sejumlah negara dibangun kilang yang terintegrasi. Meskipun marginnya kecil , ia tertutupi atau terkompensasi dari adanya industri-inudstri petrokimia yang ada di sekitarnya.  Dari petrokimia akan tumbuh industri turunan yang menggunakan bahan bakunya.

Dari kilang yang ada di Tanah Air, belum ada yang terintegrasi. Industri petrokimia dibangun jauh dari kilang sehingga biayanya menjadi tinggi jika akan membentuk kluster industri.

Pengalihan ke energi terbarukan mempunyai tantangan tidak ringan, dibutuhkan sosialisasi yang gencar, terus menerus dan tepat menyangkut spesifikasi jika nanti sampai pada program B100. Secara teoritis hal ini bisa dicapai tetapi apakah ada permintaannya? Apakah ada mesin yang kompatibel dengan dengan bahan bakar tersebut? jika tidak ada, maka akan menjadi masalah lagi. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Kebutuhan energi Indonesia dalam bentuk minyak mentah dan BBM cukup besar. Untuk menutupi kebutuhan tersebut dilakukan impor minyak mentah dan BBM yang berdampak kepada defisit transaksi berjalan. Pada saat harga minya berada di tingkat 60 dolar AS per barel, defisit yang terjadi membuat rupiah tertekan mencapai Rp15.000 per dolar AS.

Masalah energi Indonesia adalah kebutuhan terus meningkat, produksi menurun berdampak kepada kondisi ekonomi dimana pelemahan rupiah membuat harga barang-barang naik.

Masalah energi di Tanah Air bisa diatasi salahsatunya dengan menggenjot produksi migas yang membutuhkan keras melalui enhanced oil recovery,yakni  injeksi zat kimia atau uap panas terhadap sumur-sumur tua.

Selain itu, penyelesaian masalah energi dilakukan dengan mengembangkan energi alternatif. Peta jalan (road map) pengembangannya sudah tertera dalam PP No 79 tahun 2014 bahwa pada 2025 nanti porsi energi terbarukan akan mencapai 23 persen.  Waktu yang tersisa tinggal 6 tahun lagi, omong kosong bisa dilipatduakan porsinya dari saat ini.

Program B20 sebagai energi alternatif bisa terlaksana pun karena harga minyak sawit mentah (CPO) sedang turun. Produsen CPO sedang kelebihan pasokan sehingga dibuat kebijakan biofuel, berbarengan dengan munculnya defisit transaksi berjalan. Kalau nanti harga sawit naik, apakah pemerintah dapat mengendalikan pasokannya untuk program B20?

Program penggunaan biofuel B20 sudah dilakukan sebelumnya seperti pada 2016 ketika harga sawit turun. Namun begitu harga sawit naik,  program tersebut dilupakan. Produsen memilih untuk mengekspor. Pemerintah tidak berdaya terhadap konglomerat pemilik lahan sawit.

Energi alternatif tidak hanya berupa biodiesel yang berasal dari sawit, tetapi juga bisa dengan bioethanol. Joko Widodo ingkar janji terhadap program bioethanol, sementara Prabowo Subianto tidak mencecar masalah tersebut.

Joko Widodo berjanji pada Pemilu 2014 untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, menghasilkan bioethanol secara massal dengan menanam singkong, tebu dan lain-lain. Hingga 4,5 tahun pemerintahan Joko Widodo berjalan, tidak ada 1 ha pun singkong yang ditanam, sehingga tidak ada produksi bioethanol.

Berbicara  ekonomi kerakyatan dengan menggunakan singkong atau tebu untuk menghasilkan bioethanol, maka harus ada ratusan ribu ha lahan yang ditanami singkong atau tebu. Tetapi hal ini tidak terjadi. Joko Widodo mengingkari janji kampanyenya. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu