Bank Gajah Bertarung, Bank Kecil Mati di Tengah
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 November 2018 18:00
Penulis
Musim penghujan telah tiba, banjir mulai terjadi di mana-mana, tetapi tidak di dunia perbankan. Industri perbankan justru mengalami kekeringan likuiditas.  Indikasi menyusutnya likuiditas di perbankan terlihat dari lebih rendahnya dana pihak ketiga yang masuk dibandingkan dengan dana yang keluar berupa penyaluran kredit.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Publikasi Indikator Likuiditas yang diliris baru-baru ini mengungkapkan per September 2018, kredit bank naik 12,69 persen dalam 12 bulan terakhir,  sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6,6 persen. Hal ini mengindikasi terjadinya pengetatan likuiditas.

Lembaga tersebut mengatakan “pertumbuhan kredit yang kembali naik pada September lalu kembali menegaskan pola lanjutan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sehingga LDR industri naik ke 93,39 persen. Pertumbuhan kredit yang relatif lebih tinggi ini adalah cerminan kondisi likuiditas perbankan yang cenderung ketat”.

Dalam laporan itu disebutkan LDR tertinggi tercatat terjadi pada kelompok bank BUKU 3, yaitu di atas 103 persen sehingga berpotensi  meningkatkan persaingan tingkat bunga antarbank.  Hal ini dapat dilihat dari tingkat rata-rata bunga deposito rupiah yang dihitung dengan rata-rata bergerak 22 hari pada bank-bank patokan LPS per akhir Oktober 2018 sebesar 5,95 persen, atau naik 17 bps dari posisi akhir bulan sebelumnya.

Kenaikan suku bunga ini tidak dapat dihindarkan sebagai reaksi industri perbankan atas kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar  175 bps sejak awal tahun ini menjadi 6 persen.  Kenaikan suku bunga acuan tersebut diikuti dengan kenaikan suku bunga deposito dan kredit.

Belakangan kenaikan suku bunga perbankan lebih tinggi lagi. Kali ini bukan lantaran mengikuti kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia tetapi lebih pada perebutan dana pihak ketiga agar mau menaruh dananya di bank mereka. Perang suku bunga pun tak dapat dihindari.

Melihat gelagat perang suku bunga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau perbankan untuk menahan laju kenaikan suku bunga, walaupun Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate.  

Otoritas menilai bank masih dapat meningkatkan upaya efisiensinya, sehingga kenaikan suku  bunga acuan tidak perlu langsung ditransmisikan ke bunga perbankan. Kondisi likuiditas perbankan  diperkirakan masih memadai sehingga tidak ada alasan bagi bank menaikkan suku bunga dana maupun kredit.

Namun tampaknya imbauan tinggal imbauan, hanya sebatas moral suasion. Perang suku bunga tidak terhindarkan.  Persaingan suku bunga deposito antarbank menjelang akhir tahun justru meningkat. Bank menengah besar agresif menaikkan suku bunga.

Sebagai dampaknya, bank kecil terjepit dalam kondisi hidup segan mati tak mau. Merek tidak dapat bersaing menawarkan tingkat suku bunga yang sama dengan bank besar, karena sangat kecil kemungkinan dapat mengikutinya dengan menaikkan buku bunga kredit kepada nasabahnya untuk mendapatkan margin.

Jika  bank kecil menaikkan suku bunga maka akan direspon oleh bank besar dengan menaikkan suku bunga. Bak lingkaran setan, tidak berkesudahan, pilin-memilin hingga akhirnya bank-bank kecil jatuh berguguran menjadi korban hukum rimba.

Apakah pasar memang membutuhkan kenaikan tingkat suku bunga seperti ditawarkan bank-bank besar?  Jika tidak, mengapa hal ini dibiarkan terjadi? Apakah OJK tidak berusaha meredam panasnya persaingan suku bunga ini?

Sebagai regulator, apakah OJK tidak dapat melakukan intervensi agar bank tidak terlalu bernafsu mengejar target pertumbuhan? Bagaimana kontrol OJK terhadap situasi ini? Lalu bagaimana dengan nasib bank-bank kecil yang terseok-seok jalannya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Kenaikan suku bunga bank-bank di Tanah Air dipicu oleh kenaikan suku bunga di tingkat global. kenaikan suku bunga ini diperkirakan masih akan terjadi hingga tahun depan. Dampaknya rupiah melemah. BI mengeluarkana cadangan devisa untuk menahan penurunan Rupiah tetapi hasilnya tidak efektif.

Oleh karena itu Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reserve Repo Rate agar tidak terjadi capital outflow.  Kenaikan suku bunga acunan bank sentral ini berefek pada kenaikan suku bunga perbankan domestik.

Di dalam industri bank sendiri, mayoritas nasabah adalah mereka yang memiliki tabungan di bawah Rp2 miliar yang mencapai 90 persen. Namun yang punya posisi tawar yang tinggi adalah mereka yang memiliki simpanan di atas Rp2 miliar. Mereka ini yang punya posisi tawar untuk minta kenaikan suku bunga deposito. Jika tidak dipenuhi mereka dapat pindah ke bank lain.

OJK berkewajiban menjaga agar tidak terjadi perang suku bunga yang masif antarbank. Otoritas tersebut dapat menentukan suku bunga dasar atau ceiling price. Jangan sampai kenaikan suku bunga ini tidak terkendali dan pada akhirnya akan merugikan pertumbuhan ekonomi juga.

Antara suku bunga acuan dan suku bunga deposito masih ada spread sehingga bank tidak perlu menaikkan suku bunga. Suku bunga kredit juga tidak perlu naik, sepanjang bank pemerintah/BUMN dapat dikendalikan untuk tidak menaikkan suku bunga.

Bank BUMN diimbau tidak menaikkan suku bunga dengan risiko jika tidak dinaikkan, dividen yang didapat kemungkinan turun. Jika kondisi ini bisa diterima maka harus dinegosiasikan di kalangan pemerintah.  Apakah direksi akan diganti kalau dividennya turun atau ada kriteria lain yang juga dihitung sebagai prestasi direksi jika berhasil tidak menaikkan buku bunga. Secara struktur suku bunga bisa tidak naik.

Mengenai dampaknya terhadap bank kecil, OJK perlu mendesain kebijakan dengan memberikan insentif kepada bank kecil yang dapat mengumpulkan dana dari pihak ketiga. Selama ini mereka hanya melakukan channeling dana dari bank-bank besar ke masyarakat atau usaha mikro, kecil, dan menengah.  Akibatnya, biaya dana menjadi tinggi sehingga tidak kompetitif. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Ketika ekonomi tumbuh memang kredit dibutuhkan tapi saya kira yang dikhawatirkan mengenai likuiditas itu sepertinya tidak perlu, karena BI bisa melakukan sterilisasi dalam arti, ketika melakukan intervensi di valas dengan menjual dolar AS dan mendapatkan rupiah, BI juga bisa melakukan ekspansi di sisi yang lain.

Sinyal dari BI mestinya likuiditas itu tidak terlalu ketat. Masalahnya sekarang bank harus memberikan insentif kepada deposan agar mau mengucurkan dananya itu harus dengan bunga yang lebih tinggi. Di situ yang  sekarang ini bank harus memberi cost of fund yang lebih tinggi kepada deposan.

Biasanya ketika bank menaikkan suku bunga depositonya atau cost of fund nya, nanti setelah 6 bulan dia pasti akan menaikkan suku bunga kredit. Sebetulnya menaikkan suku bunga kredit itu tidak selalu jelek, itu kemudian tergantung kepada si perusahaan apakah melakukan biaya produksi dengan cukup stabil dan bisa memitigasi kenaikan suku bunga tadi menjadi harga ke konsumen.

Misalnya bunga kredit naik 11 persen, buat perusahaan kalau dia bisa menjual harga barangnya di atas 11 persen itu sebetulnya tidak ada masalah. Sekarang kalau kita lihat kondisi ekonomi sudah membaik dan barang-barang sudah mulai naik dan ini sebetulnya masalah timelag saja. Bank cepat atau lambat pasti menaikkan sukubunga kredit, syukur-syukur rupiah bisa menguat dalam waktu yang agak lama dan bisa kembali ke level Rp13.000 per dolar AS.

Hal itu akan menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk bisa berproduksi dan tidak terlalu mengkhawatirkan suku bunga. Ditambah, kalau rupiah menguat maka BI tidak perlu lagi menaikkan suku bunga dan tidak perlu terlalu agresif menaikkan bunga. Sehingga barangkali rate 6-6,25 persen ini sudah relatif terbatas.

Untuk kenaikan BI-7 DRR ini ada di 6 persen. Nanti ketika satu kali kenaikan The fed nanti pada Desember mendatang, mudah-mudahan BI tidak perlu ikut menaikkan suku bunga.

Nanti pada 2019 ketika terpaksa naik 1 atau 2 kali mungkin maksimal 6,5 persen. Jadi kalau arahnya jelas dan bank bisa mengukur maka bank tidak harus ikut menaikkan suku bunga kredit karena masih punya spread yang cukup tinggi.

Mengenai bank Buku 1 dan buku 2 yang mengalami kesulitan bersaing dengan bank buku 3-4 sebetulnya sudah cerita lama. Karena bank buku1-2 itu depositnya sedikit.

Sebetulnya OJK yang lalu sudah menganjurkan  pada bank buku 1-2 yang kesulitan bersaing itu untuk melakukan merger akuisisi agar kemampuan menyalurkan kreditnya dan asetnya menjadi lebih besar. Kalau aset makin besar maka kemungkinan nasabah lebih percaya.

Sekarang ini bank buku 1-2 untuk mendapatkan pendanaan mereka meminjam dari bank buku 3-4 untuk disalurkan ke nasabah buku 1 dan 2, hal itu tentu membutuhkan biaya yang tidak murah. Jadi masalah pada bank buku 1 dan 2 yang tidak bisa mendapatkan deposit. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi